qqslot89 180Jutaan kata 617386Orang-orang telah membaca serialisasi
《kingceme》
Bos IMF Bongkar Alasan Sempat Persoalkan Larangan Ekspor Nikel Cs RI******
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva membongkar alasan sempat mempermasalahkan kebijakan larangan ekspor nikel cs di Indonesia.
Menurutnya, itu dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak negara yang menerapkan pembatasan perdagangan. Pembatasan itu katanya, membuat perdagangan global melambat hingga sekarang hanya mencapai 2 persen.
"Ini lebih rendah dari pertumbuhan global. Anda tahu secara tradisional, perdagangan tumbuh lebih cepat dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNN Indonesia di sela-sela kesibukannya mengikuti KTT ASEAN di Jakarta pekan ini.
Apalagi, Indonesia memiliki sekitar setengah dari pasar nikel global, di mana komoditas itu sangat penting untuk pengembangan kendaraan listrik dan mobilitas hijau.
"Dan adalah tepat bagi Indonesia untuk berambisi untuk tidak hanya memproduksi nikel, tetapi juga naik dalam rantai nilai dan berperan dalam produksi kendaraan listrik dan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat," katanya.
Meski demikian, Kristalina juga menyarankan Indonesia untuk melakukan diversifikasi/keragaman.
"Ini adalah apa yang kami rekomendasikan kepada negara ini (Indonesia), dan naik dalam rantai nilai," katanya.
Menurutnya, dengan diversifikasi itu Indonesia bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi pada 2045.
"Kami sangat ingin melihat Indonesia pada 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi, yang tidak dapat dicapai tanpa diversifikasi ini," katanya.
Lihat Juga :![]() |
IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel Cs yang diterapkan Indonesia. Mereka karena itu meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.
Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.
"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.
Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.
Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.
OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.
"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.
Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.
Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.
[Gambas:Video CNN]
KCIC Akan Uji Coba Kereta Cepat Gratis September Ini******
PTKereta CepatIndonesia China (KCIC) berjanji mengadakan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) secara gratis untuk masyarakat umum pada September 2023 ini.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan uji coba gratis untuk masyarakat umum bakal digelar sebelum peresmian yang direncanakan pada 1 Oktober 2023 mendatang.
"Kita harapkan September ini bisa kita mulai (uji coba gratis). Jadi, sebelumcommercial on date (COD)pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. Itu pasti," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).
Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya masih memfinalisasi proses pendaftaran tersebut. Ia menyebut nantinya warga Indonesia bisa mendaftar melalui situs KCIC.
Namun, ia belum bisa memastikan kapan tanggal registrasi tersebut. Eva mengatakan masih dalam tahap koordinasi antarstakeholder.
Ia juga tidak merinci berapa kuota untuk masyarakat. Eva hanya mengatakan semuanya fleksibel tergantung kondisi di lapangan.
"Kita juga sudah mulai masyarakat yang di sekitar jalur rel, sudah pendataan. Terus kemudian ada pengajuan invitation dari berbagai instansi dan lain-lain. Nanti pasti ada, yang kita pastikan akan ada kuota masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri," jelas Eva.
"Informasinya akan segera kita umumkan yang pasti tidak akan sulit untuk melakukan registrasinya. Ini baru pendataan yang warga sekitar karena memang kan diutamakan itu dulu yang di sekitar jalur mulai dari Halim sampai dengan Tegalluar," tutupnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:kinggaruda138、pinjam uang bsi、taysentoto
Terkait:situs slot gacor tanpa to、daftar link slot gacor、selalu slot、sl9t demo、slot gacor rtp 98、pinjol bunga rendah tenor panjang limit besar、adipatislot、pinjaman julo、limit akun basic kredivo、slot tanpa pola gacor
bab terbaru:m11bet(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.
Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).
Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.
Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.
"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.
Lihat Juga :Profil Budi Said yang Kalahkan Antam di Gugatan 1,1 Ton Emas |
Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.
Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.
"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.
"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.
Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.
Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.
Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.
Lihat Juga :Kapan Gaji PNS Mulai Naik? |
Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.
"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.
"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.
(mrh/agt)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengakui pemerintah tengah mengkaji wacana penghapusan pertalite. Hal itu berkaitan dengan upaya mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.
"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelas Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).
"Karena sampai hari ini kita lihat yang paling banyak terpengaruh udara ini dari transportasi, itu emisi karbon tadi. Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor itu tidak lulus uji emisi. Jadi, sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya," imbuh Luhut.
Terkait peralihan pertalite ke pertamax green 92, Luhut memastikan harganya akan dipikirkan sedemikian rupa agar tidak membebani masyarakat.
"Sekarang yang kita lakukan ini baru feeling, belum data lengkap. Jadi, saya pikir setelah studi ini (Prospera) selesai dalam minggu-minggu ini, kita akan target lebih bagus. Ini sekaligus saya pikir Presiden (Joko Widodo) mintakan supaya kita benahi semua. Ini kan kerjaan lama," jelasnya.
"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.
Lihat Juga :PM China Ungkap Volume Perdagangan Asean-China Tembus Rp14.843 T |
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya menghebohkan jagad maya usai mengusulkan penghapusan pertalite di 2024 dan menggantinya ke pertamax green 92.
Kendati, Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.
Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hasrat tersebut belum bisa dilakukan tahun depan. Pasalnya, bahan baku etanol yang diperlukan untuk memproduksi pertamax green belum banyak tersedia di Indonesia.
Arifin menyebut saat ini perkebunan tebu untuk bahan baku etanol sudah ada di Jawa Timur. Namun, itu belum cukup sehingga pengembangannya harus diupayakan dengan bantuan teknologi dari Brasil.
"Nah kalau itu bisa, nanti itu rencana, ya kita lihat potensi pengembangannya di Papua. Karena dulu katanya bibit tebu itu asalnya dari Papua, pindah ke Portugis, baru ke Brasil. Nah sekarang balik ke habitatnya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).
[Gambas:Video CNN]
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK.
"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara.
Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.
Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.
OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.
"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.
Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.
Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi keluhan terhadap LRT Jabodebek yang dibuat oleh PT INKA.
Ia mengatakan ini merupakan kali pertama Indonesia memliki LRT. Maka perlu waktu untuk terus mengoptimalkan moda transportasi itu.
Ia pun meminta agar berbagai pihak tidak mengeluh.
"Akhirnya apa? Ketika polusi udara seperti hari ini, ngambek. Tetapi mendukung buatan Indonesia, menggunakan transportasi publik, ngambek. Jadi solusinya mana coba? Kan sama-sama harus bersyukur," lanjutnya.
Erick mengatakan transportasi publik seperti LRT Jabodebek diperlukan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Erick mengatakan LRT bisa menampung hingga ratusan ribu penumpang.
"Artinnya jumlah kendaraan yang datang ke Jakarta 992 ribu bisa berkurang," katanya.
LRT yang baru beroperasi beberapa hari belakangan ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sorotan salah satunya terkait gangguan perjalanan.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meminta maaf atas gangguan pada operasional LRT Jabodebek pagi ini, Rabu (30/8).
"Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini dan mengakibatkan kekurang nyamanan bagi pengguna jasa LRT Jabodebek," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.
Kuswardoyo mengatakan ada dua gangguan yang dialami oleh transportasi itu. Pertama, terkait pintu kereta yang tak bisa menutup. Kondisi itu kemudian berdampak pada perjalanan kereta lainnya.
Saat ini, kereta yang mengalami gangguan telah dipindahkan ke depo untuk dievaluasi oleh PT INKA dan KAI.
"Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan tim INKA," kata Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.
Kemudian gangguan keduaterkait listrik yang padam di Stasiun Halim akibat masalah pada pembangkit listrik LRT atau Traction Power Supply Substantion (TPSS). Namun, saat ini kondisi telah kembali normal dan KAI telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya yang bertanggung jawab akan TPSS tersebut.
"Koordinasi dengan semua stakeholder terus kami lakukan agar operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik," tutup Kuswardoyo.
(fby/agt)PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).
"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.
Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.
Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :
- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.
- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.
- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.
- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.
Lihat Juga :![]() |
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM Nurul Ichwan mengungkapkan ancaman bagi industri baterai kendaraan listrikdalam negeri.
Ia menyebut ancaman itu datang dari negara maju yang tak memiliki sumber nikel seperti Eropa. Nurul menjelaskan saat ini Eropa memiliki teknologi untuk mendaur ulang atau recycle baterai.
Ia mengatakan pada tahun-tahun pertama baterai yang dibuat di luar Eropa, termasuk Indonesia, masuk ke negara-negara tersebut. Baterai yang masuk pun memiliki minimum recycle dengan persentase tertentu.
Dengan kata lain, saat bahan bakunya cukup Eropa akan membuat baterai sendiri. Artinya, impor dari Indonesia bakal berkurang.
"Ketika waktu itu sudah datang, bisa jadi impor dari apakah prekursor, katoda,battery packdari Indonesia itu bisa jadi akan berkurang," jelas Nurul di sela-sela acara Asean Business & Investment Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9).
Menurut Nurul, hal itu bisa saja terjadi pada 2030 hingga 2040 mendatang. Untuk meminimalkan dampaknya, ia pun mengimbau agar Indonesia dan negara-negara ASEAN bekerja sama.
Kerja sama itu dilakukan dengan cara membuat ekosistem pasar, termasuk teknologi recycle bersama-sama. Dengan begitu, ASEAN tidak bergantung pada pasar negara lain, termasuk Eropa.
ASEAN, kata Nurul, menjadi bagian pasar yang punya kemandirian. Mulai dari nikel, recycle, sampai pabrik baterai kendaraan listrik.
"Nah ini mau enggak mau, karena kalau hanya bergantung dengan marketorang lain, kita akan didikte oleh mereka dan kita tidak punya kemandirian untuk mencoba self-sustaindengan marketsendiri," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
《kingceme》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gembirabetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kingceme》bab terbaru。