situs game slot tergacor

galaksi yang luas

erek2d

Polda Bali terjunkan 385 personel dalam Operasi keselamatan Agung 2024******

"Dengan adanya lalu lintas yang baik akan memudahkan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, serta melancarkan pembangunan,"

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah Bali menerjunkan sebanyak 385 personel dalam Operasi Keselamatan Agung 2024 dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcar Lantas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H di wilayah hukum Polda Bali. Operasi yang akan berlangsung selama 14 hari mulai 4 Maret 2024 itu ditandai dengan apel gelar pasukan di Mako Sat Brimob Polda Bali, Tohpati, Denpasar, Sabtu. Direktur Lalulintas Polda Bali Komisaris Polisi Ruminio Ardano mengatakan Operasi Keselamatan Agung Tahun 2024 dan Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan itu diselenggarakan untuk mengantisipasi meningkatnya pergerakan masyarakat dan arus lalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengendalikan mobilitas masyarakat sekaligus memastikan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ardano mengatakan lalu lintas merupakan urat nadi masyarakat yang memegang peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan. "Dengan adanya lalu lintas yang baik akan memudahkan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, serta melancarkan pembangunan," kata dia. Di balik manfaat positif lalu lintas, adanya permasalahan yaitu gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas), yang dapat berakibat fatal juga menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Adapun target utama dalam operasi itu adalah para pelanggar aturan lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan berat seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, melawan arus, dan pelanggaran lainnya. "Pada pelaksanaan kali ini, kita akan lebih mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif yang turut didukung oleh upaya penegakan hukum. Operasi Keselamatan Agung 2024 kali ini merupakan sarana bagi kita untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat secara humanis agar selalu patuh dan disiplin terhadap lalu lintas," kata Ardano. Dia menjelaskan permasalahan di bidang lalu lintas tidak dapat diselesaikan hanya oleh kerja keras dari personel Polri saja, namun perlu adanya peran serta yang sinergis antara Polri, TNI, Pemda dan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapainya koordinasi yang solid guna terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif, serta dapat meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia pun meminta para personel yang terlibat untuk mengedepankan edukasi secara humanis kepada masyarakat guna meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain gelar pasukan, kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan lainnya itu juga dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan ikrar deklarasi keselamatan jalan dan pelepasan konvoi pelopor keselamatan jalan Polda Bali.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jalan spiritual yang kekal

win slot 138

Panel Kelompok Kontak Gaza tekankan perlunya solusi permanen di Gaza******

Anatlya (ANTARA) - Diskusi panel Kelompok Kontak Gaza (Gaza Contact Group) pada Forum Diplomasi Antalya, Turki, menekankan perlunya solusi permanen untuk mengatasi serangan Israel yang masih berlangsung di Gaza.

Panel tersebut membahas peningkatan risiko ketidakstabilan dan proliferasi di Gaza serta upaya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina yang tengah berjalan.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang menjadi moderator diskusi itu mengatakan tindakan Israel merupakan kejahatan perang yang mengganggu stabilitas dan tatanan internasional, dan dunia Islam telah menunggu negara-negara lain untuk menyelesaikan masalahnya selama bertahun-tahun.

“Kami benar-benar melakukan tugas ini dengan tanggung jawab regional. Faktanya, sebagai akibat dari pemikiran seperti ini, Kelompok Kontak Gaza ditugaskan pada KTT gabungan OKI-Liga Arab dan berupaya untuk mengambil tanggung jawab untuk mengatasi perang yang sedang berlangsung di Palestina,” kata Menlu Fidan seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu.

Kelompok Kontak Gaza yang dibentuk oleh para menteri luar negeri Turki, Indonesia, Nigeria, Yordania, Mesir, Qatar, dan Arab Saudi itu, menurut Fidan, terus menekan negara-negara yang mendukung Israel dan serangan-serangannya guna meningkatkan bantuan kemanusiaan serta dukungan gencatan senjata dari beberapa negara Barat.

Fidan juga menunjukkan bahwa perolehan suara “iya” dalam sesi PBB mengenai gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meningkat dari 121 suara pada Oktober tahun lalu menjadi 153 suara setelahnya.

Kendati demikian, ia menilai seruan internasional untuk gencatan senjata dan seruan solusi dua negara tidak berdampak pada Israel karena Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat tidak kunjung mendapat sanksi.

“Jika negara lain melakukan kejahatan seperti itu, negara tersebut pasti akan menghadapi berbagai macam sanksi,” ucapnya.

Baca juga: Pemimpin Amerika Latin serentak kecam "genosida" Israel di Jalur Gaza

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Samih Shukri yang turut hadir pada panel diskusi itu mengatakan solusi permanen terhadap serangan Israel di Gaza sangat dibutuhkan karena telah menyebabkan ketidakstabilan dan keamanan yang parah di wilayah tersebut.

Salah satu dampaknya adalah pengiriman bantuan dari Rafah yang kerap kesulitan akibat serangan Israel, meski pihaknya sudah berusaha mempertahankan jalur penyeberangan sejak awal.

“Situasinya berada pada tahap terorisme yang sangat serius di Tepi Barat dan tempat lain. Pihak berwenang Israel membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pembatasan akses ke Masjid al-Aqsa selama Ramadhan,” ujarnya.

Senada dengan Menlu Mesir, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menuding Israel memiliki tujuan rahasia yang tidak terucapkan dalam serangannya ke Palestina, salah satunya kehancuran total Gaza.

“Ada 1,5 juta warga Palestina di sini (di Rafah), di kota kecil yang dulunya merupakan tempat tinggal 150.000 orang. Netanyahu juga akan menyerang Rafah. Dia mengatakannya dengan sangat jelas rencana militer sudah siap,” ucap Maliki.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Orde Langit

pinjol ilegal mudah acc

Rektor: Lulusan Untag Surabaya siap berkontribusi untuk Indonesia******

Surabaya (ANTARA) - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan sebanyak 1.209 lulusan yang diwisuda di kampus ini, Sabtu, siap berkontribusi untuk Indonesia.

"Dengan bangga Untag Surabaya melepas wisudawan untuk menjadi aset negara yang mampu berkontribusi untuk Indonesia yang didasarkan pada tujuan NKRI, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mencetak patriot Merah Putih yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Bangsa Indonesia melalui keilmuan masing-masing," katanya di Surabaya, Sabtu.

Ia menyebutkan sebanyak 1.209 lulusan itu terdiri atas 1.003 lulusan program sarjana (S1), 125 lulusan program magister (S2), dan 32 lulusan program psikologi profesi, dan 49 lulusan program doktor (S3). Sebanyak 17 lulusan di antaranya meraih IPK terbaik dan tiga lulusan meraih karya menarik.

Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan dua profesor bidang ekonomi bisnis

Mulyanto Nugroho mengatakan Untag Surabaya memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas lulusan. Upaya tersebut telah diwujudkan dengan kontribusi serapan alumni tahun 2023 ke industri mencapai 95 persen.

Berdasarkan data Tracer Study Untag Surabaya pada 2023, ada sebanyak 2.370 lulusan. Sekitar 95,6 persen lulusan sudah langsung bekerja setelah lulus. Dengan data tersebut, sekitar 54,9 persen lulusan bekerja sesuai dengan program studi (prodi) yang dipilih.

Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan mahasiswa baru jadi penggerak lingkungan

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa banyak capaian yang diraih Untag Surabaya pada awal tahun 2024, di antaranya akreditasi Unggul untuk tiga prodi, yaitu Prodi Arsitektur, Administrasi Negara, dan Administrasi Niaga. Hingga saat ini ada sembilan prodi S1 yang terakreditasi Unggul.

Selain itu, lanjut dia, tahun ini Untag Surabaya juga bersiap menapaki persaingan di kancah internasional dengan melakukan sertifikasi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) yang merupakan sertifikasi tingkat ASEAN.

Baca juga: Untag Surabaya lepas ribuan mahasiswa KKN ke kabupaten Mojokerto

"Semoga hal ini merupakan awal yang baik untuk memajukan dan mengembangkan Untag Surabaya di level internasional," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

pinjol legal mudah acc

OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) telah meningkatkan ambisinya dalam komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Semula, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 29%, menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20% pada ENDC. Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.
Nilai Ekonomi Karbon, pengaturan di Indonesia
Perpres 98/2021 mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan lklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC dengan mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.
Perpres NEK ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri, maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia. Adanya regulasi pasar karbon membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK merupakan ukuran kinerja dunia dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Bagi Indonesia, NEK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara, sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Sebelum Paris Agreement, atau yang sering disebut dengan rejim Protokol Kyoto, perdagangan karbon telah diatur dan berlangsung dengan mekanisme Clean Development Mechanism/CDM, Joint Credit Mechanism (JCM) yang merupakan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang). Di sisi lain Protokol Kyoto memicu perdagangan yang juga tidak diatur secara spesifik di Protokol Kyoto, yaitu mekanisme perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) yang dilakukan secara langsung oleh pihak independen (tanpa ada pencatatan oleh negara).
Pada saat itu muncullah berbagai skema perdagangan karbon voluntary seperti banyak dikenal skema crediting Plan Vivo, Verra, Gold Standard, dan lain-lain (penilai independen internasional dan diantaranya menjadi market place). Di masing-masing negara besar seperti Amerika, muncul berbagai skema crediting yang juga masih berjalan sampai saat ini. Beberapa skema crediting tersebut juga masuk ke Indonesia dan menjalankan transaksi serta kerja sama skema crediting dan beroperasi di Indonesia. Mencatat hasil persidangan di COP28 di Dubai UEA (rejim Paris Agreement), dipastikan tidak ada pengaturan dan rekognisi terhadap perdagangan karbon secara sukarela atau VCM. Indonesia secara tegas telah berkomitmen dan meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomer 16 tahun 2016, sehingga dalam peraturan yang berlaku di Perpres 98 Tahun 2021 dan PermenLHK 21 tahun 2022 tidak mengatur dan mengenali VCM di Indonesia.
Di era Protokol Kyoto telah terjadi perdagangan karbon tanpa otorisasi dan pencatatan (karena sifat sukarela-nya, sehingga pasar-lah yang menentukan dirinya sendiri, bagaimana kredit dihitung, tata aturan bisnis karbon yang ditetapkan sendiri, ukuran pasar dan kapitalisasi ditetapkan sendiri dan berbagai tata aturan main yang memang ditentukan oleh pasar dengan kesepakatan masing-masing, sehingga skema crediting ini lebih dikenal sebagai private crediting scheme).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, KLHK, Dr. Wahyu Marjaka menjelaskan, untuk pencapaian NDC dan dengan insentif karbon dikenal aturan dengan Perpres 98/2021 serta PermenLHK 21/2022. Ada beberapa pihak pemilik konsesi kehutanan yang sudah menjalankan kontrak dagang karbon dengan pihak-pihak skema crediting private tersebut yang tidak sesuai dengan aturan Indonesia dan terhadapnya telah dilakukan tindakan oleh pemerintah, demikian ditegaskan Wahyu Marjaka di Jakarta, Jumat (01/03/2024).
Terbaik dan Jadi Rujukan
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sampai saat ini, bursa karbon Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik, Bahkan di tingkat ASEAN, kita terbesar. Pada saat launching volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Aldy Erfanda, menjawab pertanyaan terkait perkembangan perdagangan di bursa karbon Indonesia, Jumat (01/03/2024).
Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat pada tabel terlampir.
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, kita perlu berbangga dengan apa yang kita jalankan, karena konsep perdagangan karbon, kita mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan pajak karbon.
Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.
Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi kita sangat spesifik untuk mencapai target NDC. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.
Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif. “Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.
Rintis Perdagangan Karbon Internasional
Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat kita merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana, kita sudah rapat kordinasi regulator, (Menkomarinvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan mengenai perdagangan internasional.
Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. “Target? Tahun 2024 ini sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.
Tentu saja ini kita buat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan koordinasi dengan Kemenlu. Tim teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan.”
Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Nature base kita memang sangat besar. Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting.
Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC kita menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang bekerja baru dari KLHK, dan ESDM yang lain harus menyusul termasuk pertanian, dan perindustrian.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

cara pencairan kredivo

OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) telah meningkatkan ambisinya dalam komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Semula, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 29%, menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20% pada ENDC. Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.
Nilai Ekonomi Karbon, pengaturan di Indonesia
Perpres 98/2021 mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan lklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC dengan mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.
Perpres NEK ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri, maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia. Adanya regulasi pasar karbon membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK merupakan ukuran kinerja dunia dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Bagi Indonesia, NEK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara, sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Sebelum Paris Agreement, atau yang sering disebut dengan rejim Protokol Kyoto, perdagangan karbon telah diatur dan berlangsung dengan mekanisme Clean Development Mechanism/CDM, Joint Credit Mechanism (JCM) yang merupakan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang). Di sisi lain Protokol Kyoto memicu perdagangan yang juga tidak diatur secara spesifik di Protokol Kyoto, yaitu mekanisme perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) yang dilakukan secara langsung oleh pihak independen (tanpa ada pencatatan oleh negara).
Pada saat itu muncullah berbagai skema perdagangan karbon voluntary seperti banyak dikenal skema crediting Plan Vivo, Verra, Gold Standard, dan lain-lain (penilai independen internasional dan diantaranya menjadi market place). Di masing-masing negara besar seperti Amerika, muncul berbagai skema crediting yang juga masih berjalan sampai saat ini. Beberapa skema crediting tersebut juga masuk ke Indonesia dan menjalankan transaksi serta kerja sama skema crediting dan beroperasi di Indonesia. Mencatat hasil persidangan di COP28 di Dubai UEA (rejim Paris Agreement), dipastikan tidak ada pengaturan dan rekognisi terhadap perdagangan karbon secara sukarela atau VCM. Indonesia secara tegas telah berkomitmen dan meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomer 16 tahun 2016, sehingga dalam peraturan yang berlaku di Perpres 98 Tahun 2021 dan PermenLHK 21 tahun 2022 tidak mengatur dan mengenali VCM di Indonesia.
Di era Protokol Kyoto telah terjadi perdagangan karbon tanpa otorisasi dan pencatatan (karena sifat sukarela-nya, sehingga pasar-lah yang menentukan dirinya sendiri, bagaimana kredit dihitung, tata aturan bisnis karbon yang ditetapkan sendiri, ukuran pasar dan kapitalisasi ditetapkan sendiri dan berbagai tata aturan main yang memang ditentukan oleh pasar dengan kesepakatan masing-masing, sehingga skema crediting ini lebih dikenal sebagai private crediting scheme).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, KLHK, Dr. Wahyu Marjaka menjelaskan, untuk pencapaian NDC dan dengan insentif karbon dikenal aturan dengan Perpres 98/2021 serta PermenLHK 21/2022. Ada beberapa pihak pemilik konsesi kehutanan yang sudah menjalankan kontrak dagang karbon dengan pihak-pihak skema crediting private tersebut yang tidak sesuai dengan aturan Indonesia dan terhadapnya telah dilakukan tindakan oleh pemerintah, demikian ditegaskan Wahyu Marjaka di Jakarta, Jumat (01/03/2024).
Terbaik dan Jadi Rujukan
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sampai saat ini, bursa karbon Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik, Bahkan di tingkat ASEAN, kita terbesar. Pada saat launching volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Aldy Erfanda, menjawab pertanyaan terkait perkembangan perdagangan di bursa karbon Indonesia, Jumat (01/03/2024).
Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat pada tabel terlampir.
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, kita perlu berbangga dengan apa yang kita jalankan, karena konsep perdagangan karbon, kita mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan pajak karbon.
Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.
Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi kita sangat spesifik untuk mencapai target NDC. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.
Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif. “Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.
Rintis Perdagangan Karbon Internasional
Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat kita merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana, kita sudah rapat kordinasi regulator, (Menkomarinvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan mengenai perdagangan internasional.
Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. “Target? Tahun 2024 ini sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.
Tentu saja ini kita buat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan koordinasi dengan Kemenlu. Tim teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan.”
Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Nature base kita memang sangat besar. Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting.
Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC kita menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang bekerja baru dari KLHK, dan ESDM yang lain harus menyusul termasuk pertanian, dan perindustrian.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

kehidupan konseptual

pinjol id

Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 450 orang korban banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dipastikan selamat dan sudah mulai kembali ke rumah masing-masing pada Sabtu siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Bayu Prahara dalam siaran daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Bayu menjelaskan, ratusan orang korban itu merupakan warga dari tiga rukun tetangga (RT) di Desa Bantarsari. Mereka sebelumnya terpaksa diungsikan oleh tim gabungan setelah rumah masing-masing digenangi banjir setinggi lebih dari 60 centimeter.

Banjir yang menggenangi pemukiman penduduk ditimbulkan akibat hujan intensitas sangat lebat 100-150 mm per jam selama lima jam yang mengguyur Cilacap, kemarin malam (Jumat, 1/3).

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi rob di pesisir selatan Jateng-DIY pada 5-11 Mei

Baca juga: BPBD lakukan asesmen terhadap dampak banjir di Cilacap

Pusdalops BPBD Cilacap mengkonfirmasi setidaknya 100 rumah warga rusak ringan akibat terkena hempasan luapan Sungai Cimeneng yang tak mampu menampung debit air hujan.

Dampak kerusakan yang dialami oleh warga tersebut juga semakin diperparah akibat jebolnya tanggul pembatas Sungai Cimeneng dengan pemukiman.

Bayu memastikan tidak ada korban jiwa dan perbaikan tanggul yang jebol pun bisa cepat diatasi oleh petugas gabungan sehingga air bisa cepat surut dan korban dapat kembali ke rumahnya.

Kendati demikian, tim gabungan dari unsur BPBD, TNI, Polri, dan perangkat desa masih berupaya melakukan pembersihan di lingkungan warga dengan melakukan kerja bakti massal.

Selain itu, BPBD Cilacap juga telah mengirimkan logistik berupa makanan dan mendirikan dua lokasi dapur umum yang dibuka sejak kemarin. Dapur umum didirikan di Balai Desa yang mampu menyiapkan makanan sebanyak 400-700 porsi untuk warga dan petugas gabungan.

Supaya banjir tidak berulang ia memastikan, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Banjar untuk melakukan perbaikan permanen pada tanggul dan pemeliharaan aliran Sungai Cimeneng.*

Baca juga: BMKG: Hujan ekstrem picu banjir di Kota Cilacap

Baca juga: BPBD: Banji rob masih berpotensi terjadi di pesisir selatan Cilacap

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024