link slot gacor hari ini

4dtotomacau 230Jutaan kata 226040Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot gacor hari ini》

Bulog pastikan stok cadangan beras pemerintah aman capai 1,4 juta ton******

Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam keadaan aman mencapai 1,4 juta ton, sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan beras serta mendukung bantuan pangan secara nasional.

"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat,

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat.

Bayu mengatakan stok beras yang saat ini dikuasi Perum Bulog mampu memenuhi kebutuhan secara nasional hingga Juni, maupun untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Stok ini bisa sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta lebaran,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan bahwa Bulog sudah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaan program-program seperti bantuan pangan beras sehingga menciptakan ketahanan pangan yang kokoh di Indonesia.

Selain melakukan pengecekan stok beras, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Cikarang Barat, Bekasi.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Jokowi mengatakan bantuan pangan sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni 2024, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Diseluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan bantuan pangan beras ini sebanyak 10 kg per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN,” ujar Jokowi.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang ikut mendampingi Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan kembali sejak Kamis (15/02) secara serentak di seluruh Indonesia setelah sempat dihentikan sementara pada masa tenang Pemilu 2024.

"Bantuan Pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan", kata Arief.

Jamaludin (42) warga Cikarang Barat, Bekasi salah satu penerima manfaat menuturkan dirinya merasa sangat senang dengan adanya bantuan pangan beras yang diberikan oleh pemerintah guna membantu meringankan kebutuhan keluarganya.

"Alhamdulillah saya seneng banget dengan bantuan ini apalagi saya cuma buruh harian lepas jadi ini ngebantu banget, harapan kami mudah-mudahan bantuan ini dilanjuti terus,” ucapnya pria bermata pencaharian buruh lepas harian

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan stok dan penyaluran bantuan pangan di Gudang Bulog Cibitung Bekasi, Jawa Barat yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan
Baca juga: Satgas Pangan Polri pastikan stok beras cukup

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

"Kami sudah putuskan hal itu dalam rapat pleno untuk menggelar pemilu lanjutan pada Sabtu (24/2)," kata anggota KPU Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atau pemungutan suara lanjutan (PSL).

"PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)," kata dia.

Ia menjelaskan awalnya PSL akan dilakukan pada Minggu (18/2) tapi itu urung dilaksanakan karena logistik tak tersedia.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

Menurut dia, permintaan logistik harus diajukan ke KPU RI lalu mereka meminta penyedia memproduksi tapi penyedia tidak mampu memenuhi permintaan dalam tiga hari.

"Logistik itu sebagian besar tidak diproduksi di Jakarta sehingga mereka kesulitan. Kami awalnya usulkan PSL pada Minggu (19/2) tapi terkendala logistik," kata dia.

Menurut dia, pada Sabtu (24/2) merupakan hari libur bagi pegawai dan karyawan sehingga harapannya warga dapat menggunakan hak pilih mereka. 

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan 18 TPS untuk menggelar pemilu lanjutan karena gagal dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Ada satu TPS yang menjadi temuan Bawaslu, harus dilakukan pemilu lanjutan yakni TPS 27 di Pademangan Barat," kata anggota Bawaslu Jakarta Utara, Muhammad Shobirin.

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan 18 TPS gelar pemilu lanjutan di Jakut

Ia mengatakan temuan ini menambah data yang dimiliki KPU yang merilis 17 TPS yang melakukan pemilu lanjutan karena logistik rusak akibat banjir pada Rabu (14/2).

Sementara itu, untuk temuan di TPS 27 Pademangan Barat ini karena terjadi kekurangan surat suara untuk DPR RI sebanyak 137 lembar sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Jadi, total ada 18 TPS yang akan melakukan pemilu lanjutan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：judi 4d slot、arus4d、batas pinjaman kredivo

Terkait：akun slot gacor 2022、ammana legal atau ilegal、ratuslot303、mustikaslot777、mastercasino88、catur77、autospin777、idxtoto、petir slot gacor、link asli slot

---

---

bab terbaru：mpo99id（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03