web situs aman

Pecinta kuliner tidak terbatas

Harga Telur Ayam Tembus Rp33 Ribu di Pasar DKI******

Harga telur ayamdi pasar-pasar di DKI Jakarta dibanderol paling mahal Rp33 ribu per kilogram (kg). Harga telurayam tersebut dapat ditemui di Pasar Mayestik.

Sementara, pasar-pasar lainnya nyaris rata menjual telur ayam seharga Rp31 ribu-Rp32 ribu per kg. Antara lain, Pasar Glodok, Pasar Jembatan Merah, Pasar Gondangdia, Pasar Petojo Ilir, serta Baru Metro Atom.

Adapun, harga telur ayam terendah dibanderol Rp29 ribu per kg, antara lain di Pasar Sunter Podomoro, Pasar Pondok Labu, dan Pasar Ciplak.

Telur ayam ras menyumbang inflasi karena peningkatan permintaan. Catatan BPS, harga telur ayam naik 2,77 persen secara bulanan atau 17,11 persen secara tahunan pada November.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati menyebut bahwa Pemprov DKI menyusun kegiatan pasar murah di sejumlah titik demi menekan kenaikan sejumlah harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Kami menyelenggarakan kegiatan pasar murah, bazar pangan, serta kegiatan yang berhubungan dengan kestabilan ketersediaan serta harga," imbuhnya dilansir Antara.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menggandeng Bulog, Badan Pangan Nasional, dan para pelaku usaha dan organisasi perangkat daerah.

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Kadin Minta Pemerintah Tak Persulit Impor di Tengah Pemulihan Ekonomi******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap kebijakan pemerintah tidak mempersulit kegiatanimporpelaku usaha di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pemulihan ekonomi di dalam negeri saat ini salah satunya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Jika impor terganggu, maka kegiatan ekspor akan ikut terdampak.

"Makanya impor hati-hati, ini kita jaga. Kita harus memastikan bagaimana impor itu berjalan dengan jelas," ujarnya di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Bukan hanya kebijakan, karena kadang kebijakan ada pelaksanaan nya juga penting. Ini yang harus dijaga, karena keadaannya lagi begini," imbuhnya.

Arsjad melihat jika kegiatan impor bisa diatur dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi raja di market sendiri. Tidak seperti sekarang, di mana masih banyak impor ilegal yang lolos di pasaran dan mengganggu industri dalam negeri.

"Impor perlu dijaga dan jangan sampe adanya ilegal. Kalau kita dibanjiri impor ini mengganggu market domestik. Saya concern terhadap ini. Kalau kita bisa melihat kembali impor ini, mungkin bisa saja penyebab konteks industri tak berjalan karena ada gangguan impor," jelasnya.

Ia berharap bila kegiatan impor bisa dijaga dengan baik dan gangguan dihilangkan, maka proses pemulihan ekonomi bisa terus berjalan semakin kuat. Bahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menjadi kekhawatiran bisa dimitigasi.

"Jadi itu yang harus kita kuatkan yaitu domestik market. Saya tadi bilang 55 persen penopang pertumbuhan ekonomi itu domestik market, makanya impor harus hati-hati dan kita jaga, supaya UMKM kita jalan," pungkasnya.

Untuk tahun ini, Kadin memproyeksi pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai di atas 5 persen. Sedangkan pertumbuhan di 2023 akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan kondisi global ke depannya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Jokowi 'Bantu' Garuda Indonesia Beri Ekstra Modal Rp7,5 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyepakati bantuan menambah modal sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Negara (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp7,5 triliun," seperti dikutip dari JDIH Sekretariat Kabinet, Jumat (2/12).

"Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara," ucapnya.

Sebelumnya, Garuda Indonesia juga menerima persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi terkait penambahan modal usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Penambahan modal usaha dilakukan dengan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 lembar saham (PMHMETD).

Upaya lainnya adalah dengan melakukan konversi utang perseroan kepada kreditur sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 22,97 miliar lembar saham melalui PMHMETD.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Knight Frank Sebut Properti di IKN Paling Diminati Setelah Jabodetabek******

PT Knight Frank Indonesia menyatakan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap berpotensi bagi sektor properti pada 2023. Perusahaan tersebut menyebut IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek.

Hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan itu menunjukkan IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek. IKN meraup nilai 15 persen dan Jabodetabek 51 persen.

"Daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti, sedang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua," ujar Senior Research Advisor Syarifah Syaukat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengungkapkan alasan terpilihnya IKN sebagai daerah paling prospektif nomor dua. Menurutnya, para responden survei melihat captive market yang dimiliki IKN.

"Captive market ini tentunya tidak langsung secara, mungkin akan secara bertahap merelokasi ke IKN itu kan nggak langsung 100 persen, pembangunannya juga akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Menurut Willson, saat ini para pengembang masih akan melihat kepastian payung hukum yang disediakan pemerintah. Pasalnya, kepastian hukum saat ini dianggap masih belum meyakinkan investor.

"Dari survei ini memang membuktikan persepsi sentimen saat ini masih positif, pada awalnya kan banyak investor asing, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Kenapa banyak investor mundur? Karena kepastian hukum yang (membuat) mereka masih bingung," papar Willson.

Lebih jauh, ia menilai, kondisi menjelang tahun politik akan ikut berpengaruh pada perkembangan sektor properti.

Terbukti lewat survei ini juga menangkap 66 persen responden cenderung untuk wait and see pemulihan sektor properti dalam 3-5 tahun ke depan karena masuknya Indonesia pada persiapan menjelang tahun politik di 2024 nanti.

"Ini sangat critical sekali kalau pergantian presiden. Mereka juga lihat potensinya, captive market itu populasi di 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa, akan menentukan nilai investasi mereka. Nanti termasuk perijinan-perijinan tersebut apakah akan berjalan baik atau tidak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]