tante4d

cipit88 465Jutaan kata 145721Orang-orang telah membaca serialisasi

《tante4d》

Israel larang masuk pelapor khusus PBB untuk Palestina******

London (ANTARA) - Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese pada Senin (12/2) menegur keras Israel karena melarangnya masuk ke negara Zionis itu.

Albanese menyebut hal itu sebagai contoh terbaru pelarangan pelapor khusus PBB sejak 2008 dan upaya untuk mengalihkan perhatian dari meningkatnya kekejaman di Gaza.

Pernyataan Albanese muncul di tengah laporan meningkatnya kekerasan di Gaza, terutama di kota bagian selatan, Rafah, di mana para warga sipil mencari perlindungan di tempat yang seharusnya aman, tetapi mereka mengalami pemboman yang menghancurkan.

"Israel melarangku masuk bukan berita baru: Israel melarang masuk semua pelapor khusus/oPt sejak 2008! Ini tidak boleh menjadi pengalihan dari kekejaman Israel di Gaza, yang mengalami tingkat kengerian baru dengan pemboman terhadap orang-orang di 'daerah aman' di Rafah," kata dia melalui platform X.
Baca juga: Platform politik Partai Likud dan standar ganda terhadap Palestina

Mantan pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia Craig Mokhiber mendukung Albanese dengan membuat pernyataan di X: “Serangan tanpa henti terhadap pembela hak asasi manusia Francesca Albanese, Pelapor Hak Asasi Manusia PBB yang berani dan berprinsip di Palestina, terlihat jelas dan menjengkelkan."

"Sungguh memalukan bagi mereka yang ‘menembak pembawa pesan’ untuk mengalihkan perhatian dunia dari kejahatan Israel. Hal ini tidak akan berhasil," lanjut Mokhiber.

Israel telah memberi peringatan akan melakukan serangan darat di Rafah, tempat tinggal bagi lebih dari satu juta orang yang mencari perlindungan dari perang, untuk mengalahkan apa yang Israel katakan sebagai “batalion Hamas” yang tersisa.

Serangan yang direncanakan itu memicu kekhawatiran akan bencana kemanusiaan di Rafah.
Baca juga: Hamas sebut serangan di Rafah lanjutan tindakan genosida Israel

Warga Palestina mencari perlindungan di Rafah ketika Israel menggempur wilayah kantong lainnya sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 28.000 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Baca juga: Pemimpin dunia hanya melongo genosida terulang persis sama di Gaza
Baca juga: Mesir: Kami akan tegakkan perjanjian perdamaian dengan Israel

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.
 

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：menang slot 99、situs slot paling ramai、slot gacor hari ini

Terkait：rum slot、bospaito hk、qqbetwin、togel apik、trik menang qq online、tempat slot terbaik、mposlot、gaming world slot demo roma、pistol4d slot、poca slot

---

---

bab terbaru：cara dapat uang tanpa ktp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08