bonus new member 100 to rendah

Hati iblis yang tak terbatas

Teten Tolak Tiktok Jalankan Bisnis Medsos dan E******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki ingin Indonesia mencontoh Amerika Serikat (AS) dan India yang berani melarang TikTokmenggunakan platform tersebut sebagai tempat berjualan.

"India pun berani menolak TikTok, kenapa kita enggak? Amerika juga melarang TikTok. Jualannya boleh, tapi enggak boleh disatukan dengan media sosial. Di kita, media sosial, dia juga jualan," tegas Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Kita tahu dari survei dan riset, orang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi perbincangan di media sosial. Apalagi nanti payment system sama (via TikTok), pembiayaan, logistiknya mereka semua. Ini monopoli," sambungnya.

Di lain sisi, Teten meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memperketat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63121 bagi portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersil (nonprofit). Alasannya, agar barang-barang impor tidak langsung bebas dijual di marketplace.

"Sedikit saya mau tambah dari Pak Teten. Itu benar Pak Martin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung), kenapa? Negara kita terlalu bebas hanya karena supaya tidak dibilang ketinggalan. Itu e-commerce di China memang semua dibuka? Enggak. Di India itu lebih parah lagi," ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan pasar besar yang dimiliki Indonesia tidak dibarengi dengan upaya memagari produk-produk tanah air. Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah aturan yang belum memadai.

"Jadi, Pak Teten mohon maaf, tanpa aturan ada, saya sudah sampaikan ke deputi saya 'Lock itu izin di KBLI e-commerce yang datang tidak dulu didaftarkan langsung main jualan saja'. Aku sudah tutup. Gak apa-apa saya lapor DPR, kalau memang orang komplain, saya hadapi saja," ungkapnya.

"Suara wong cilik itu harus begini Bu Evita (Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty), korelasi dengan regulasi. Ini serius. Jadi, Pak Teten itu sudah betul. Kalau enggak, habis kita. Ini serius," imbuh Bahlil.

Ia mengatakan siasat licik yang dilakukan pihak luar adalah menjual produk serupa dengan harga rendah, lalu mengakuisisi UMKM-UMKM kecil di tanah air. Setelah pedagang lokal bangkrut, oknum tersebut bakal bermain dengan volume lebih besar dengan permainan harga.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (5/9) pukul 21/.08 WIB.

Raja bola nomor 1

Harga Beras Kian Mahal, Sentuh Rp12 Ribuan per Kg untuk Kualitas Bawah******

Harga beras terus melonjak imbas kenaikan harga gabah kering giling (GKG) maupun gabah kering panen (GKP). Bahkan, harga beras untuk kualitas bawah sudah menyentuh Rp12 ribuan per kg. 

Mengutip laman resmi Bank Indonesia bi.go.id/hargapangan, Senin (4/9), rata-rata harga beras nasional naik sekitar Rp200 per kg. Harga beras kualitas super I saat ini dijual Rp15.300 per kg lebih tinggi dari harga pekan lalu Rp15.100 per kg.

Beras kualitas super II dijual 14.750 per kg lebih tinggi Rp200 dari harga awal minggu lalu Rp14.500 per kg.

Beras kualitas medium I dijual Rp13.900 per kg, naik Rp100 dari sebelumnya Rp13.800 per kg. Beras kualitas medium II melonjak dari Rp13.550 per kg menjadi Rp13.900 per kg.

Beras kualitas bawah I dijual Rp12.750 per kg naik dari sebelumnya Rp12.600 per kg. Begitu juga dengan beras kualitas bawah II naik dari Rp12.250 per kg menjadi Rp12.500 per kg.

Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Dalam peraturan tersebut, Bapanas membagi harga beras berdasarkan tiga zona.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan penyebab tingginya harga beras karena kenaikan harga GKG dan GKP.

"Kenaikan beras memang sudah terdeteksi di tingkat produsennya yaitu adanya kenaikan harga gabah baik GKP maupun GKG. Di antaranya fenomena yang diperoleh adalah adanya persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri baik kepada petani maupun penggilingan," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

BPS mencatat harga beras eceran naik 1,43 persen secara month to month (mtm) atau 13,76 persen secara year on year (yoy) pada Agustus 2023.

Pudji mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Agustus 2023 meningkat sebesar 1,02 persen secara mtm dan 16,24 secara yoy," ujarnya.

Di sisi lain, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan mencapai 2,59 persen secara bulanan dan meroket 20,27 persen secara tahunan.

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen (GKP) naik 3,62 persen secara bulanan dan naik 19,88 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 5,82 persen secara bulanan dan naik 23,03 persen secara tahunan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui ada lonjakan harga beras saat berkunjung ke sejumlah pasar di Tanah Air.

"Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar seminggu ini, saya cek di Pekalongan, cek di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu yang kita masih miliki bermasalah, di urusan beras," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

Jokowi mengungkapkan ada kenaikan harga beras sekitar 5-6 persen pada bulan ini. Sehingga ia minta ini menjadi perhatian semua pihak karena bisa menjadi penyebab inflasi tinggi.

"Sehingga saya ingatkan urusan beras tolong dilihat betul, ini kebutuhan pokok kita, cek betul. Ada kenaikan memang saya lihat mungkin 5-6 persen. Ini tetap harus diwaspadai," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Luhut Janjikan Insentif ke Perusahaan Tutup PLTU dan Beralih ke PLN******

Pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang menutup Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) nya sendiri dan beralih ke pasokan setrum PLN.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pembakaran batu bara yang dituding menjadi salah penyebab polusi udara di Jakarta belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan insentif diberikan bagi industri yang mau beralih ke listrik listrik PLN.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi industri yang menggunakan listrik berbasis batu bara sendiri. Nantinya, setelah identifikasi selesai, mereka akan diminta untuk menutup pembangkit mereka dan beralih ke PLN yang oversupply listrik hingga 4 GW.

"Industri-industri yang sekarang punya, pakai listrik, pakai batu bara, kita identifikasi dan kita bisa kita tutup dan diganti dengan PLN. PLN masih ada akses 4 GW ekses kapasitasnya," kata Luhut.

Luhut mengatakan selain mengurangi pembakaran batu bara, industri kemungkinan bisa mendapatkan harga lebih murah dengan menggunakan listrik PLN. Sebab, nantinya ini menjadi bagian penugasan PLN.

"Nanti PLN mungkin dapat penugasan, daripada rugi dia tidak dipakai, jadi dipakai ini dulu," jelasnya.

Kendati demikian, terkait harga ini, ia kembali menyerahkan kepada PLN. Nantinya pemerintah akan membahas bersama skema harga yang memungkinkan dan tepat.

"Nanti dihitung lah oleh PLN lah dengan BUMN sehingga jangan PLN nanti salah karena ada penugasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Kereta Cepat Tersambung Feeder, Jakarta******

KA Cepat akan terintegrasi dengan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk untuk mempermudah penumpang KA Cepat menuju Stasiun Cimahi atau Stasiun Bandung.

Dengan integrasi tersebut, penumpang hanya membutuhkan waktu 50 menit atau kurang dari 1 jam.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan Stasiun KA Cepat Padalarang dengan Stasiun KA Padalarang langsung terkoneksi dan terhubung sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda.

Di Stasiun Padalarang, akan tersedia KA Feeder yang akan berhenti di Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Adapun perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung akan memakan waktu sekitar 20 menit.

Ditambah perjalanan KA Cepat Halim - Padalarang yang hanya 30 menit, maka total perjalanan dari Stasiun KA Cepat Halim menuju Stasiun Bandung adalah 50 menit.

"Bagi masyarakat yang ingin menuju pusat Kota Bandung bisa memanfaatkan KA Feeder yang jadwalnya menyesuaikan perjalanan KA Cepat. Cukup turun di stasiun KA Cepat Padalarang dan beralih ke KA Feeder, penumpang sudah bisa menuju Stasiun Bandung maupun Stasiun Cimahi," lanjut Eva.

Lihat Juga : ANALISISKapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Selain KA Feeder, masyarakat juga bisa memanfaatkan Commuterline Bandung Raya, Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun - KBP.

Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB, serta angkutan perkotaan Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

"Integrasi antarmoda ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan para operator angkutan umum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stasiun-stasiun KA Cepat bisa dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah menguji coba perjalanan terintegrasi dari Stasiun Halim menuju Stasiun Bandung menggunakan KA Cepat dilanjutkan dengan KA Feeder.

Selain Menhub, hadir pula dalam kegiatan tersebut menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 BUMN Rosan Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, dan para pemimpin redaksi media

Dalam kesempatan itu, Menhub menyebutkan bahwa uji coba ini bagian dari rangkaian penyempurnaan layanan KA Cepat jelang pengoperasiannya nanti secara reguler.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023," ujar Menhub.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]