buku mimpi 41

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

RI Resmi Ambil Alih Kontrol Ruang Udara Natuna dari Kendali Singapura******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi dari kendali Singapura.

"Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/3) seperti dikutip dari Antara.

Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Dengan penyelesaian perjanjian itu, Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut.

"Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia," ujar Budi.

Budi menambahkan kesepakatan ini merupakan perkembangan besar. Pasalnya, sebelum perjanjian dibuat, Indonesia sangat bergantung pada Singapura.

Bahkan, untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, Indonesia harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

"Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura," tutur Budi.

Budi menjelaskan perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak 1995, hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada tahun 2022. Sehingga menurut Menhub pencapaian ini patut disyukuri.

"Saya berharap dengan berlakunya Persetujuan FIR ini, kerja sama kedua negara dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi layanan navigasi di ruang udara dapat terus berlanjut," kata Budi.

Lebih lanjut Menhub menyatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional.

Ia optimistis bahwa pengalihan FIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara.

"Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menyebut pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut di Bintan pada 25 Januari 2022.

Kemudian diratifikasi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura.

Penyesuaian batas FIR Jakarta dan FIR Singapura tentunya telah melalui pembahasan pada International Civil Aviation Organization (ICAO), dengan keluarnya persetujuan dari ICAO pada 15 Desember 2023.

Kristi menambahkan terkait charge jasa layanan penerbangan, pemerintah akan mengaturnya secara profesional dan kompetitif. Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut.

"Ini merupakan bagian dari kesepakatan Perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura. Harapannya industri penerbangan nasional dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu," kata Kristi.

Dia menuturkan pemungutan Route Air Navigation Services (RANS) Charges pada area ruang udara Sektor A dan B, mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 37 ribu kaki dilakukan mulai 21 Maret 2024, sesuai kesepakatan antara Indonesia dan Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Sementara area ruang udara di luar sektor tersebut, yang terdampak penyesuaian FIR Jakarta-Singapura pemungutannya dilakukan oleh Perum LPPNPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, tambah Kristi, pemerintah Indonesia juga menempatkan personel Civil Military Cooperation in Air Traffic Management (CMAC) di Singapore Air Traffic Control Center (SATCC).

Para personel tersebut telah mendapatkan pembekalan teknis peralatan di Makassar Air Traffic Control Center, simulasi SOP secara langsung di SATCC, dan pelatihan sistem pertahanan udara nasional di Wingdik 700 Surabaya.

"Mereka akan berjaga selama 24 jam penuh untuk memantau pesawat-pesawat dari Indonesia ke Singapura dan sebaliknya," kata Kristi.

Han Feng Su Yingxue

Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut makan siang gratisyang akan dijalankan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah program aneh.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan. Oleh karena itu, ia bercerita pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti program yang berbentuk natura menjadi direct paymentalias pemberian uang tunai.

Kajian pun dilaksanakan pada 2017 dan setahun berikutnya program pengganti berupa pemberian bantuan tunai dilakukan.

Ia mengatakan usulan tersebut dibuat berdasarkan studi dari World Bank yang menemukan ada pemborosan anggaran negara sampai 40 persen imbas program rastra dan raskin. Andreas mencatat hampir Rp8 triliun uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin lenyap entah ke mana.

"Dan itu (penyunatan anggaran) pasti terjadi di nanti program makan siang gratis. Kalau kita tidak hati-hati dengan program tersebut, kita akan terjebak ke sana lagi, terjadi penyelewengan luar biasa di program tersebut, akhirnya yang dirugikan masyarakat," wanti-wanti Andreas.

"Kalau direct paymenttidak mungkin disunat, bagaimana nyunatnya? Dana Rp30 triliun transfer langsung ke rekening gimana cara nyunatnya, kan gak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk natura, waduh itu permainan semua. Untuk itu saya tak setuju dengan program tersebut," tandasnya.

Prabowo-Gibran berencana memberikan makanan gratis ke 82,9 juta orang bila berhasil menang Pilpres 2024.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program ini adalah anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Budiman mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Diperlukan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Program makan siang dan susu gratis ini juga sudah dibahas di Rapat Sidang Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). Bahkan, direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tak tanggung-tanggung, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun 2024 menjadi 2,45 persen-2,8 persen, di tengah pembahasan program Prabowo-Gibran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

kontrak terbatas

KAI Imbau Masyarakat Waspada Rekrutmen Bodong******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengingatkan masyarakat agar waspada dengan segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, salah satu yang saat ini beredar adalah modus undangan rekrutmen.

Belakangan mencuat modus indikasi penipuan berupa surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta untuk menggunakan hotel dan transportasi yang telah disediakan.

"KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi, Senin (1/4).

Joni menegaskan KAI tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui surat menyurat, baik mengirimkan berkas yang dititipkan melalui seseorang maupun melalui email.

KAI pun tidak memungut biaya apapun dari pelamar, dan tidak pernah bekerja sama dengan agen perjalanan dalam proses seleksi pekerja.

Ia juga menjelaskan informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat recruitment.kai.id atau media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121.

"Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya," kata Joni.

Jika menemukan informasi yang meragukan, masyarakat diminta untuk segera menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121 untuk mendapatkan informasi resmi tentang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Kemenhub Mulai Ramp Check Angkutan Lebaran, Target 15 Ribu Kendaraan******

Kementerian Perhubungan menargetkan melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan pada 15 ribu kendaraan angkutan mudikLebaran 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan ramp checkbus sudah berlangsung sejak 21 Februari 2024. Ia menyebut proses pengecekan bus-bus tersebut akan terus berlangsung hingga 31 Maret 2024.

"Jadi, ramp checkitu mulai dari Palembang sampai ke Badung dan ramp checkitu dilaksanakan di terminal-terminal Tipe A dari Sumatra Selatan sampai ke Badung," ungkap Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Saya minta tolong ke Kakorlantas minta kepada Polda atau Polres untuk me-ramp checkbukan saja bus yang beroperasi secara reguler, tapi juga bus pariwisata," pesan Budi.

Menurutnya, bus pariwisata juga menjadi salah satu target untuk ramp checklantaran biasanya akan menjadi angkutan mudik lebaran demi memenuhi tinggi permintaan akan transportasi mudik. Namun terkadang, kata Budi, bus pariwisata tak memenuhi kelaikan jalan dan sopir tak memiliki kualifikasi.

Lihat Juga : KAI Mulai Jual Tiket KA Lebaran Mulai 26 Februari 2023

"Karena biasanya bus pariwisata itu sopirnya tidak punya kualifikasi, busnya juga tidak di-ramp check," ungkapnya.

Diprediksi sekitar 193 juta orang akan mudik tahun ini.  Budi juga merinci ada tiga tempat utama yang mesti diwaspadai pemudik karena berpotensi macet. Ada Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang.

harry potter louis

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]