e slot login

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******

Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.

Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.

Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.

Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.

Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat Pembunuh

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Curhat Seller******

Pemerintah resmi melarang TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31 Tahun 2023. Sellerdan affiliateTikTok Shop mengaku larangan ini akan berpengaruh besar pada pendapatan mereka.

Salah satu seller TikTok Shop di Jakarta, Helena, mengklaim larangan ini akan mempengaruhi pendapatan secara keseluruhan tokonya. Ia berharap TikTok bisa memisahkan platform media sosial dengan e-commerce-nya agar ia tetap bisa mempertahankan pelanggan untuk berbelanja di tokonya.

Hanya saja, ia berpendapat jika TikTok Shop ditutup secara permanen tanpa ada penggantinya, ataupun pemerintah tak memberikan solusi lain untuk seller berjualan di sosial media, hal ini akan menjadi masalah besar.

Menurutnya, larangan ini akan lebih berimbas kepada seller-sellerkecil yang hanya berjualan di TikTok Shop. Sebab berdasarkan pengalamannya, berjualan di TikTok Shop lebih banyak mengundang penjual dibandingkan e-commercelainnya.

"Karena memang berdasarkan pengalaman berjualan di TikTok Shop itu kayak magic saja. Toko baru saja tuh bisa cepat banget ramainya, cepat banget dikenal sama orang. Apalagi kalau ada konten yang FYP, sangat beda jauh dengan kita berjualan di platform e-commerceaja, itu effort-nya lebih banyak dan butuh waktu yang sangat lama," ungkap Helena.

Namun, menurut dia, di setiap masalah tentu selalu ada solusinya. Ia berpendapat pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan seller TikTok Shop harus berinisiatif agar bisa berinovasi mengikuti perkembangan serta tak terpaku pada satu platform saja.

Lihat Juga : Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah

"Terutama kalau misalnya TikTok sendiri ternyata di balik itu ada hal yang akan merugikan negara. Ataupun TikTok Shop yang awalnya membantu UMKM kecil, ternyata lama-lama justru membunuh UMKM kecil itu sendiri," lanjut dia.

"Jadi menurut saya, semua sellerharus siap dengan apa yang akan terjadi dan harus selalu punya solusi kedua," pungkasnya.

Di sisi lain, salah satu affiliate TikTok Shop, Nelva, tak setuju dengan larangan pemerintah tersebut. Menurut dia, TikTok Shop berhasil membangun semangat para pedagang yang terpuruk setelah kehilangan mata pencahariannya saat pandemi silam.

Nelva berpendapat TikTok Shop sudah membantu perekonomian banyak orang.

"Banyak juga orang-orang yang kena dampak PHK dari pandemi kemarin karena efisiensi perusahaan juga larinya menjadi TikTok affiliate karena mereka enggak punya modal. Jadi mereka hanya membeli beberapa sample terus akhirnya mereka sukses. Ya jelas mereka sedih apalagi yang bagi mereka adalah tunggal income," katanya. 

Nelva mengatakan dunia digital tak bisa ditekan untuk laju pertumbuhannya. Digital, lanjutnya, pasti akan terus melesat dari perkembangan manusia itu sendiri.

"Kalau misalnya manusia itu enggak bisa nerima yang namanya platform digital, ya mereka bisa apa? Kalau misalnya ada pandemi lagi, enggak minta ya, kalau misalnya ada semacam pandemi kayak kemarin, apa yang bisa mereka lakukan?" ujarnya.

Namun di sisi lain, ia mengatakan ada sisi positif dan negatif yang bisa diambil dari larangan ini.

"Kasihan juga sama UMKM yang udah punya stan di tempat-tempat mall atau tempat swalayan. Kasihan juga, mereka juga sedih. Tetapi itu tadi, ada plus minusnya juga," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Jalannya menghadap ke langit

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

RI akan Gugat Badan Anti******

Indonesia berencana menuntut lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap sebesar 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) yang dibayarkan oleh pembuat pesawat Airbus kepada pemerintah Inggris.

Airbus, produsen pesawat terbesar di dunia, menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Ia menambahkan negara Asia Tenggara tersebut sedang berkonsultasi dengan penasihat hukumnya di Inggris.

Indonesia, sambungnya, telah memberikan bukti-bukti selama penyelidikan. Komentarnya pertama kali dilaporkan minggu ini oleh The Financial Times.

Seorang perwakilan pemerintah Inggris mengatakan kemitraannya dengan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan internasional "sangat dihargai".

"Inggris berkomitmen terhadap kewajiban internasionalnya, sejalan dengan proses yang semestinya," kata seorang juru bicara pada Rabu malam.

[Gambas:Video CNN]