bunusqq

trik slot zeus pragmatic 158Jutaan kata 780985Orang-orang telah membaca serialisasi

《bunusqq》

Pemerintah sesuaikan gaji TNI/Polri untuk tingkatkan kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI/Polri.

Berdasarkan salinan peraturan pemerintah yang dipantau di Jakarta, Rabu, penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan penyesuaian gaji pokok bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kedua PP tersebut dijelaskan pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok TNI/Polri untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam PP disebutkan gaji pokok anggota TNI yang terendah yakni Prajurit Dua/Kelasi Dua dengan Masa Kerja Golongan (MKG) 0 sebesar Rp1.775.000, sedangkan tertinggi adalah Jenderal/Laksamana/Marsekal MKG 32 sebesar Rp6.405.500

Sedangkan bagi anggota Polri, gaji pokok terendah adalah Bhayangkara Dua MKG 0 sebesar Rp1.775.000, dan tertinggi Jenderal Polisi MKG 32 sebesar Rp6.405.500.

Kedua PP itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 26 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama, dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Publik dapat melihat rincian besaran gaji pokok anggota TNI dan Polri dalam kedua PP tersebut, yang salinannya dapat diunduh di laman jdih.setneg.go.id.

Baca juga: Presiden: COVID-19 hingga geopolitik pengaruhi penaikan gaji TNI-Polri

Baca juga: Sri Mulyani sebut kenaikan gaji ASN dibayarkan mulai bulan ini

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab mengenai sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

"Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini," kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah, sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politik dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

"Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

"Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md. mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri," kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md. dengan berbagai pertimbangan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：link link slot、dewagame88 demo、golden link slot

Terkait：pinjaman renren、ligabetwin、akun slot gacor resmi、tambang888 situs slot gacor、slot depo 50 bonus 50 to 3x、situs slot resmi 2023、slot95、gen777、kitaslot777、situs pragmatic gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bet88slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

rtp menang 123

pinjaman online modal nasional

togel vietnam

erek erek 36 2d

slot online gampang jp

persyaratan pinjam kur bri

erek lampu

slot gacor fb

shibatoto rtp

lainnyaBacaan TerkaitMore+

usia fantasi

slot gacor hari jumat

Istana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan******

Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana berharap penyelenggaraan pemerintahan termasuk tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM tetap berjalan setelah Menko Polhukam Mahfud Md mengundurkan diri.

Pernyataan tersebut merespons soal pernyataan Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md yang segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Ari menjelaskan bahwa setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Jokowi, mekanisme berikutnya adalah Presiden memberikan persetujuan melalui Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Mahfud dari jabatannya.

Presiden pun selanjutnya akan mengambil keputusan terkait posisi pengganti Mahfud, baik itu sebagai Plt Menko Polhukam atau Menko Polhukam definitif.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik

Selagi menunggu arahan Presiden tersebut, Ari menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang dijalankan Kemenko Polhukam tetap berjalan seperti biasa.

Ketika disinggung dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari, Ari meyakini bahwa sistem penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki Indonesia sudah baik dan teruji keandalan-nya.

"Saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalan-nya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik," tutur Ari.

Seperti diberitakan, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Baca juga: Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Lahan pertanian yang indah

ilucky88

Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom******

Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom.

"Tolong diperjelas ke masyarakat agar tidak panik bahwa ini bukan ledakan bom," kata Kapolresta kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Ferry mengatakan saat ini pihak rumah sakit sedang fokus pada evakuasi pasien rawat inap ke sejumlah rumah sakit di Kota Padang, termasuk juga pasien rawat jalan dan pasien yang sedang berada di unit gawat darurat diperbolehkan pulang.

"Pascaledakan, rumah sakit ini tidak beroperasi sehingga pasien-pasien ini dievakuasi ke rumah sakit lain," kata Ferry.

Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan

Mengenai sumber atau penyebab ledakan, Kapolresta menegaskan saat ini polisi, khususnya tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), masih terus mendalami dan menyelidiki.

Dari hasil pengamatan sementara, lanjut Ferry, fasilitas di lantai tujuh rumah sakit tersebut terdampak cukup parah akibat ledakan. Namun, belum diketahui pasti apa saja alat-alat yang rusak.

Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha mengatakan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kita belum bisa memastikan sumber dan penyebab ledakan ini," kata Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha.

Saat ini manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien tersebut dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berbahagialah para gadis petani

nsr4d

KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS******

Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Brahmacharya

voucher promo tiket com

Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom******

Mahkota Keheningan

maxwin 500x

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

pinjaman hanya dengan ktp

Israel tolak hentikan perang, serukan pemerintahan militer di Gaza******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich pada Senin (29/1) mengatakan bahwa Partai Zionis Religius tidak akan setuju untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan menyerukan pemerintahan militer Israel di daerah itu setelah perang.

Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan partai di parlemen Israel, Knesset, demikian menurut saluran lokal Channel 12.

Dia mengatakan bahwa menghentikan perang di Gaza selama dua bulan berarti kehilangan prestasi tentara Israel di sana dan akan memungkinkan kelompok Palestina Hamas untuk memulihkan kekuatannya, sehingga memungkinkan terorisme memasuki daerah kantong itu lagi setelah tentara mundur.

Komentar tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan di media Israel bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mana gencatan senjata selama dua bulan akan berlaku dan pertukaran pertahanan akan dilakukan.

"Akan ada kekuasaan militer di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua," kata Smotrich dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Sabtu (27/1).

Dia juga berbicara menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan tersebut harus diusir dari Gaza dan Tepi Barat.

Israel menuduh beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Uni Eropa tunggu hasil penyelidikan sebelum putuskan pendanaan UNRWA
Baca juga: China dukung putusan Mahkamah Internasional soal Gaza

《bunusqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，demo suara4Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bunusqq》bab terbaru。