hoki311 login

uap baja dan api

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil******

Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit Dan Alas Kaki di tengah ancaman badai PHKyang melanda pekerja di sektor tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

Sebagai informasi, ancaman badai PHK tengah mengintai pekerja di sektor padat karya, salah satunya industri tekstil.

Ancaman itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. Ia menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Di tengah ancaman itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Kondisi itu diakui Kementerian Perindustrian. Pada  kuartal III-2022, industri TPT memang tumbuh mencapai 8,09 persen (yoy). Namun, itu mengalami perlambatan secara kuartal ke kuartal (qoq), terkontraksi hingga minus 0,92 persen dibandingkan triwulan II-2022.

Meski begitu, ekspor secara kumulatif industri itu masih mengalami kenaikan sebesar 15,6 persen sampai dengan September 2022 bila dibandingkan data yang pada periode yang sama pada 2021.

Sementara itu, industri alas kaki, kulit, dan barang dari kulit tumbuh 13,44 persen (yoy) pada periode ini. Ekspor alas kaki secara kumulatif sampai dengan September 2022 juga masih mengalami kenaikan sebesar 35,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pertumbuhan subsektor ini masih cukup tinggi, disebabkan pengalihan order dari China dan Vietnam ke Indonesia, sehingga PDB nasional masih positif. Namun demikian, Kemenperin terus mewaspadai dampak krisis global.

Agus mengatakan agar ancaman badai PHK di sektor padat karya itu tak benar-benar terjadi, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP, juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Dewa Badai

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Bangka Belitung Akan Gratiskan Lahan Bagi Investor******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung(Babel) akan menggratiskan lahanatau tanah bagi investoryang akan menanamkan uangnya di daerah tersebut.

Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu. 

"Ini tentunya sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah ini," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

"Tujuan saya menyiapkan rakor dengan bupati dan wali kota ini supaya materi pemerintah daerah dari Bangka Belitung untuk Rakornas Investasi bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nanti mantap," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang digarisbawahi dalam meningkatkan investasi di Babel pada 2023. Pertama, mengupayakan usulan-usulan investasi di pekerjaan umum.

Kedua,perlunya mengetahui nilai lebih yang dimiliki jika ada yang ingin berinvestasi. Ketiga,cara menyiapkan informasi untuk investor, dengan memperhatikan tiga hal di antaranya memastikannya tidak bermasalah, gunakan prinsip take and give, dan keterbukaan di lapangan.

"Kita perlu mengupayakan nilai lebih. Kira-kira kalau kita menawarkan orang berinvestasi di Babel ini, apa sih nilai lebihnya," ujar Ridwan Djamaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Penerbangan VVIP G20 ke Bali Jadi Raja, Pesawat Biasa Dilarang Inap******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud/DJPU) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan melakukan pengaturan operasional pesawat udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Baliselama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presidensi G20Indonesia mulai 12-18 November 2022.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No.12 tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Surat diterbitkan pada 3 November 2022.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Lebih lanjut ia menjabarkan, pengaturan operasional pesawat udara akan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jam operasional ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).

"Diberlakukan pula pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022. Pola limited operation ini untuk memberikan ruang terhadap penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan terhadap penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas," ungkapnya sebagaimana dikutip InfoPublik, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan 11 Bandar udara pendukung yang beroperasi selama 24 jam. Bandara pendukung ini akan digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu: Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandar Udara Syamsuddin Noor.

Selain itu, bandara pendukung lainnya adalah Banjarmasin; Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo; Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Banyuwangi; serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Selama penyelenggaraan KTT Presidensi G20 ini, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan agar aktif memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait penyelenggaraan KTT Presidensi G20 beserta setiap dinamika operasional penerbangan.

"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujar Nur Isnin.

Guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 ini, ia mengatakan koordinasi dan kolaborasi intensif akan terus dilakukan Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk Custom, Imigration and Quarantine (CIQ), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Polda Bali, Pemerintah Daerah Bali, AirNav Indonesia, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Ground Handling, serta stakeholder penerbangan lainnya.

"Harapan kita bersama, agar penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia dan operasional penerbangan reguler dapat terlaksana dengan selamat, aman, dan nyaman," imbuhnya.

Dewi yang sombong, serangan balik!

Produsen Minyak Goreng Bantah Tudingan KPPU soal Rekayasa Harga******

Para produsen minyak gorengmembantah tudingan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Bantahan mereka sampaikan dalam persidangan kasus dugaan monopoli minyak goreng di KPPU. Mengutip detik.com, Selasa (8/11), dalam persidangan perkara minyak goreng tersebut, ada tiga bantahan yang disampaikan oleh para produsen.

Pertama, mereka tidak melakukan kongkalikong soal kenaikan harga minyak goreng.

Kuasa hukum dari PT Incasi Raya sebagai Terlapor V dan PT Selago Makmur Plantation sebagai Terlapor VI menyebut kenaikan harga pada periode yang dituduhkan KPPU terjadi karena ada kenaikan crude palm oil (CPO)dunia.

Sementara pada periode Februari hingga 16 Maret 2022, perusahaan dipaksa oleh pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang kala itu ditetapkan.

"Ketika di 16 Maret 2022 pemerintah mencabut HET, terlapor 5 dan 6 menaikkan harga dikembalikan dengan harga acuan keekonomian. (Sebelumnya) Februari 2022 hingga 16 Maret 2022 menjual dengan HET perusahaan sudah dalam keadaan jual rugi. Ketika dicabut, menaikkan harga keekonomian, investigator artinya berharapnya perusahaan rugi mulu, konyol," jelas kuasa hukum dari terlapor V dan VI.

Kedua,membantah ada kumpul-kumpul dan persekongkolan untuk membahas harga minyak goreng.

PT Salim Ivomas Pratama membantah adanya pembahasan khusus mengenai harga yang dilakukan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). Adanya pertemuan yang merupakan undangan dari pemerintah.

"Tidak ada pertemuan AIMI mengenai harga minyak goreng. Pada 21-22 Oktober hanya ada pertemuan inisiatif dari pemerintah, Hadirnya sebagian dari kami AIMI kemudian GIMNI dan dewan minyak sawit Indonesia," ungkap mereka, dalam siang di kantor KPPU.

"Oleh karena itu jika benar bapak investigator bisa membuktikan pertemuan itu membahas harga minyak goreng. Mari kita buka di persidangan ini,"jelasnya.

Perwakilan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT Smart Tbk) juga mengatakan kenaikan harga minyak goreng merupakan hal yang spontan dilakukan oleh perusahaan. Alasannya pun karena masih tingginya harga bahan baku minyak goreng, CPO.

"Reaksi spontan yang di dalam suatu pasar tidak bisa dikatakan penetapan harga. Kenapa harga dan CPO di periode Maret-Mei itu tidak bergerak, simply karena harga regulasi pemerintah di bulan pertengahan Maret HET yang tidak efektif, membuat pasar tidak sehat makanya hanya 2,5 bulan HET dicabut. Pelaku pasar menaikkan harga, that is spontan, mereka tidak telepon-teleponan," jelasnya.

Ketiga, membantah sengaja bikin langka minyak goreng.

Semua perusahaan yang hadir di persidangan di KPPU, dalam pembelaannya membantah bahwa telah melakukan kesengajaan dalam fenomena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang dimaksud terjadi pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh produsen merek minyak goreng Bimoli, PT Salim Ivomas Pratama. Pihaknya membantah bahwa produknya sempat langka di 15 provinsi.

"Secara dramatis Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mengatakan stok Bimoli nggak ada di 15 provinsi. Masya Allah itu keterlaluan! Kami punya bukti-bukti foto, kami sempat foto stok tacking yang kami akan ditayangkan foto bukti-bukti," kata kuasa hukum perusahaan.

Ia menjelaskan tidak bisa disimpulkan jika di suatu tempat atau supermarket kosong lalu dikatakan stok minyak goreng kosong. Menurutnya banyak kemungkinan yang terjadi atas kekosongan itu, misalnya barang belum datang atau habis.

Sebelumnya, KPPU telah melanjutkan persidangan perkara minyak goreng dengan 27 perusahaan pada Senin (7/11), yang diagendakan untuk penyampaian tanggapan 27 perusahaan yang disertai alat bukti.

Investigator menyebut para terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5, di mana mereka diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]