mega4d

Penangkap Dewa Skyfall

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Terbesar Deflasi Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen Indonesia deflasi 0,02 persen sepanjang Agustus 2023 dipicu oleh harga komoditas pangan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan komoditas yang menyumbang deflasi secara bulanan terbesar di antaranya adalah daging ayam ras dengan andil deflasi 0,07 persen, bawang merah dengan andil deflasi 0,05 persen, telur ayam ras dengan andil deflasi 0,02 persen.

Selain itu, ada juga beberapa komoditas lain dengan andil deflasi 0,01 persen seperti ikan segar, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara dan kacang panjang.

"Kondisi ini sejalan dengan kondisi yang kita lihat bahwa deflasi bawang merah terjadi sekitar Agustus hingga Oktober hal ini sejalan dengan adanya panen raya serentak di sejumlah kabupaten kota sentra produksi bawang merah di Indonesia," ungkap Pudji, di kantor BPS, Jakarta, Jumat (1/9).

Adapun deflasi pada Agustus ini tidak jauh lebih dalam dari bulan yang sama tahun lalu yang mencapai 0,21 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,27 persen (yoy) pada Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Luhut Janjikan Insentif ke Perusahaan Tutup PLTU dan Beralih ke PLN******

Pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang menutup Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) nya sendiri dan beralih ke pasokan setrum PLN.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pembakaran batu bara yang dituding menjadi salah penyebab polusi udara di Jakarta belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan insentif diberikan bagi industri yang mau beralih ke listrik listrik PLN.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi industri yang menggunakan listrik berbasis batu bara sendiri. Nantinya, setelah identifikasi selesai, mereka akan diminta untuk menutup pembangkit mereka dan beralih ke PLN yang oversupply listrik hingga 4 GW.

"Industri-industri yang sekarang punya, pakai listrik, pakai batu bara, kita identifikasi dan kita bisa kita tutup dan diganti dengan PLN. PLN masih ada akses 4 GW ekses kapasitasnya," kata Luhut.

Luhut mengatakan selain mengurangi pembakaran batu bara, industri kemungkinan bisa mendapatkan harga lebih murah dengan menggunakan listrik PLN. Sebab, nantinya ini menjadi bagian penugasan PLN.

"Nanti PLN mungkin dapat penugasan, daripada rugi dia tidak dipakai, jadi dipakai ini dulu," jelasnya.

Kendati demikian, terkait harga ini, ia kembali menyerahkan kepada PLN. Nantinya pemerintah akan membahas bersama skema harga yang memungkinkan dan tepat.

"Nanti dihitung lah oleh PLN lah dengan BUMN sehingga jangan PLN nanti salah karena ada penugasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Kereta Cepat Tersambung Feeder, Jakarta******

KA Cepat akan terintegrasi dengan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk untuk mempermudah penumpang KA Cepat menuju Stasiun Cimahi atau Stasiun Bandung.

Dengan integrasi tersebut, penumpang hanya membutuhkan waktu 50 menit atau kurang dari 1 jam.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan Stasiun KA Cepat Padalarang dengan Stasiun KA Padalarang langsung terkoneksi dan terhubung sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda.

Di Stasiun Padalarang, akan tersedia KA Feeder yang akan berhenti di Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Adapun perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung akan memakan waktu sekitar 20 menit.

Ditambah perjalanan KA Cepat Halim - Padalarang yang hanya 30 menit, maka total perjalanan dari Stasiun KA Cepat Halim menuju Stasiun Bandung adalah 50 menit.

"Bagi masyarakat yang ingin menuju pusat Kota Bandung bisa memanfaatkan KA Feeder yang jadwalnya menyesuaikan perjalanan KA Cepat. Cukup turun di stasiun KA Cepat Padalarang dan beralih ke KA Feeder, penumpang sudah bisa menuju Stasiun Bandung maupun Stasiun Cimahi," lanjut Eva.

Lihat Juga : ANALISISKapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Selain KA Feeder, masyarakat juga bisa memanfaatkan Commuterline Bandung Raya, Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun - KBP.

Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB, serta angkutan perkotaan Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

"Integrasi antarmoda ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan para operator angkutan umum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stasiun-stasiun KA Cepat bisa dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah menguji coba perjalanan terintegrasi dari Stasiun Halim menuju Stasiun Bandung menggunakan KA Cepat dilanjutkan dengan KA Feeder.

Selain Menhub, hadir pula dalam kegiatan tersebut menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 BUMN Rosan Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, dan para pemimpin redaksi media

Dalam kesempatan itu, Menhub menyebutkan bahwa uji coba ini bagian dari rangkaian penyempurnaan layanan KA Cepat jelang pengoperasiannya nanti secara reguler.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023," ujar Menhub.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Cerita Bahlil soal Anggaran Benahi Investasi Rp800 M Ditolak Kemenkeu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia curhat soal minta anggaran tambahan Rp800 miliar untuk membenahi proses izin usaha melalui Online Single Submission(OSS), tetapi ditolak Kementerian Keuangan.

Menurutnya, OSS di kementeriannya sekarang masih seperti mobil Avanza. Padahal, Bahlil mengaku dituntut Jokowi untuk membuat sistem pengurusan izin investasi itu bisa secepat gerak mobil Mercedes alias Mercy.

"Avanza jangan disuruh lari 160 km per jam, nanti terbalik di jalan tol atau jangan disuruh orang hidup nyaman di Avanza. Kalau kita mau pakai mobil bagus, Mercy, 160 km/jam pasti licin, stabilizer-nya pasti jalannya bagus. Penting ini pimpinan, jangan sampai menteri investasi dikira tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat lewat bapak/ibu dewan terhormat, tanyakan kepada Kementerian Keuangan kenapa ini tidak terjadi," sindir Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Ia menegaskan Kementerian Investasi/BKPM sudah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali. Oleh karena itu, Bahlil amat berharap anggaran tambahan senilai Rp800 miliar itu bisa cair.

Terlepas dari itu, ia berkelakar soal pencapaian yang diraih kementeriannya. Menurutnya, capaian tersebut bukan buah hasil kerja keras anak buahnya di Kementerian Investasi/BKPM.

"Bagus, bagus. Jadi, kita sudah WTP 15 kali, bukan karena kerja staf saya bagus, tapi karena uangnya kecil," kelakar Bahlil disambut gelak tawa para peserta raker, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Bahlil getol mempromosikan OSS. Ia menegaskan seluruh urusan administrasi pengurusan izin usaha berhasil dipangkas menggunakan sistem tersebut, termasuk untuk UMKM.

Ia tak ingin pengalaman pahit yang menimpanya terulang. Menurutnya, dulu marak terjadi praktik 'titip duit' dalam urusan mengurus izin usaha.

"Dulu waktu saya bikin izin (usaha), setiap meja (pejabat) harus ada yang saya tinggalkan (Bahlil menunjukkan gestur memberikan uang). Dengan pengalaman itu, saya bilang tidak boleh lagi lewat-lewat meja, semua lewat OSS dan buat UMKM semuanya gratis," jelas Bahlil dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Jadi, untuk izin-izin lewat OSS, termasuk sertifikat halal tidak ada bayar-bayar, dibiayai negara. Makanya pakai OSS," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Zulhas Restui Ekspor Tanaman Herbal Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan Kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek Kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

BNN menyatakan sampai dengan saat ini Kratom masih belum diatur dalam Undang-undang Narkotika, sehingga regulasi pemerintah daerah pun belum bisa membatasi penggunaan Kratom tersebut.

Zulhas mengatakan tidak peduli apabila penggunaan dari tanaman Kratom itu nantinya disalahgunakan. Yang terpenting, menurutnya, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Kalau penggunaannya salah kan bukan kita yang salah, yang sana, yang penting petani dapat dollar, senang, makmur enggak apa-apa," ujarnya.

Zulhas mengatakan, kalaupun nantinya ada permintaan tumbuhan Kratom dari negara lain, Indonesia siap memasok. Sebab, aturan ataupun pelarangannya belum ditetapkan.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," tukasnya.

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Bahlil Bongkar Sebab RI Hanya Nikmati Untung 30 Persen dari Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui keuntungan yang dinikmati oleh Indonesia dari kebijakan hilirisasi tambang nikelkecil.

Menurut perhitungannya, Indonesia hanya menikmati 20-30 persen keuntungan dari devisa hasil ekspor (DHE) hilirisasi komoditas itu.

Ia berdalih itu semua terjadi karena teknologi yang digunakan dalam melakukan hilirisasi nikel semuanya berasal dari luar negeri.

"Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional," sambung Bahlil.

Bahlil menyebut pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.

"Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia," tegas Bahlil.

Bahli mengatakan data mengenai hilirisasi nikel harus jelas diungkap ke publik. Maka dari itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.

Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia tidak sampai US, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.

"Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10-15 persen, biaya logistik pengiriman US, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US-US. Masa orang enggak boleh untung US-US untuk trading?" kata Bahlil.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Jokowi justru 90 persen keuntungannya dinikmati China.

"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99 persen diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China," kata Faisal dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi di Jakarta pada Selasa (8/8) lalu.

Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.

Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.

"Sebenarnya 'kue madu' yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia," tuntut Harris.

[Gambas:Video CNN]