petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

raja333

mengajukan limit akulaku 394Jutaan kata 205326Orang-orang telah membaca serialisasi

《raja333》

Perekrutan spesial Ahn Bo******

Perekrutan spesial Ahn Bo-hyun jadi polisi di ep.1 dan 2 "Flex X Cop"
Aktor Ahn Bo-hyun dan Park Ji-hyun dalam "Flex x Cop" yang mulai tayang perdana di Indonesia pada 26 Januari 2024. (ANTARA/Instagram/@sbsdrama.official)
Jakarta (ANTARA) - Jin Yi-soo (diperankan Ahn Bo-hyun) tak perlu masuk akademi polisi atau mengikuti ujian tertentu untuk menjadi polisi. Putra bungsu konglomerat dari Hansoo Group yang digambarkan memiliki sifat kekanak-kanakan itu direkrut secara spesial untuk melayani publik.

Ini terjadi bahkan belum sehari sejak dia menjadi bagian dari tim SWAT yang bertugas menyelamatkan seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan. Aksinya itu hanya bagian dari caranya bersenang-senang sebagai seorang chaebol(konglomerat).

Pemimpin Unit Kejahatan dan Kekerasan di Kepolisian Gangha Lee Kang-hyun (diperankan Park Ji-hyun) yang punya andil besar di sini. Pertemuan perdananya dengan Yi-soo memang diawali salah paham menyebabkan patahnya hidung sang putra konglomerat.

Tetapi kesalahpahaman itu menjadi awal masuknya Yi-soo dalam tim Kang-hyun selain Park Joon-young (diperankan Kang Sang-joon) dan sang maknaealias termuda Choi Kyung-jin. Tim menerima Yi-soo? Tentu saja tidak.

Baca juga: Ahn Bo Hyun dan Jo Bo Ah bergabung dalam drama bertema hukum

Baca juga: Ahn Bo Hyun dan Jo Bo Ah adu akting di "Military Prosecutur Doberman"

Sementara bagi Yi-soo, kejadian ini begitu tiba-tiba namun dia memutuskan menerimanya, karena suatu alasan. Hubungannya dengan sang ayah, Jin Myung-chul (diperankan Jang Hyun-sung) juga diperlihatkan sekilas di dua episode awal. Ada sosok Jin Seung-joo (Kwak Si-yang), kakak laki-laki Yi-soo di antara mereka. Kakak yang tampaknya selalu mendukung adiknya bahkan di saat terpuruk. Tanpa niatan lain?

Kembali pada kisah Yi-soo di kepolisian, perundungan dilakukan Kang-hyun bersama tim untuk membuat Yi-soo mundur.

Dia tertarik untuk mundur? Tidak. Yi-soo selalu punya cara untuk justru membuat kesal tim dan ikut campur menyelesaikan kasus, mengandalkan kecerdasan, koneksi dan uangnya. Dua hal terakhir mungkin tak dimiliki kebanyakan polisi.

Terlepas benar atau tidak menurut hukum, aksi Yi-soo benar-benar membantu Kang-hyun dan timnya, termasuk dalam kasus pencarian lansia.

Pada episode kedua, mereka dihadapkan pada pembunuhan seorang model dari agensi ternama. Seorang kenalan Yi-soo menjadi tersangka dalam kasus ini.

Yi-soo ikut campur secara sukarela karena bertaruh dengan Kang-hyun. Pindah ke bagian administrasi atau mendapat pengakuan, hanya itu pilihannya sehingga menyelesaikan kasus kali ini begitu penting bagi dia. Uang versus kekuatan level inspektur polisi berhadapan. Mana yang akan unggul?

Sisi lain Yi-soo diperlihatkan sekilas selama penyelidikan. Masa lalunya melibatkan mendiang ibundanya dan trauma baru sedikit yang ditampakkan. Tapi ini rasanya belum cukup untuk menjadi alasan yang membuat Yi-soo bertindak kekanak-kanakan. Apa yang dia sembunyikan selama ini?

Baca juga: Ahn Bo Hyun bergabung dengan Kim Go Eun di "Yumi's Cells"

Lalu, siapa sosok antagonisnya? Penonton tanpa membaca sinopsis "Flex x Cop" mungkin sudah bisa menebak siapa sosok ini. Namun, karakternya belum diperlihatkan secara gamblang pada dua episode pertama dan masih terlalu dini menebaknya.

Alih-alih menebak, menikmati selapis demi selapis kisah dari satu episode ke episode dan menyelami masing-masing karakter bukanlah ide buruk. Selain kisah, aksi Ahn Bo-hyun beradegan laga dengan penampilan perlente, walau ceroboh bisa menjadi hiburan tersendiri.

Dia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mengatakan sempat kehilangan sekitar delapan kilogram dalam proyek drama sebelumnya dan walau menurutnya tampilan itu banyak disukai penggemar, dia berusaha memiliki bentuk badan yang ramping. Dia berolahraga untuk kembali mendapatkan bentuk badan ramping, dengan rambut bergaya yang menurut orang-orang tampak arogan.

Tokoh Jin Yi-soo digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan memiliki berbagai keterampilan fisik. Dalam drama "Flex x Cop", Ahn Bo-hyun diharuskan terlibat dalam adegan laga dan dia melakukannya sendiri tanpa pemeran pengganti.

Sementara itu, bagi Park Ji-hyun, ini menjadi kali pertamanya memerankan sebagai tokoh utama. Di sini, dia harus terlibat dalam adegan laga dan untuk keperluan itu, dia banyak berlatih dan menghadiri kelas di akademi laga.

Park Ji-hyun juga menambah berat badannya sekitar tujuh kilogram dan minim riasan demi memerankan tokoh polisi wanita dalam drama yang disutradarai Kim Jae-hong dan ditulis Kim Ba-da itu.

Episode 1 dan 2 serial drama Korea Selatan terbaru "Flex x Cop" yang dibintangi aktor Ahn Bo-hyun dan Park Ji-hyun ini sudah tayang di Disney+ Hotstar pada (26/1) dan Sabtu (27/1).
 
    View this post on Instagram           

A post shared by Disney+ Hotstar Indonesia (@disneyplushotstarid)



Baca juga: Perankan polisi di "Flex x Cop", Ahn Bo-hyun perhatikan bentuk badan 

Baca juga: Jisoo BLACKPINK dan Ahn Bo-hyun dikonfirmasi telah berpisah

Baca juga: Ahn Bo-Hyun turunkan berat badan hingga 8 kg untuk drama terbarunya

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari
Arsip foto - Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (kedua kiri) berjalan menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan para tersangka usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gopay138

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
erek erek coklat
pakarwin
buku mimpi 4d abjad 2020
dewa88
kode alam kucing kawin
situs khusus slot gacor
gacor x500 slot
slot judi slot
slot paling hoki hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek erek terompet
Bab 2 daftar situs judi slot gacor
Bab 3 situs paling gampang maxwin
Bab 4 rajawaliqq
Bab 5 sultanslot365
Bab 6 bataratoto
Bab 7 situs bagus hari ini
Bab 8 lapor situs slot
Bab 9 slot mania 89
Bab 10 maxwin bet 3000
Bab 11 situs slot cepat menang
Bab 12 brri4d
Bab 13 suhu slot88 link alternatif
Bab 14 piramidslot
Bab 15 situs slot yg resmi
Bab 16 voucher transmart
Bab 17 88mega
Bab 18 data paito cambodia
Bab 19 lvtogel
Bab 20 nekoslot88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2122bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Hubungi Rasul Terakhir

situs tergacor
Kemenhub pimpin persiapan delegasi RI di Sidang IMO MEPC
Suasana persiapan Kementerian Perhubungan dalam rangka menyambut Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee) ke-81 IMO di London, Inggris Raya. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub/aa.
Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mulai melakukan persiapan dalam rangka menyambut Sidang ke-81 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC) di kantor pusat Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Persiapan meliputi penyiapan posisi delegasi Republik Indonesia yang akan mengikuti sidang dan akan berlangsung di kantor pusat IMO di London, Inggris Raya, pada tanggal 18 sampai 22 Maret 2024.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan selain penyiapan posisi delegasi RI, kegiatan ini juga bertujuan membahas berbagai usulan dari negara anggota IMO berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim.

“Selama ini Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk menyuarakan kepentingan nasional mengenai aspek kemaritiman. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Hartanto dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sidang MEPC ke-81 ini akan membahas 10 agenda utama, yaitu Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments; Harmful aquatic organisms in ballast water; Air pollution prevention; Energy efficiency of ships; Reduction of green-house gas emissions from ships; Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships; Pollution prevention and response; Reports of other sub-committees; Identification and protection of Special Areas, Emission Control Areas and Particularly Sensitive Sea Areas; dan Technical cooperation activities for the protection of the marine environment.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengamanatkan setiap Negara untuk menegakkan kedaulatan di wilayah perairannya.

“Penegakan kedaulatan negara di bidang perlindungan lingkungan maritim harus menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan tidak hanya di lingkungan Kementerian Perhubungan, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya yang berkepentingan dengan pelestarian lingkungan laut dan segala sumber dayanya,” tegasnya.

Hartanto berharap seluruh peserta dapat proaktif dan memberikan masukan yang akan menjadi bekal bagi delegasi Indonesia yang akan hadir dalam sidang MEPC ke-81.

Sebagai informasi, Dewan IMO kategori C terdiri dari 20 negara dengan menempatkan Indonesia bersama dengan Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Mexico, Filipina, Chili, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia dan Jamaika dimana merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.


Baca juga: Kemenhub komitmen tunjukkan peran aktif jelang audit wajib IMO 2025
Baca juga: Indonesia terpilih kembali jadi anggota Dewan IMO kategori C 2024-2025
Baca juga: Indonesia dan Korsel menjajaki potensi kerja sama bidang kemaritiman

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

cara setting akun slot gacor
Menkes: RI bagian program regulasi vaksin di Asia Pasifik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjabat tangan dengan Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholders produsen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Kemenkes/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank (ADB Vaccine Regulation Project) di kawasan Asia Pasifik.

Menkes Budi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta, Sabtu, mengatakan program regulasi vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman, berkhasiat, dan berkualitas.  

"Sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat," katanya.

ADB Vaccine Regulation Project diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).

Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.  

Budi mengatakan penilaian, perizinan, pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan permasalahan teknis baru.

“Kita harus mengambil langkah terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi, menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholdersprodusen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1), mengapresiasi upaya Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin.

“Kami kembali untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan misi CoRE adalah mempromosikan secara efektif keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di tingkat global.

“Saya ingin menegaskan kembali betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.

Lim menilai sangat penting untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Director Human and Social Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr Patrick L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri atas 12 regulator.

“Kami menyadari bahwa inilah keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas

Baca juga: Menkes apresiasi RSU Haji Surabaya, sukses integrasikan SATUSEHAT

Baca juga: Menkes targetkan RS Vertikal Surabaya jadi "super hub" layanan kanker

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

slot gacor untuk pemula
Hasil seleksi petugas haji diumumkan 26 Februari 2024
Proses seleksi calon petugas haji Kementerian Agama 1444 Hijriah/2023 Masehi. ANTARA/HO-Kemenag/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan mengumumkan hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi pada 26 Februari 2024.

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa proses seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan pendaftaran peserta dan seleksi berkas dari 11 sampai 19 Januari 2024.

Peserta seleksi yang dinyatakan lolos setelah pemeriksaan berkas selanjutnya mengikuti ujian berbasis komputer dan wawancara di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25 Januari 2024.

Setelah mengumumkan hasil seleksi PPIH Arab Saudi, Kementerian Agama akan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para petugas haji.

"Semoga bimtek bisa digelar sebelum Ramadhan," kata Anna.

Anna menjelaskan pula bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2024, termasuk menyiapkan petugas haji yang terlatih.

"Kita juga sedang menggodok skema pelatihan petugas haji agar bisa lebih efektif dan mampu melahirkan petugas yang siap dan profesional dalam melayani jamaah," katanya.

Di samping itu, Kementerian Agama mempersiapkan penyediaan akomodasi serta pelayanan transportasi dan konsumsi bagi jamaah Indonesia selama berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Baca juga:
Jamaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi mulai 12 Mei
Kemenag: Calon haji yang melunasi biaya haji baru 4.438 orang
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Lotere film dan televisi paling kuat

hot slot88
Polisi amankan CCTV pascaledakan rumah sakit di Padang
Tim SAR Gabungan mengevakuasi pasien pasca terjadi ledakan di Semen Padang Hospital (SPH) Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nz/am.
CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi
Padang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang Komisaris Besar Polisi Ferry Harahap membenarkan telah mengamankan closed circuit television (CCTV) di Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa sekitar pukul 15.30 WIB.

"CCTV sudah kami ambil untuk melihat apa yang terjadi," kata Kapolresta Padang Kombes Pol. Ferry Harahap di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Sejauh ini kepolisian baru meminta keterangan kepada pihak rumah sakit mengenai insiden tersebut. Namun, polisi akan memanggil atau menggali lebih banyak informasi kepada sejumlah pihak terkait.

"Belum ada yang diperiksa dan sekarang kami masih mendata," ujarnya.

Kombes Pol. Ferry memastikan akan mendalami apakah ada petugas yang sedang bekerja di lantai tujuh atau lokasi yang diduga terjadinya gangguan instalasiair conditioner (AC) sentral.

Kapolresta mengatakan bahwa polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan listrik negara (PLN) setempat terkait dengan pasokan listrik untuk dialiri ke beberapa ruangan, salah satunya terkait dengan vaksin.

Sementara itu, Direktur Utama RS Semen Padang dr. Selfi Farisha menuturkan bahwa manajemen rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat (UGD). Masalahnya, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang untuk sementara waktu dihentikan.

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

Baca juga: Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

ombakqq
Musbes Nahdliyin Nusantara sepakat kembalikan netralitas NU di politik
Konferensi pers usai Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu (28/1/2024). ANTARA/Hery Sidik
Bantul (ANTARA) - Musyawarah Besar (Musbes) Nahdliyin Nusantara yang diselenggarakan di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyepakati untuk bersama mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar benarnya sesuai khittah jamiyah.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwa dalam konferensi pers usai musyawarah di Bantul, Minggu, mengatakan, kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mengembalikan netralitas NU dalam politik tersebut dituangkan dalam keputusan bersama yang dibacakan para kiai yang hadir di kegiatan.

"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan.

Dia mengatakan, Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jamiyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: PBNU tegaskan independensi dan netralitas NU tidak berubah sejak 1926

Baca juga: Said Aqil tegaskan netralitas NU dalam Pilpres

Dia juga mengatakan, kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misi, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khittah NU.

"Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU," ujarnya.

Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

"Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan," ucapnya.

Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah(Aswaja) karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah.

Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

trik menang game slot
Menkes: RI bagian program regulasi vaksin di Asia Pasifik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjabat tangan dengan Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholders produsen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Kemenkes/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank (ADB Vaccine Regulation Project) di kawasan Asia Pasifik.

Menkes Budi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta, Sabtu, mengatakan program regulasi vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman, berkhasiat, dan berkualitas.  

"Sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat," katanya.

ADB Vaccine Regulation Project diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).

Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.  

Budi mengatakan penilaian, perizinan, pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan permasalahan teknis baru.

“Kita harus mengambil langkah terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi, menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholdersprodusen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1), mengapresiasi upaya Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin.

“Kami kembali untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan misi CoRE adalah mempromosikan secara efektif keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di tingkat global.

“Saya ingin menegaskan kembali betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.

Lim menilai sangat penting untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Director Human and Social Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr Patrick L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri atas 12 regulator.

“Kami menyadari bahwa inilah keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas

Baca juga: Menkes apresiasi RSU Haji Surabaya, sukses integrasikan SATUSEHAT

Baca juga: Menkes targetkan RS Vertikal Surabaya jadi "super hub" layanan kanker

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024