slot paling gacor bulan ini

Tuan dan kegilaan jahat

Daftar Harga Jual Eceran Rokok di 2023******

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokokrata-rata 10 persen pada 2023. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil TembakauBerupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris.

Dengan kenaikan cukai tersebut, maka harga jual eceran (HJE) rokok di tahun depan bakal ikut jadi lebih mahal. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan, karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

Berikut rincian harga rokok usai kenaikan tarif cukai 10 persen tersebut:

2. Jenis Sigaret Putih Mesin (SPM)
- Golongan I dijual paling rendah Rp2.165 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp2.005 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp1.295 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.135 per batang

3. Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)
- Golongan I dijual paling rendah Rp1.800 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.635 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp720 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp600 per batang
- Golongan III dijual paling rendah Rp605 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp505 per batang

4. Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)
Harga jual ecerannya paling rendah hanya Rp2.055 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.905 per batang

5. Jenis Sigarete Kelembak Kemenyan (KLM)
-Golongan I dijual paling rendah Rp860 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp780 per batang
-Golongan II dijual paling rendah Rp200 per batang, masih sama dengan 2022

6. Jenis Tembakau Iris (TIS)
Harga jual paling rendah Rp55-Rp180 per batang, masih sama dengan 2022

7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)
Harga jual eceran paling rendah Rp290 per batang, masih sama dengan 2022

8. Jenis Cerutu (CRT)
Harga jual eceran paling rendah Rp495-Rp5.500 per batang, tidak berubah dari 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Gali Potensi Santri, Sandiaga Uno Gandeng Ponpes Darul Ulum Banyuanyar******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar dalam program Santridigitalpreneur Indonesia. Program ini diharapkan dapat mendorong para santri berwirausaha guna menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Madura, Minggu (18/12), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik, Sandiaga Salahuddin Uno, program Santridigitalpreneur Indonesia menjadi salah satu langkah dari Kemenparekraf RI untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 4,4 juta pada 2024.

"Para santri ini harus kita rangkul, karena ini adalah kekuatan bangsa kita. Dan ini yang kita harapkan akan mencetak begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (18/12).

Tujuannya agar para santri dapat menjadi wirausahawan serta pemimpin yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sandiaga mengaku, peluncuran program ini terinspirasi oleh pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1700-an tersebut. Menurutnya, Ponpes Darul Ulum Banyuanyar telah telah mencetak ribuan santri serta pondok pesantren yang tersebar di pelosok Nusantara.

"Saya sangat terinspirasi dan kami di Kemenparekraf akan mengajak berkolaborasi, khususnya dalam sisi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mencapai target arahan dari Presiden, penciptaan lapangan kerja, peningkatan wisatawan Nusantara, targetnya 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara," ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya berkomitmen untuk merangkul para santri, karena ini adalah kekuatan bangsa. Langkah ini diharapkan dapat mencetak banyak peluang usaha dan lapangan kerja.

"Kemajuan ekonomi kita akan sangat bergantung, suksesnya kita membawa mereka menjadi generasi yang islami danqurani, mereka akan membawa Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur(sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," pungkasnya.

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Pembeli Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mengobral subsidibesar-besaran kepada pembelikendaraan listrikdi Indonesia.

Untuk pembeli mobil listrik yang memiliki pabrik di Indonesia, besaran subsidi yang akan diberikan Rp80 juta. Sementara itu untuk pembelian mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, besaran subsidi yang akan digelontorkan Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta. 

"Ini kami melihat sangat penting karena Indonesia belajar dari berbagai negara yang relatif lebih maju dalam penggunaan kendaraan listrik, seperti Eropa kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik, ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya seperti dikutip dari akun Youtube Setpres, Kamis (15/12).

Pemerintah katanya berharap pemberian subsidi tersebut nantinya bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Agus mengatakan ada beberapa manfaat yang bisa didapat bila penggunaan kendaraan listrik bisa digenjot di RI.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik. 

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Manfaat keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon. 

[Gambas:Video CNN]

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,  salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

Kaisar Pedang Hunyuan

Pembeli Meikarta Serbu Bank Nobu Tuntut Uang Beli Apartemen Balik******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menggelar aksi di halamanBank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12) guna meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Desakan permintaan mereka layangkan sebab hingga saat ini pembeli tersebut belum menerima unit apartemen yang dijanjikan oleh PT Lippo Cikarang Tbk.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi lokasi, seorang peserta tampak geram akibat dilarang mediasi dengan direksi secara beramai-ramai. Ia menyebut kuasa hukum Bank Nobu meminta para debitur untuk mediasi satu per satu tanpa didampingi pengacara komunitas.

Ia pun berorasi dan menuntut agar Bank Nobu menerima komunitas untuk mediasi secara bersama-sama dengan didampingi kuasa hukum.

"Kemudian karena kami tidak bersedia, kami diusir oleh kuasa hukumnya. Apapun ceritanya, kembalikan uang kami!" tegas Indri.

Konsumen Meikarta yang melakukan pembelian lewat Bank Nobu ini menggelar aksi dengan mengenakan seragam putih dan ikat kepala bertuliskan "Konsumen Korban Meikarta".

Mereka juga membawa berbagai spanduk bertajuk protes kepada Bank Nobu sebab enggan mengembalikan dana cicilan apartemen yang sudah masuk. Spanduk itu bertuliskan "Uang Masuk Rekening Bank Nobu, Kok Tagihnya di MSU? Waras?" dan "Bank Nobu mana tanggung jawabmu, cicilan ditagih terus, apartemen hanya mimpi!"

Berbagai spanduk dengan tulisan protes lainnya pun dibentangkan di halaman Bank Nobu.

Cecaran Indri kemudian disambung oleh kuasa hukum PKPKM Rudy Siahaaan yang menantang pihak direksi untuk mediasi di hadapan awak media. Menurutnya, jika direksi Bank Nobu enggan para debiturnya didampingi kuasa hukum, maka awak media yang harus diperbolehkan untuk ikut.

"Tidak ada itikad baik dari Nobu, setelah di dalam masuk satu persatu. Kalau tidak boleh didampingi kuasa hukum, awak media saja yang mendampingi," tantang Rudy.

Usai mengalami perdebatan selama 30 menit, akhirnya sepuluh debitur Bank Nobu diizinkan untuk mediasi bersama direksi dan didampingi oleh kuasa hukum. Hingga saat ini, belum ada komentar dari perwakilan Bank Nobu di lokasi.

CNNIndonesia.comsudah minta tanggapan atas tuntutan pembeli Meikarta ke Corporate Communication Bank Nobu Mario Satrio. Tapi yang bersangkutan menolak untuk berkomentar

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Istri Cantik CEO dari Surga

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).