asean99

Sistem Dewa Dharma

Profil PT GNI yang Bentrokannya Tewaskan 2 Pekerja******

PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) tengah menjadi sorotan karena bentrokan yang terjadi di area smelternya. Bentrokan tersebut menyebabkan satu pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing (TKA) meninggal dunia.

Bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja. Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh perusahaan.

PT GNI merupakan perusahaan pengolahan bijih nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal China, Tony Zhou Yuan.

Pusat operasi PT GNI berada di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun.

Pabrik smelter PT GNI dibuka dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Desember 2021. Bahkan, PT GNI masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

"Saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan smelter oleh PT Gunbuster Nickel Industry dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit dari bijih nikel yang diolah menjadi feronikel. Ini nilai tambahnya meningkat 14 kali," kata Jokowi saat meresmikan.

Mengacu pada keterangan di situs GNI, perusahaan melakukan ekspor perdana produk hasil olahan nikel pada 20 Januari 2022. Hasil olahan yang diekspor adalah produk turunan nikel dalam bentuk nickel pig iron (NPI) atau feronikel.

Tony Zhou Yuan, yang juga menjabat direktur operasional PT GNI, menjelaskan terdapat 13.650 ton feronikel yang diekspor ke China. Nilai ekspornya mencapai US juta.

Sebelumnya, PT GNI juga menjadi perbincangan usai smelter nikelnya meledak dan menewaskan dua karyawan. Salah satunya, seleb TikTok Nirwana Selle pada Desember lalu.

Nirwana tewas akibat terjebak di dalam crane yang terbakar. Operator crane tersebut sempat live TikTok dan merekam momen mengerikan tersebut. Korban lainnya adalah teman kerja Nirwana, yang bernama I Made Defri Hari Jonathan.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

KAI Tebar Diskon Sampai 50 Persen Buat Lansia, Polri Hingga Wartawan******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menebardiskon tarifhingga 50 persen bagi lansia, TNI/Polri, para veteran, mahasiswa, dosen, hingga wartawan. Ada juga tarif khusus untuk berbagai rute, serta tarif subkelas untuk pelanggan loyal KAI.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, berbagai program ini KAI berikan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta api.

"Dengan adanya program-program tersebut diharapkan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api akan semakin meningkat," kata Joni dalam keterangan resmi, Jumat (13/1).

Berikut ketentuan diskon tarif KAI buat sejumlah kalangan dan instansi:

1. Lansia

Diskon 20 persen untuk KA Komersial kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Syaratnya, pelanggan berusia 60 tahun atau lebih pada tanggal keberangkatan.

2. Legiun Veteran RI

Diskon 50 persen yang berlaku pada Selasa-Kamis dan diskon 30 persen untuk Jumat-Senin. Potongan tarif diberikan untuk pembelian tiket KA Komersial kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif.

Diskon tak berlaku pada hari besar/hari libur nasional, serta hari-hari ramai yang ditetapkan oleh perusahaan.

3. TNI dan Polri

Diskon 25 persen untuk KA Komersial kelas eksekutif, dan diskon 50 persen untuk kelas ekonomi dan bisnis bagi anggota TNI/Polri aktif.

Namun, potongan harga ini tidak berlaku untuk keluarganya dan PNS yang bekerja di lingkungan TNI/Polri.

4. Wartawan

KAI mendiskon harga 20 persen untuk kelas ekonomi dan bisnis. Syaratnya, wartawan harus menunjukkan kartu pers dan surat tugas peliputan.

5. Civitas Akademika

KAI mendiskon tarif 10 persen bagi dosen UNS, UNPAD, UI, UGM, ITB, dan ITS. Perseroan juga memberikan potongan harga 10 persen bagi anggota ikatan alumni UNS, UGM, ITB, ITS, UNY, dan UNAIR.

Lihat Juga : Harga Emas Melonjak ke Rp1,042 Juta per Gram Hari Ini

Ke depan, Joni tidak menutup kemungkinan program tebar diskon tarif ini akan mengjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

Selain diskon tarif, KAI juga memberi tarif khusus untuk rute tertentu. Rutenya antar lain Gambir-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya, Bandung-Banjar, Cirebon-Purwokerto, Semarang Tawang/Semarang Poncol-Tegal, Purwokerto-Yogyakarta/Lempuyangan/Solo Balapan, Madiun-Malang, Surabaya Gubeng-Jember, dan lainnya.

"Tiket tarif khusus dapat dibeli melalui aplikasi KAI Access atau loket stasiun maksimal 2 jam sebelum keberangkatan atau secara go show," ujar Joni.

Sementara, tarif subkelas pada saat penjualan tiket kereta kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Pada saat pemesanan, calon pembeli akan melihat kode subkelas pada tiket yang diinginkan, disertai beberapa alternatif tarif.

Menurutnya, tidak ada perbedaan fasilitas atau tempat duduk yang nantinya didapatkan pelanggan.

"Penyediaan alternatif tarif tersebut adalah bentuk apresiasi KAI bagi pelanggan yang memesan tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, sehingga dapat memilih tarif yang diinginkan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Jalan IKN Akan Didesain Bisa Didarati Pesawat Terbang******

Pemerintah berencana melengkapi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jalan yang bisa digunakan untuk mendarat pesawat.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan rencana ini berkaca dari negara-negara tetangga yang sudah mengusung konsep serupa.

"Kami memikirkan jalan arteri primer (IKN), itu kami pertimbangkan sebagai runwaypesawat. Itu panjangnya 1-2 kilometer," ungkapnya seperti dikutip dari detik.com,Minggu (15/1).

Tak hanya bisa jadi tempat mendarat pesawat, jalanan di IKN bakal bebas kabel listrik. Danis mengatakan sistem kelistrikan disimpan di bawah tanah dengan sebuah box aliasmulti-purpose utility tunnels (MUTs).

"Di jalan-jalan itu nanti multi tunnels untuk utilitas. Jadi nanti nggak ada kabel, ya ada, tetapi sementara karena box-nya belum jadi," jelas Danis

Terlepas dari inovasi tersebut, progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12 hingga 15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Pin Khusus Ibu Hamil KRL Dijual Bebas di Marketplace******

Pin khusus ibu hamil untuk penumpang kereta rel listrik (KRL) dijual bebas di sejumlah marketplace. Padahal, pin tersebut sejatinya diberikan oleh PT KAI Commuter bagi penumpang yang mendaftar.

Pin tersebut khusus diperuntukkan bagi ibu hamil yang akan menggunakan KRL. Pin berfungsi sebagai tanda agar ibu hamil mendapat prioritas tempat duduk.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (16/1), di Tokopedia pin tersebut dijual mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp17 ribu per buah.

Maraknya penjualan pin khusus ibu hamil itu pun disuarakan oleh warganet di Twitter. Warganet itu melaporkan penjualan pin kepada pihak PT KAI Commuter.

Seorang warganet mengaku khawatir jika hal tersebut dibiarkan akan memunculkan sikap skeptis pada penumpang lain dan mengira pin yang dipakai seseorang itu hanya dibeli. Artinya, orang bisa berpura-pura memakai pin agar dapat kursi prioritas.

Menanggapi hal tersebut akun resmi PT KAI Commuter, @CommuterLine mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan pin ibu hamil yang telah disiapkan.

"Selamat siang kak, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Kami imbau untuk rekan commuters dapat menggunakan PIN Ibu Hamil yang telah kami sediakan tanpa dikenakan biaya," tulis KAI Commuter.

Perusahaan juga mengimbau agar ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL melakukan pendaftaran secara online untuk mendapatkan pin.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.