slot gacor hari ini jp 940Jutaan kata 143767Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pasang togel 2d》
Luhut Blak******Jakarta, CNN Indonesia--
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan buka-bukaan soal keinginannya kalau pensiun dan tak jadi pejabat lagi.
Rencana itu ia ungkap dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan pada Selasa (28/11) malam. Rencana ia sampaikan usai sembuh dari sakit yang dideritanya belakangan ini.
Luhut mengatakan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, ia dan istri akan melanjutkan dan merawat cita-cita yang sudah diimpikan bersama; memajukan pendidikan.
Luhut mengatakan sudah mendirikan Research Center di Toba. Melalui lembaga itu, ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak dari seluruh Indonesia belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka minati.
"Kalau saya kan mau pensiun, mau lihat research centersaya di Toba," katanya.
Luhut mengatakan keinginannya tersebut memang cukup sederhana dan kecil. Tapi, ia berharap lembaga itu nantinya bisa berperan besar dalam memajukan pendidikan Indonesia sehingga ke depan bisa sejajar dengan negara maju di dunia.
"Intinya kita lagi siapkan semua kita buat yang kecil-kecil lah tapi bermanfaat," katanya.
[Gambas:Instagram]
Luhut mengatakan mengabdi ke negara tidak perlu menjadi presiden atau wakil presiden. Mengabdi dalam mengembangkan pendidikan saja sudah besar dan bermanfaat.
"Hidup itu kan tidak hanya harus jadi presiden atau wakil presiden untuk mengabdi dan berkarya. Jadi apa pun kalau kita lakukan dengan sungguh sungguh itu ada value-nya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.
"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).
Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.
"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.
"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.
Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).
Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.
Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.
"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.
[Gambas:Video CNN]
Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.
Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.
Lihat Juga :Prabowo Janji Bakal Setop Impor BBM Jika Terpilih Jadi Presiden |
Label:prediksi togel untuk besok、aster88、goltogel alternatif
Terkait:kumpulan situs slot gacor、menang slot 77 link alternatif、maxwin slot login、situs link slot、asian4d、link link slot、slot yang pakai dana、pinjam duit di bank、oke168、slot terbaru online
bab terbaru:tangkas slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《cara pasang togel 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rtp slot gacor hari ini liveHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pasang togel 2d》bab terbaru。