belanja online yang bisa bayar pakai akulaku

erek layang layang 4Jutaan kata 945846Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja online yang bisa bayar pakai akulaku》

Diduga salah prosedur KPU Makassar tarik logistik dari pulau******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menarik kembali logistik pemilu kotak suara dan surat suara yang sudah tiba di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang karena diduga salah prosedur belum dipacking usai dikirim menggunakan kapal ke Pulau Barrang Lompo.

"Jadi, yang belum dipacking. Dipacking dulu baru didistribusikan kembali hari ini," kata Anggota KPU Makassar Mohammad Abdi Goncing membenarkan saat dikonfirmasi wartawan, Senin.

Saat ditanyakan apakah kekeliruan atau ada salah prosedur mengirimkan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Kepulauan Sangkarang karena kotak suara masih terlipat dan surat suara dibungkus terpisah yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel, kata dia, membenarkan hal tersebut.

Humas KPU Makassar ini berdalih pengiriman logistik atas pertimbangan efisiensi mengingat kapal yang membawa logistik tersebut bisa memuat seluruh barang bawaan dan tidak basah saat tiba di gudang PPK Kecamatan Sangkarrang sebab menempuh jalur laut.

"Jadi, efisiensi yang dimaksud di sini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke efisiensi kotak suara yang jika bertumpuk ditakutkan penyok atau rusak. Apalagi, dalam kotak suara itu juga, jika sudah dipacking, berisi surat suara dan seluruh logistik yang berada dalam kotak suara," katanya

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada wartawan mengatakan pihaknya telah mendapatkan kabar dan mengirim surat meminta KPU Makassar memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar pengembalian logistik tersebut setelah sampai di gudang kantor kecamatan setempat.

"Kalau misalkan sudah menjawab surat kami, dan kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait tata cara prosedur maupun mekanisme, maka kami dapat menetapkan sebagai temuan. Kalau itu ada dugaan terkait dengan pelanggaran tata cara dan mekanismenya," kata Dede menegaskan.

Namun demikian sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan apakah ada pelanggaran lebih lanjut dalam kejadian tersebut, sebab, aturannya mengirimkan surat ke KPU Makassar untuk memberikan penjelasan terkait pengembalian logistik dari gudang PPK kecamatan kepulauan Sangkarrang ke Kota Makassar.

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah (kiri) didampingi anggotanya Rizal Suaib (kanan) memberikan keterangan berkaitan logistik pemilu yang dikirim ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diduga salah prosedur di kantornya, Jalan Letjen Hertasning Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Makassar Rizal Suaib menambahkan bahwa dirinya ikut mengantarkan pengiriman logistik menggunakan kapal ke gudang PPK Kecamatan Sangkarrang.

"Dari kronologinya, sebenarnya tengah malam setelah tiba lalu kami diskusi bersama 14 petugas tps di kelurahan bahwa ada masalah logistik pemilu yang dikirim kpu pagi tadi harus dikembalikan ke kota, karena kami belum tahu informasi detailnya malam itu," ucap Rizal.

Selanjutnya, pagi tadi, seluruh logistik yang ada di lantai tiga gudang penyimpanan logistik kantor kecamatan dibawa turun meskipun sudah ada sebagian kotak suara dirakit untuk dibawa ke dermaga Pulau Barang Lompo untuk di bawa kembali ke gudang logistik di Kota Makassar.

"Seluruh logistik di bawa ke dermaga untuk dibawa pulang tadi pagi. Itu ditarik semua, ada sebanyak 41 tps di sana. Hal Itu sebagaimana bahasan pak ketua, kemungkinan kesalahan prosedur, atau secara umum, ada mungkin regulasi yang dilanggar," ucapnya.

Menurut Rizal, soal tafsiran KPU Makassar belum dipacking, kata dia, pada prinsipnya semua logistik masih murni sebagaimana keluar dari gudang. Khusus surat suara dalam kotak coklat tersegel dan kotak suara masih seperti dari pabrik belum dirakit.

"Berdasarkan prosedur kan itu sudah harus ada isinya, apa-apa saja sesuai Undang-undang, kemudian disegel baru dikirim. Ini mungkin yang dianggap belum sesuai prosedurnya, jadi balik lagi.Saya pikir seperti itu sejauh ini," katanya menjelaskan.

Baca juga: KPU Manggarai Barat pakai truk-kapal motor distribusi logistik pemilu

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot armada、erek erek cabe、dewi88

Terkait：digmaan、situs slot hoki 4d、paito warna i、visitorbet、prediksi togel canada、bidadari29、limetogel、slot gacor malam minggu、mpocash、cara dapat uang dari google 2021

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：daftar slot tergacor（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

link slot tergacor dan terpercaya

nama situs slot terpercaya 2022

jpwede

396club

kampusBacaan TerkaitMore+

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

afabola slot

Akademisi: Kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

"Tuhan selalu menyiapkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, memperbaiki yang belum sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan, lewat pemilu kita bisa menaikkan derajat semangat persaudaraan, ini bisa dijadikan tonggak bagi terciptanya pemilu yang aman dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemilu merupakan momentum penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Karena itu menurut dia, menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dia menilai pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara secara sah.

"Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan faktor penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Nyayu menjelaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi dan perbedaan bukan sebagai alasan untuk melahirkan perpecahan. Karena itu menurut dia, sikap damai dan toleran harus terbangun dalam diri setiap warga negara.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan harus menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu nilai kemanusiaan dan persaudaraan adalah tidak mengintimidasi dan memberi rasa nyaman kepada orang lain," katanya.

Baca juga: DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang
Baca juga: Bawaslu Bulungan patroli untuk cegah politik uang

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

trik maxwin zeus

PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus******

Tokyo (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Tokyo, Jepang, menyediakan sekitar 3.500 surat suara untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengantisipasi pemilih yang membeludak pada saat pencoblosan 11 Februari.

DPK adalah daftar warga yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kalau ditambah surat suara yang RTS (return to sender) itu mencukupi karena kita memiliki sekitar 3.000 dan surat suara cadangan 500,” kata anggota PPLN Tokyo Makmur Lubis di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo, Minggu.

Dia menjelaskan surat suara RTS merupakan surat suara yang telah dikirimkan kepada calon pemilih melalui pos kemudian kembali lagi ke PPLN Tokyo karena penerima tidak lagi tinggal di alamat tersebut, pindah negara, atau sudah kembali ke Indonesia.

“Sudah ada ketentuan dari PKPU, kami (bisa) menggunakan surat suara return to sender. Ada surat pos yang kami kirim tapi tidak ada orangnya. Jadi untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK itu akan kami tangani dengan surat suara itu,” katanya.“DPK ini mereka yang belum mendaftar di pos mana pun,” katanya.

Pemilih dalam DPK bisa memilih pada waktu tertentu. Di TPS Tokyo, pemilih DPK baru diperbolehkan menggunakan hak suaranya mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Makmur menyebutkan bahwa sudah 200 DPK yang mendaftar hingga pukul 13.00 waktu setempat.

“Yang kami tangani (pemilih) DPK yang sudah lama tinggal di Jepang. Dari mana? Dari kartu izin tinggalnya di Jepang. Itu salah satu cara kami mengklarifikasi,” katanya.

Pemungutan suara di Jepang dilakukan dalam dua metode: TPS dan melalui pos.

Makmur mengatakan hanya ada satu atau dua orang yang meminta ganti surat suara karena dinilai rusak dan khawatir suaranya tidak terhitung.

“Belum rusak, tapi takut dianggap rusak karena kemungkinan kita terima dari Indonesia dalam keadaan terlipat,” katanya.

WNI di Jepang memberikan suaranya untuk Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) di TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, di Jepang ada 29.434 pemilih warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, dan lewat pos 26.587 orang.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024
Baca juga: WNI di Jepang hari ini mencoblos di TPS

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

permainan slot yang gacor hari ini

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Zhanye Panjang

rtvslot

Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa******

Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Era seni bela diri super

situs slot terbaru tergacor

Biden minta Netanyahu jamin keselamatan warga sipil di Kota Rafah******

Moskow (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak meneruskan rencana operasi militer ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan tanpa adanya jaminan keselamatan yang terencana untuk pengungsi Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Biden kepada Netanyahu melalui saluran telepon pada Minggu (11/2), demikian menurut pernyataan Gedung Putih.

"Presiden menegaskan kembali posisinya bahwa operasi militer di Rafah tidak boleh berlangsung tanpa adanya rencana yang kredibel dan dapat diterapkan demi menjamin keselamatan dan dukungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang yang mengungsi di sana," menurut pernyataan tersebut.

Selain itu, Biden dan Netanyahu juga mendiskusikan upaya-upaya pembebasan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Presiden AS turut menegaskan perlunya menjamin keamanan jangka panjang untuk Israel sekaligus mengalahkan Hamas.
Baca juga: Blinken sebut Hamas buka ruang mencapai kesepakatan gencatan senjata

Meski demikian, ia juga menyatakan mendukung upaya-upaya yang menjamin bantuan kemanusiaan bisa secara konsisten dihantarkan kepada masyarakat sipil Palestina yang tidak bersalah.

Sebelumnya pada Kamis (8/2), Biden menyatakan bahwa aksi balasan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu sudah pada tahap "keterlaluan".

Merespons pernyataan Biden, Netanyahu pada Minggu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza merupakan langkah yang tepat.

Selain itu, Netanyahu juga mengatakan tidak mengerti apa yang Biden maksudkan terkait serangan balasan Israel terhadap serangan Hamas dalam percakapan mereka.

Baca juga: Iran sebut Israel bakal tenggelamkan AS dalam "rawa peperangan"

Sumber: Sputnik

Perjalanan luar biasa komik Amerika

game yang lagi gacor

Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye******

hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024, telah menurunkan sebanyak 309 ribu alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta.
"Rekap hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Senin, 12 Februari, dari seluruh wilayah, data per jam 12.00 WIB total 309.633 ΑΡΚ," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Berdasarkan jenis alat peraga kampanye, ditemukan sebanyak 62.616 lembar spanduk, 26.861 lembar baliho, 92.831 lembar "banner", 100.941 lembar bendera, 16.340 lembar pamflet atau stiker dan lainnya sebanyak 10.044 lembar.
Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 66.102 APK di Jakarta Pusat, 29.528 APK di Jakarta Utara, 52.966 APK di Jakarta Barat, 75.965 APK di Jakarta Selatan, 78.488 APK di Jakarta Timur, 3.018 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.566 APK di tingkat provinsi. Angka penurunan APK itu akan terus bertambah.

Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024.
Selama masa tenang, kata Arifin, tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara.

Satpol PP DKI mengerahkan sebanyak 2.300 personel kegiatan penurunan APK dengan melakukan penyisiran jalan-jalan lingkungan hingga jalan protokol di Jakarta. Arifin memastikan APK harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2)
Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya.

Baca juga: Bawaslu DKI perkenankan masyarakat bantu bersihkan APK Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
"Tentunya kami akan terus melakukan penurunan APK hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024," ujar Arifin.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

《belanja online yang bisa bayar pakai akulaku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tercepatHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《belanja online yang bisa bayar pakai akulaku》bab terbaru。