paito oregon 3 angkanet

Budaya menaklukkan dunia lain

PUPR Bakal Lelang 6 Proyek Tol Senilai Rp49,47 T pada Tahun Depan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang enam proyektol dengan total nilai investasi Rp49,47 triliun pada 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan keenam proyek ini merupakan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun," katanya seperti dikutip dari detik finance, Senin (10/7).

Kedua, Tol Lingkar Selatan Bandung sepanjang 46,2 km dengan nilai investasi Rp20,24 triliun.

Ketiga, jalan Tol Pluit-Cengkareng sepanjang 12 km dengan nilai investasi Rp8,42 triliun.

Keempat, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari) sepanjang 12,24 km di Banten dan Jawa Barat dengan nilai investasi Rp5,45 triliun.

Lihat Juga : Berapa Gaji PNS Part Time yang Disiapkan RUU ASN?

Kelima, jalan Tol Sadang Extension sepanjang 21,15 km dengan nilai investasi Rp5,32 triliun.

Keenam, jalan Tol Puncak sepanjang 50,09 km dengan nilai investasi yang dalam proses perhitungan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan Rp 49,47 triliun itu belum termasuk nilai investasi untuk proyek tol ini.

Tak hanya itu, Herry juga menyebut dua proyek KPBU jalan dan jembatan lainnya yang ditargetkan masuk ke dalam tahapan transaksi lelang pada 2024 mendatang.

Pertama, jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik sepanjang 61,97 km dengan nilai investasi Rp23,33 triliun.

Kedua, Jalan Layang Sitinjau-Lauik sepanjang 10,5 km dengan nilai investasi dalam proses perhitungan.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Masalah Aize

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Tianjiao

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

KAI Masih Tunggu Kepastian Tarif LRT Jabodebek dari Kemenhub******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImasih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tarif LRT Jabodebek.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan tarif LRT Jabodebek akan mendapat subsidi public service obligation(PSO).

"Terkait harga tiket pasti akan ada PSO atau subsidi dari pemerintah. Cuma kalau terkait besarannya kembali kami adalah operartor tentu kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah berapa sih akan memberikan tarif kepada LRT," kata Kuswardoyo dalam uji coba LRT, Kamis (6/7).

Jika subsidi yang diberikan cukup besar, maka tarif bisa di bawah Rp25 ribu.

"Ketika PSO-nya sedikit akan lebih besar dari itu," kata Kuswardoyo.

Sementara itu, terkait izin operasional LRT Jabodebek bakal diterbitkan sebelumsoft launchingpada 12 Juli mendatang.

Kuswardoyo mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa soft launchingakan dilakukan pada 12 Juli.

"Berarti beliau sudah memastikan izin operasi akan diberikan sebelum itu (soft launching). Kalau sebelum itu, kita bisa jalan. Kalau setelah itu, berarti kita harus menunda soft launching," kata Kuswardoyo saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (6/7).

Setelah soft launchingpada 12 Juli hingga 15 Agustus, LRT Jabodebek bakal beroperasi secara resmi pada 18 Agustus. Moda transportasi ini akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 23.37 WIB. Dalam satu hari, akan ada 27 trainsetyang berjalan dengan 434 perjalanan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal sebelumnya membenarkan untuk perjalanan terjauh dikenakan tarif sebesar Rp25 ribu. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Meski begitu, Risal meminta masyarakat sabar menanti izin operasional LRT Jabodebek. Pasalnya, masih ada serangkaian uji sarana dan prasarana yang kudu digarap Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Novel Tuan Raja Dewa

Menkop UKM Nilai Project S TikTok Ancam UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menilai Project S TikTok Shop mengancam usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.

Mulanya, Teten mengatakan 21 juta UMKM lokal sudah bergabung di marketplace. Namun, kata dia, sebagian barang yang dijual itu impor.

Ia menyebut hal itu karena daya saing produk UMKM lemah, salah satunya dari segi kualitas. Selain itu, ada pula produk yang belum tersedia di pasar lokal.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

Menurut Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commerce di dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce.

Saat ini, Teten menjelaskan perdagangan online saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Teten mengatakan regulasi itu hanya mencakup perdagangan di e-commerce, bukan socio commerce.

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdangan Zulkifli Hasan untuk merevisi permendag tersebut karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan, yakni pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelalui e-commerce untuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

"Ini kan enggak fair,karena kalau misalnya produk UMKM kalau mau jualan, dia harus dapat izin BPOM izin edarnya, sertifikasi halal dan sebagainya, bayar pajak di sini dan sebagainya. Sementara mereka langsung dari luar negeri dengan ritel online bisa langsung jualan, itu kan enggak bener. Karena itu, kami minta setop," kata Teten.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Minta proteksi UMKM

Usulan keduayang disampaikan Teten adalah untuk memproteksi UMKM. Sebab, kata dia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Teten menyebut sebanyak 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh UMKM.

Menurut Teten, apabila Indonesia ingin jadi negara maju dengan pendapatan 12 juta dolar di 2045, maka 97 persen pekerja di bidang mikro, sektor informal harus dilindungi.

"Oleh karena itu kami mengusulkan supaya produk dari luar yang dijual di e-commerceitu minimum harganya yang 100 dolar lah. Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," tutur dia.

Lebih lanjut, Teten juga menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada seluruh menteri, agar, baik kebijakan investasi, belanja pemerintah, termasuk juga kita mengedukasi kepada masyarakat supaya membeli produk dalam negeri.

Terlebih, jelas dia, kalau produk tersebut sudah bisa dibuat oleh masyarakat Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]