angkasa168 rtp

Perbaikan kartu terbaik

slot gacor deposit shopeepay

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem ahli nujum

senang303

Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK******

Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

daftar ojk legal

BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter******

Warga di Gang Gabus sudah kita lakukan evakuasi, tetapi warga di lokasi banjir berbeda memilih berdiam diri di rumah

Serang (ANTARA) - BPBD Kota Serang mencatat 15 titik lokasi banjir melanda wilayah kota itu setelah hujan deras pada Sabtu (2/3) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan, di Serang, Banten, Sabtu malam, menyebut lokasi banjir terjadi di 15 titik dan 6 titik genangan. "Di 15 titik itu ketinggian air variatif, lokasinya di Serang dan Cipocok, sementara di Gang Gabus ketinggian banjir sampai satu meter atau sepinggang orang dewasa," katanya. Diat mengatakan sejauh ini baru warga Gang Gabus, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang yang baru dievakuasi. Sementara beberapa warga lainnya di titik banjir yang berbeda lebih memilih berdiam di rumah. Pihaknya telah menawarkan untuk proses evakuasi, namun warga tetap memilih menunggu di rumahnya.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Baca juga: BNPB: Dua warga meninggal dalam banjir di Kota Serang "Warga di Gang Gabus sudah kita lakukan evakuasi, tetapi warga di lokasi banjir berbeda memilih berdiam diri di rumah," katanya. Ia mengatakan pihaknya menurunkan petugas tersebar di setiap titik banjir, di antaranya lima orang di lapangan, lima orang di mako untuk suplai informasi ke tim lapangan sementara alat yang di lapangan ada dua perahu. Kasman warga Gang Gabus menjelaskan banjir mulai terjadi setelah hujan deras yang mengguyur sejak pukul 18.00 WIB. "Sekitar jam 18.00 WIB hujan cukup deras, dan pada jam 21.00 WIB baru agak reda, itu air mulai masuk ke rumah," ujarnya. Kasman menyebut peristiwa banjir di daerahnya sering terjadi setiap musim hujan sejak adanya Bendungan Sindangheula. "Semenjak ada bendungan ini, jadi banjirnya kiriman," katanya. Dalam peristiwa itu, Kasman memperkirakan ketinggian banjir hampir satu meter. "Ketinggian hampir satu meter, emang sering di sini setiap ada hujan deras sering banjir," katanya. Berdasarkan pemantauan di lokasi pukul 00.00 WIB genangan air terjadi di sepanjang jalan akses menuju Pasar Induk Rau, Kota Serang. Akibatnya, sejumlah kendaraan roda dua ada yang mogok di tengah jalan hingga didorong oleh warga. Sementara hari ini, pukul 10.09 WIB kondisi banjir di sejumlah ruas jalan dan permukiman warga sudah mulai surut.

Baca juga: BPBD waspadai daerah rawan banjir dan longsor di Kota Serang
Baca juga: SDN Citerep Serang terendam banjir akibat hujan deras

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

trik maxwin olympus

PBSI bertemu dengan perwakilan Chambly terkait TC jelang Olimpiade******

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Chambly di Gedung Olahraga Chambly Maville, Prancis, Sabtu (2/3) waktu setempat, untuk memastikan kota Chambly sebagai tempat pemusatan latihan (training camp/TC) tim bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade 2024 Paris.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Minggu, PBSI diwakili Manajer Tim Ad Hoc Armand Darmadji, Kepala Bidang dan Pembinaan dan Prestasi Ricky Soebagdja, dan Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Bambang Roedyanto. Sementara dari Chambly, di antaranya hadir langsung Wali Kota David Lazarus dan Presiden Chambly Badminton Club Patrice Lannoy.

“Ada beberapa pertimbangan (menjadikan Chambly sebagai pusat latihan), pertama dari awal kami sudah melihat bahwa tempat ini cukup bagus, fasilitasnya mumpuni. Format lapangannya pun mirip dengan Pelatnas Cipayung versi lebih kecil,” kata Armand.

“Dari situ kami datang memang mau menguji coba dan ternyata bagus untuk para atlet. Testimoni atlet pun semua pemain menyatakan oke. Situasi tenang dan nyaman juga menjadi nilai plus,” ujarnya.

Baca juga: Tim bulu tangkis terbang lebih awal ke Prancis jajal calon tempat TC

Lebih lanjut, Armand juga menyatakan akan ada beberapa penambahan untuk menyempurnakan pemusatan latihan bulan Juli nanti. Salah satunya adalah memasang karpet lapangan yang belum tersedia saat ini.

“Tapi tetap ada masukkan dari kami terutama tentang lapangan. Kami ingin nanti saat pemusatan latihan bulan Juli, lapangan sudah dipasang karpet. Dan itu mereka sudah berkomitmen untuk menyediakan jadi atlet akan berlatih sesuai dengan yang akan mereka hadapi di Olimpiade,” kata Armand.

Armand pun berharap dengan semua fasilitas yang ditawarkan, para atlet bisa melakukan persiapan dengan maksimal.

“Saya berharap dengan semua fasilitas yang ditawarkan, mereka bisa fokus, mereka bisa latihan maksimal tanpa terganggu hiruk-pikuk kota besar. Istirahat yang cukup dan menyesuaikan cuaca di Prancis,” ujar dia.

Sementara, atlet ganda putri Apriyani Rahayu mengatakan pentingnya tempat pemusatan latihan di tempat yang nyaman. Ini akan berpengaruh dengan performa di Olimpiade.

“Pemusatan latihan sangat bermanfaat untuk kita semua menjelang Olimpiade, apalagi bila didukung dengan tempat yang nyaman dengan fasilitas yang baik,” kata Apriyani.

“Chambly menjadi pilihan yang oke, secara fasilitas bagus dan dukungan untuk mendapatkan makanan ternyata di sini baik jadi kita bisa lebih fokus pada persiapan,” ujarnya.

Baca juga: KOI dan PBSI berkomitmen jaga performa atlet hingga Olimpiade Paris
Baca juga: PBSI: Tim Indonesia sudah siap bertanding di French dan All England
Baca juga: Tim bulu tangkis Indonesia langsung jalani latihan jelang French Open

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

denda shopee pinjam 1 hari

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024

jalan menuju keabadian

idn joker slot

KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 selama lima hari, yakni mulai 3 Maret hingga 8 Maret 2024, di Surabaya. "Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, sehingga kami mencoba untuk menyelenggarakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pemilu tahun 2024 tingkat provinsi lebih awal," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Minggu.

Baca juga: KPU Kota Madiun gelar penghitungan suara pemilu tingkat PPK KPU Provinsi Jawa Timur hingga hari pertama pleno sudah menerima formulir D hasil dari 23 lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota. "Sedangkan kabupaten/kota sisanya saat ini masih sedang melangsungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Baca juga: 2 tokoh perempuan pendatang baru berpotensi lolos DPD wakili Jatim Sementara, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini menjelaskan, rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang, yakni mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nanti hingga nasional. "Peserta terdiri dari perwakilan saksi dari tim pasangan calon dari tingkat provinsi, partai politik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat provinsi, serta 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur," ucap dia.

Baca juga: Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan Diharapkan pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi ini berjalan lancar, kondusif, dan menghasilkan data yang akurat. Selain Aang dan Nanik Karisini, Pleno penghitungan suara Pemilu 2024 hari ini pertama dihadiri seluruh komisioner KPU setempat, yakni Choirul Umam, Eka Wisnu Wardhana, Habib M. Rohan, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq, dan Nur Salam.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029 KPU Provinsi Jawa Timur juga mengundang beberapa pihak dalam pelaksanaan pleno terbuka penghitungan suara Pemilu 2024, seperti Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pangdam V Brawijaya, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Pemilu Legislatif telah digelar 14 Februari 2024 yang peserta-nya 18 partai politik dan Pemilihan Presiden diikuti tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca juga: Novita Hardini terbanyak raih suara artis DPR RI dapil Jatim
Baca juga: Capres Prabowo temui SBY di Pacitan Jatim

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024