tiger slot 77

Kronik Perang Penyihir

Gagal Bayar Obligasi, Bos Evergrande di Bawah Pengawasan Polisi******

Konglomerat sekaligus pendiri raksasa properti China Evergrande Hui Ka Yan dilaporkan berada di bawah pengawasan polisi buntut perusahaan gagal bayar obligasi sesuai waktu yang ditentukan.

Hal ini menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai masa depan perusahaan pengembang properti tersebut di tengah krisis sektor properti di China.

Dilansir dari Reuters,Rabu (27/9), Hui sudah dibawa pergi oleh polisi sejak awal bulan dan diawasi secara ketat di sebuah lokasi yang ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh sumber yang mengetahui masalah ini.

Belum jelas mengapa Hui ditempatkan di bawah 'pengawasan rumah'. Adapun, tindakan tersebut merupakan jenis tindakan yang tidak termasuk dalam penahanan atau penangkapan formal. Penangkapan ini juga bukan berarti Hui akan didakwa melakukan kejahatan.

Laporan tindakan terhadap Hui muncul usai polisi di China Selatan mengatakan pada awal bulan ini mereka telah menahan beberapa staf di unit manajemen kekayaan Evergrande, yang menghimpun dana dari investor perorangan dengan menjual produk investasi.

Kendati pernah menjadi pengembang terlaris di China, krisis keuangan Evergrande mulai diketahui publik sejak 2021.

Sejak saat itu, Evergrande dan sejumlah perusahaan sejenisnya gagal membayar kewajiban utang luar negeri di tengah melambatnya penjualan rumah dan lebih sedikitnya jalan baru untuk penggalangan dana.

Tak hanya itu, rencana restrukturisasi utang luar negeri Evergrande tampaknya akan goyah dan prospek perusahaan dilikuidasi semakin menguat.

Kelompok kreditur luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang tersebut jika raksasa properti itu tidak mengajukan rencana restrukturisasi utang baru pada akhir Oktober mendatang.

Rencana tersebut muncul setelah perusahaan itu mengguncang pasar dengan pengumumannya bahwa mereka tidak dapat menerbitkan obligasi baru sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utangnya, lantaran investigasi regulator terhadap unit utamanya di China, Hengda Real Estate.

Hengda, dalam pengajuan terpisah, mengatakan bahwa mereka telah gagal membayar pokok dan bunga obligasi senilai 4 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun yang jatuh tempo pada 25 September silam.

Sementara itu, saham Evergrande berakhir turun 19 persen pada Rabu (27/9). Sementara, indeks yang melacak pengembang itu yang terdaftar di Hong Kong turun 0,2 persen.

Kabar Evergrande gagal membayar obligasi pun kembali mengguncang para investor. Mengutip CNN, mereka resah dengan nasib raksasa properti ini setelah perusahaan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya untuk merestrukturisasi utangnya berada dalam masalah.

Peringatan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah raksasa properti ini masih dapat menyelesaikan restrukturisasi utang multi-miliar dolar yang sedang diawasi dengan ketat oleh para investor global.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Jalan Tol Serpong******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Jalan Tol Serpong-Cinere bakal mengoperasikan Seksi 2 Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 km yang konstruksinya telah selesai 100 persen.

Dengan beroperasinya Seksi 2 ini, Jalan Tol Serpong-Cinere akan beroperasi penuh, melengkapi Seksi 1 Serpong-Pamulang yang telah beroperasi pada 2021.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan penyambungan Jalan Tol Serpong-Cinere sepanjang 10,14 km ini akan mempercepat perjalanan masyarakat dari dan ke wilayah Cinere, Pamulang, Serpong, serta sekitarnya, hingga Bandara Soekarno-Hatta.

"Nantinya, ujung dari main road Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere di Km 35+250 akan terhubung langsung dengan main road dari Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo. Dengan tersambungnya jalan tol ini, pengguna jalan yang akan keluar di Limo ataupun menerus menuju Jagorawi akan melakukan transaksi di Gerbang Tol Limo yang dioperasikan oleh PT TLKJ," ujar Mirza.

Mirza menambahkan bahwa konstruksi untuk Jalan Tol Serpong Cinere Seksi 2 Pamulang-Cinere telah selesai 100 persen sejak akhir 2021, telah diuji laik fungsi pada Mei 2022, dan telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada September 2023.

Jadwal pengoperasian jalan tol ini juga disesuaikan dengan beroperasinya Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3B Ruas Krukut-Limo yang dimaksud.

"Seiring dengan tersambungnya penuh, pengguna jalan dari wilayah Bogor, Ciawi, dan sekitarnya (Jalan Tol Jagorawi), serta dari wilayah Jakarta Selatan dan Depok (Jalan Tol Desari), dapat dengan mudah dan cepat mengakses wilayah Serpong, Kunciran, hingga Bandara Soekarno-Hatta melalui Jalan Tol JORR 2. Kami optimis volume kendaraan yang melalui Jalan Tol Serpong-Cinere juga akan meningkat," ujar Mirza.

Jalan Tol Serpong-Cinere terhubung dengan Jalan Tol Kunciran-Serpong, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, dan Jalan Cinere-Jagorawi yang merupakan bagian dari Jalan Tol JORR 2 Wilayah Barat.

Jalan Tol JORR 2 memberikan alternatif lain dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga pengguna jalan di sekitar Jabotabek dapat menghindari kemacetan yang mungkin terjadi di Jalan Tol Sedyatmo, yang merupakan akses utama dari Jalan Tol JORR 1 dan Jalan Tol Dalam Kota, baik dari arah Tanjung Priok maupun Cawang.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Bos Evergrande Dicurigai Lakukan Kejahatan******

Raksasa real estat asalChina, EvergrandeGroup, mengatakan pihak berwenang mencurigai pimpinannya, Hui Ka Yan, melakukan kejahatan.

Dalam pengajuan ke bursa saham Hong Kong, perusahaan mengatakan telah diberitahu oleh "otoritas terkait" bahwa Hui Ka Yan telah dikenakan "tindakan wajib sesuai dengan hukum karena kecurigaan kejahatan".

Namun, tidak ada rincian lebih lanjut terkait hal tersebut.

Berdasarkan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, Hui Ka Yan yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok diawasi di lokasi yang ditentukan setelah dibawa pergi oleh polisi pada awal bulan ini.

Bloomberg melaporkan miliarder itu telah ditempatkan di bawah pengawasan perumahan, yang berarti dia tidak dapat meninggalkan lokasi tersebut, atau bertemu serta berkomunikasi dengan orang lain tanpa persetujuan.

Sementara itu, perdagangan saham Evergrande dan dua anak perusahaannya dihentikan di Hong Kong pada Kamis ini sehingga memicu kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk merestrukturisasi utangnya yang sangat besar dan mencegah likuidasi bisnis tersebut.

Evergrande sendiri telah memperingatkan bahwa rencana restrukturisasi utang luar negerinya mungkin bermasalah karena penyelidikan peraturan terhadap anak perusahaan utamanya di daratan Tiongkok.

Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah berita Tiongkok mengatakan polisi telah meluncurkan penyelidikan kriminal pertama mereka terhadap Evergrande sejak perusahaan tersebut gagal membayar utangnya hampir dua tahun lalu.

Polisi Tiongkok di Shenzhen mengatakan mereka telah menahan beberapa staf di unit pengelolaan kekayaan Evergrande setelah unit tersebut gagal membayar kembali investor.

Unit itu beroperasi di sektor "perbankan bayangan" Tiongkok yang mengumpulkan dana dengan janji keuntungan tinggi dan menyalurkannya ke proyek-proyek real estat.

Evergrande Group memiliki utang sebesar US8 miliar pada akhir Juni. Sementara, sahamnya anjlok sepanjang minggu karena upaya restrukturisasi utangnya terhenti.

Sahamnya kini telah anjlok lebih dari 80 persen sejak kembali diperdagangkan pada Agustus setelah penangguhan selama 17 bulan.

Namun, investor sedikit lega ketika Evergrande melaporkan penurunan kerugian yang signifikan pada paruh pertama tahun ini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan akibat "short boom"di pasar properti Tiongkok awal tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang******

Pedagang Pasar Tanah Abang menjadi saksi hidup dari gempuran social commerceseperti TikTok Shop di Indonesia.

Pantauan CNNIndonesia.compada Selasa (12/9), kala itu para pedagang nampak sepi pengunjung.

Soleh, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku omzetnya anjlok semenjak TikTok Shop mulai merajalela.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu enggak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," aku Soleh.

Jeritan Soleh itu pun sampai ke telinga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Sepekan pasca Soleh menuturkan keluh kesahnya, Teten mengunjungi pasar tersebut.

Kunjungan di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9) juga disambut protes para pedagang pakaian.

Lihat Juga : Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia

Terpantau di lantai LG Pasar Tanah Abang, para pedagang memasang selembar kardus bertuliskan 'Tolong pak, TikTok ditutup pak', 'Tolong hapus TikTok Shop', hingga 'Kembalikan senyum pedagang'.

Anton, salah seorang pedagang yang memasang kardus itu, mengaku sangat rugi gara-gara TikTok Shop. Pasalnya harga jual di platform tersebut jauh lebih murah dibanding di mal dan juga Pasar Tanah Abang.

"Minta tolong ke pak menteri online shop TikTok berpengaruh banget buat pedagang di sini," ujar Anton.

Ia mengeluhkan omzetnya turun drastis saat ini. Biasanya ia bisa mengantongi Rp20 juta per hari. Namun, kini mendapat Rp2 juta saja sudah berat.

Jokowi kumpulkan menteri di Istana bahas TikTok Shop Cs

Bak gayung bersambut, Presiden Joko Widodo lantas menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas polemik TikTok Shop yang membunuh UMKM pada Selasa (26/9).

Sejumlah menteri yang dipanggil Jokowi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ratas dengan Jokowi membahas perdagangan digital. Ia berkata tak hanya TikTok Shop yang dibahas dalam rapat.

Anehnya, Wishnutama Kusubandio menghadiri ratas tersebut. Ini terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Lihat Juga : Luhut Klaim Investasi TikTok di RI Tak Terganggu Larangan TikTok Shop

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Namun, ia tak paham Wishnutama datang sebagai apa.

"Ada (Wishnutama), ada. Saya tidak tahu sebagai apa, tetapi yang jelas dia diundang," ujar Bahlil.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Zulhas resmi larang TikTok Shop Cs

Mendag Zulhas resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Zulhas menegaskan perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Lalu, social commerce dilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerce seperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Bahlil Klaim 322 KK Warga Rempang Sukarela Digeser ke Tanjung Banun******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan sukarela untuk bergeser meninggalkan area yang menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banun. 

Bahlil mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Pilihan lokasi ke Tanjung Banun juga berasal dari usulan warga lantaran sebelumnya pemerintah merencanakan relokasi ke Pulau Galang. Warga pun akan diberikan ganti rugi yang sepadan untuk menyambung hidup ke depannya.

"Jadi tidak benar kalau ada isu dipaksa-paksa. Awalnya iya, ada saudara kita dari aparat yang masuk. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jangan kalian berpolitik kalau isu-isu begini," lanjut dia.

Ia menjelaskan pemerintah nantinya akan memberikan rumah, sertifikat, pelabuhan, sekolah, hingga masjid. Ia mengklaim akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengklaim sudah bersosialisasi dengan sekitar 1.000 warga perkampungan di Pulau Rempang. Ia mengaku berkunjung ke Rempang karena diundang oleh para tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintah.

"Bahkan beberapa ada yang tepuk tangan. Ada videonya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu benar," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.

"Itu adalah prioritas pemindahan penduduk totalnya 961 KK dan Kampung Tanjung Banun setelah itu arahan Presiden kepada Kementerian PUPR dan kami jadi kampung percontohan," terang Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.