bus4d slot 255Jutaan kata 789540Orang-orang telah membaca serialisasi
《biowin69》
Urai Kepadatan Stasiun Manggarai, Kemenhub Akan Bangun Tangga Tambahan******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun tangga tambahan di ujung utara peron untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai. Tangga ini akan menambah alternatif akses penumpang.
Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengatakan sebenarnya kepadatan di Stasiun Manggarai disebabkan pembangunan stasiun yang tengah berlangsung. Jika pengerjaan selesai, maka kepadatan pun bisa terurai.
"Izinkan kami memohon maaf atas kendala yang dihadapi penumpang di Stasiun Manggarai, insyaallahsegera kami sampaikan solusi untuk mengurai penumpukan yang sering terjadi," kata Risal melalui keterangan resmi, Rabu (22/2).
Ia pun menyampaikan DJKA akan secara aktif merangkul komunitas pecinta kereta api untuk menjaring masukan mengenai pembangunan di Stasiun Manggarai.
"Kami juga sudah melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bersama-sama mengevaluasi pembangunan Stasiun Manggarai sehingga dapat lebih inklusif dan nyaman digunakan oleh semua kalangan," ucap Harno.
Terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun yang dikeluhkan oleh masyarakat, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Rode Paulus menyebut hal itu hanya terjadi pada jam-jam tertentu.
Ia menilai kalau dilihat secara langsung di lapangan, kepadatan tersebut tidak terjadi sebagaimana diberitakan di media sosial.
"Betul peron agak padat saat kereta datang namun akan segera terurai, tidak stuck," imbuh Rode.
Di sisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan menjaga fasilitas di Stasiun Manggarai yang sedang dibangun.
"Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk saling mengingatkan dan berhati-hati terutama saat melangkah keluar kereta agar tidak terjadi lagi penumpang terperosok ke dalam celah peron," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Libur Nataru Selesai, Kunjungan Turis ke RI Turun Jadi 735 Ribu Orang******Jakarta, CNN Indonesia--
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawanmancanegara (wisman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia turun 17,78 persen ke 735,95 ribu pada Januari 2023 dibandingkan bulan sebelumnya.
"Januari ini kan sudah selesai Liburan Natal dan Tahun Baru (2023), ini pola musiman. Jadi memang di Desember (2022) itu puncaknya, karena sudah selesai atau sudah berakhir liburannya, maka kunjungan wisman ke Indonesia juga mengalami penurunan. Ini pengaruh musiman," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).
Pudji merinci ada 620,9 ribu kunjungan wisman pada Januari tersebut masuk melalui pintu masuk utama dan 115 ribu lainnya masuk melalui pintu masuk perbatasan.
Berdasarkan kebangsaan, wisman paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia sebesar 112,3 ribu kunjungan. Kemudian, disusul Australia sebanyak 99,1 ribu kunjungan dan Singapura 96 ribu kunjungan.
Selanjutnya, ada wisman dari Timor Leste sebanyak 70,4 ribu kunjungan, India 32,8 ribu kunjungan, dan dari Korea Selatan sebanyak 27,2 ribu kunjungan, serta China mencapai 27,1 ribu kunjungan.
"Kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia turun 30,25 persen, Australia turun 3,09 persen, dan Singapura turun 46,77 persen dibandingkan Desember 2022," jelasnya.
Sementara itu, kunjungan wisman ke Indonesia secara tahunan masih tumbuh 503,34 persen. Malaysia, Australia, dan Singapura menyumbang total pertumbuhan kunjungan tertinggi ke Indonesia secara year on year(yoy).
[Gambas:Video CNN]
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Label:trik jp slot pragmatic、paito warna sydney、toto slot demo
Terkait:gagal pinjol、prediksi togel laos jandakembar、dingdongtogel、maxwin gacor、danamerdeka、slot135、slot gacor x merah、link slot gacor thailand、sumo togel、sport slot88
bab terbaru:adirabet(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《biowin69》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link terpercaya slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《biowin69》bab terbaru。