mandiri888

Warisan kekaisaran

situs slot harta138

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

gowd

PT Bukit Asam bangun irigasi sawah dilengkapi PLTS di Muara Enim******

sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun

Palembang (ANTARA) - BUMN PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membangun irigasi sawah yang dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Muara Enim, Sumatera Selatan untuk memacu pemanfaatan potensi energi terbarukan bebas emisi. "PLTS irigasi yang berada di Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ini merupakan program CSR PTBA yang menghasilkan 38 Kilo Watt Peak energi listrik," kata Asisten Manager Sustainable Community Development PTBA Dewa Made di Muara Enim, Sabtu.

Ia menambahkan irigasi tersebut mampu mengalirkan air terhadap lahan sawah seluas tiga hektare dan para petani mampu panen hingga tiga kali dalam setahun.

"Setelah sebelumnya hanya mampu panen setahun sekali dan saat kemarau air kering, namun sekarang mampu membuat sawah tidak kering dan bisa panen tiga kali dalam setahun," katanya.
 Ia menerangkan PLTS Karang Raja merupakan bantuan perusahaan untuk masyarakat yang sebelumnya menggunakan pompa air sumur bor berbahan bakar solar. Lalu PTBA membantu dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga listrik surya Karang Raja yang kini menjadi milik masyarakat. Total panel surya terpasang sebanyak 76 keping solar panel yang menghasilkan 38 KWV energi listrik. Panel solar itu beroperasi menyerap energi matahari dengan rentang waktu sejak pukul 09:00 hingga 14:00 WIB. Sementara itu seorang petani bernama Meyda mengatakan bahwa sebelum dibangun PLTS tersebut, sawah warga sering mengalami kekeringan saat kemarau dan hasil panen sawah hanya bisa satu kali paling sering dua kali setahun.

Namun dengan adanya irigasi yang dibangun dengan pemanfaatan energi PLTS tersebut, hasil panen warga bisa tiga kali dalam setahun. "Dulu sawah sering kering karena irigasinya belum ada, sekarang sudah dioptimalkan melalui pemanfaatan irigasi dengan PLTS panen bisa setahun sekali," ujarnya. Ia berharap pemanfaatan PLTS di wilayah itu bisa lebih dikembangkan lagi sehingga banyak inovasi-inovasi terbarukan. Bahkan ia berharap bisa untuk menerangi rumah warga melalui PLTS tersebut. 
Baca juga: PTBA terapkan irigasi pertanian berbasis PLTS di Sumsel
Baca juga: Bantul gerakkan petani beralih ke pompa listrik untuk irigasi sawah
Baca juga: PLN bangun fasilitas "green house" kembangkan pertanian buah naga 

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Iblis Dahonglou

trik gacor zeus

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

slot gacor 88 hari ini

Kemenko Marves dukung kerja sama PT Inaro dan YCP dalam gelaran BIAS******

pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendukung kerja sama yang dilakukan PT Inaro Tujuh Belas selaku penyelenggara Bali International Air Show 2024 (BIAS) dengan Yayasan Care Peduli (YCP). Kerja sama kedua belah pihak diharapkan mampu membantu mengatasi persoalan kesehatan terutama kekerdilan atau stunting di daerah yang membutuhkan intervensi. “Dari kolaborasi ini kita ingin menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS memberi dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi dalam sesi temu wartawan di Jakarta, Jumat. Ia menambahkan kegiatan itu tak hanya berpengaruh pada eksistensi industri aviasi namun juga mendorong industri tak hanya fokus pada sisi ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada pemerintah melalui program-program yang langsung menyasar pada penanganan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kemenko Marves: Harga nikel perlu diseimbangkan agar dorong hilirisasi Rencananya, program penanganan stunting digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur pada September mendatang. Pendekatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan holistik yang memberdayakan kelompok perempuan di desa yang dipilih menjadi lokasi program. Chief Executive Officer Yayasan Care Peduli Abdul Wahid Situmorang menuturkan dengan melibatkan kelompok perempuan dalam penyediaan makanan untuk anak-anak penderita stunting, sementara kehadiran Puskesmas untuk memastikan asupan gizi yang diberikan sudah tepat. “Sehingga ada interaksi dengan kader dengan si ibu, sehingga ada proses pembelajaran di situ,” ujarnya.

Baca juga: Kemenko Marves dorong produksi baterai LFP dan NMC di dalam negeri

Baca juga: Kemenko Marves soroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

mitos dan legenda kuno

rupiahtoto bandar togel toto online situs slot gacor terpercaya

Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa******

mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas inisiatif kerja sama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF) dengan European Commissioner for Economy European UnionPaolo Gentiloni.

Diskusi tersebut dilakukan di sela rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di São Paulo, Brasil.

“Kami berdiskusi mengenai JFHTF, inisiatif bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 yang dibentuk untuk memitigasi ancaman pandemi di masa mendatang,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap Paolo sebagai perwakilan dari Uni Eropa dapat memberikan dukungan terhadap inisiatif JFHTF tahun ini yang dipimpin Indonesia bersama Italia.

Selain membahas soal JFHTF, Sri Mulyani dan Paolo juga berdiskusi mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Baca juga: Menkeu pamer peran APBN dalam isu ketimpangan pada G20

Baca juga: Menkeu diskusikan pembangunan di Asia dengan Presiden AIIB

“Semoga kerja sama yang telah terbangun baik selama ini dapat terus terjaga dan memberi manfaat lebih banyak lagi,” ujar Sri Mulyani.

Diketahui, Sri Mulyani menghadiri FMCBG Meeting yang merupakan bagian dari perhelatan Presidensi G20 2024 di Brasil.

Di sela kegiatan tersebut, Menkeu juga mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak lainnya, seperti Treasurer of Australia Jim Chalmers, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun.

Dalam pertemuannya dengan Treasurer of Australia, Sri Mulyani menyampaikan kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bagaimana Indonesia tetap bisa melanjutkan agenda pembangunan tanpa mengorbankan kesehatan dan kredibilitas APBN.

Kemudian dalam pertemuan dengan Presiden Bank Dunia, Menkeu membahas beberapa topik terkait kerja sama antara Indonesia dan Bank Dunia.

Sedangkan pertemuan dengan AIIB mendiskusikan soal pembangunan di wilayah Asia, termasuk Indonesia.

Baca juga: Menkeu temui Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama

Baca juga: Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan mutlak

pinjaman bank cepat cair

CEO Apple soroti rencana besarnya kembangkan AI di 2024******

Jakarta (ANTARA) - CEO Apple Tim Cook menyoroti rencana besar perusahaannya kepada para pemegang saham bahwa pada tahun ini perusahaan akan mendalami teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan baru-baru ini, Tim Cook menyampaikan bahwa Apple akan mengembangkan AI karena teknologi tersebut berpotensi mengubah cara melakukan sesuatu, dari menyelesaikan pekerjaan lebih cepat hingga menyelesaikan masalah dengan cara baru.

Laporan Gizmochina, Kamis (29/2) menyebutkan bahwa Tim Cook mengungkapkan sebenarnya produk Apple sudah pintar dengan AI tanpa disadari penggunanya.

Baca juga: Apple akan hadirkan fitur AI generatif akhir tahun ini

Baca juga: Tim Cook sebut Apple Vision Pro akan dijual "hanya di toko-toko kami"

Dia bahkan menyebut sebenarnya Apple sudah unggul karena lebih dulu menghadirkan AI lewat produk komputernya dan mengklaim memiliki kinerja yang lebih baik dari para pesaingnya.

Namun perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu merasa AI tetap perlu dikembangkan agar lebih banyak solusi bisa dihadirkan oleh gawai-gawainya.

Meski begitu, Apple masih merahasiakan peta jalannya dalam pengembangan AI karena merasa hal itu baru bisa diungkap menjelang produknya dirilis untuk menjaga posisinya menjadi perusahaan terdepan dalam persaingan teknologi.

Namun tidak semua orang setuju dengan betapa rahasianya Apple tentang pekerjaan AI-nya. Sebuah kelompok yang mewakili pekerja, AFL-CIO, ingin Apple mengungkapkan cara mereka menggunakan AI dan memastikan Apple melakukannya dengan cara yang benar.

Meskipun sebagian besar pemegang saham menyukai gagasan tersebut, gagasan tersebut tidak mendapat cukup suara untuk disetujui.

Perdebatan ini menyoroti pembahasan yang lebih luas tentang memastikan AI digunakan secara adil dan benar, terutama terkait hak cipta dan menghormati pencipta.

Baca juga: Tim Cook klaim iPhone platform gim terbaik di dunia

Baca juga: Apple laporkan hasil Q1 turun 5 persen secara tahunan

 

Penerjemah: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024