pinjol tidak ojk

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

slot deposit pulsa im3 5000

FAO: Harga Pangan Global Turun 13,7 Persen pada 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat harga pangandunia turun 13,7 persen (yoy) pada 2023.

Dilansir AFP,Jumat (5/1), penurunan cukup besar terjadi pada biji-bijian dan minyak karena berkurangnya kekhawatiran pasoka.

Indeks harga sereal FAO tercatat turun 15,4 persen dibandingkan 2022, ketika harga melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Meski kekhawatiran terhadap pasokan gandum dan jagung mereda, hal sebaliknya terjadi pada beras karena dampak fenomena cuaca El Nino dan India yang membatasi ekspor. Harga beras melonjak 21 persen tahun lalu.

Indeks harga minyak nabati mencatat penurunan terbesar tahun lalu, yaitu turun 32,7 persen, berkat peningkatan pasokan dan berkurangnya penggunaan produksi biofuel.

Sebaliknya, harga gula melonjak 26,7 persen secara keseluruhan, meskipun turun dari harga tertingginya pada Desember berkat Brazil yang meningkatkan ekspor dan mengurangi penggunaan biofuel.

Kendati indeks FAO secara keseluruhan turun, harga pangan konsumen di banyak negara meningkat, seringkali lebih cepat daripada tingkat inflasi secara keseluruhan.

"Fakta bahwa harga komoditas pangan turun tidak serta merta berarti turunnya harga pangan," ujar ekonom dan pakar industri makanan Bruno Parmentier.

Indeks FAO mengukur harga pasar komoditas, dan mungkin memerlukan waktu cukup lama untuk menyaringnya hingga ke rak-rak supermarket. Biaya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari biaya produk akhir yang diproses.

Sebagian besar biaya berasal dari tenaga kerja dan produksi seperti energi, air dan sewa.

"Tepung hanya mewakili empat hingga delapan persen dari harga baguette," ujar Parmentier.

(sfr/sfr)

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

petir 4d slot

Fundamental Ekonomi Kuat, IHSG Diprediksi Bertahan di Zona Hijau******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (5/1) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan dalam suasana pergantian tahun, potensi pergerakan IHSG dalam jangka panjang masih menunjukkan pola uptrend. Hal ini tercermin dengan upaya IHSG untuk mencetak rekor All Time High (ATH) yang baru.

Selain itu, masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia turut menjadi penopang pergerakan IHSG hingga saat ini. Sedangkan dalam jangka pendek peluang koreksi minor masih terbuka.

William memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.374 hari ini.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, BMRI, AALI, ICBP, SMGR, BBNI, ITMG, dan AKRA.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan kembali menguji level resistennya pada pekan ini.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," kata Ivan.

Ivan memproyeksi hari ini IHSG akan berada di levelsupport7.239, 7.173 dan 7.092. Sementara level resistennya di 7.356, 7.422 dan 7.500.

IHSG ditutup di level 7.359 pada Kamis (4/1). Indeks saham menguat 80,67 poin atau plus 1,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,16 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 326 saham menguat, 221 terkoreksi, dan 221 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor keuangan yang naik 1,9 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Barisan Bintang Penyihir

erek 45

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Iblis Abadi

mpo777 tanpa potongan

Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan(Kemenkeu) Isa Rachmatarwata buka suara soal keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunda pembelian 12 pesawat tempurMirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Ia mengatakan alat pertahanan yang menjadi prioritas untuk dibeli merupakan kewenangan Kemenhan.

"Mengenai alat pertahanan apa yang menjadi prioritas untuk dibeli, tentunya merupakan kewenangan Kemenhan," kata Isa, Minggu (7/1) seperti dikutip dari detik.com.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kemhan, pengadaan pesawat itu dilakukan karena Indonesia membutuhkan alutsista pesawat tempur yang bisa melaksanakan pengiriman secara cepat untuk menutupi penurunan kesiapan tempur TNI AU.

Penurunan kesiapan tempur itu dikarenakan banyaknya pesawat tempur TNI AU yang habis masa pakai, banyaknya pesawat yang akan melaksanakan upgrade, overhaul/repair dan masih lamanya pengiriman pesawat pesanan pengadaan baru.

Namun, beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal.

"Disepakati pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, Kemenhan. Pak Menhan, menunda pembelian Pesawat Mirage 2000-5 ini, kenapa? karena kapasitas fiskal kita untuk sementara ini belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5 jadi ada penundaan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Rabu (3/1) malam.

Dahnil menjelaskan saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale.

"Artinya Pesawat Sukhoi kita kemudian Pesawat f-16 itu, bahasa awamnya diperbaiki. Supaya kemudian mengisi kekosongan pertahanan udara kita selama menunggu Rafel yang kita pesan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

(detik.com/agt)

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

akun kredivo

Kementerian PPPA beri pendampingan ibu pelaku kekerasan bayi di NTB******

...berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan pendampingan terhadap seorang ibu muda pelaku kasus kekerasan terhadap bayi 10 bulan hingga meninggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terkait kasus ini UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bersama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Sumbawa telah melakukan pendampingan dalam proses hukum dan pemeriksaan psikologis bagi ibu korban terduga pelaku," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pihaknya sangat menyesalkan kejadian yang merenggut nyawa bayi malang tersebut, dimana orang tua seharusnya menjaga dan merawat anaknya dengan penuh kasih, bukan menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

Baca juga: Kementerian PPPA prihatin maraknya kasus pembuangan bayi

Nahar mengatakan Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa agar selanjutnya pelaku mendapat pemeriksaan oleh psikolog dan psikiater.

"Serta berharap penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif agar dapat dicapai rasa keadilan, adanya ketertiban di masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini," kata Nahar.

Sebelumnya seorang ibu muda berinisial N (21), warga Kabupaten Sumbawa, melakukan kekerasan kepada bayinya yang masih berusia 10 bulan hingga korban meninggal dunia.

Perlakuan keji pelaku diduga dipicu cibiran tetangga mengenai tumbuh kembang anaknya.

Baca juga: Polres Sumbawa tangkap seorang ibu kandung buang bayi ke sungai

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

wdhoki

Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis******

Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djuyamto mencecar mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono karena dinilai memberi jawaban yang tidak logis dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat.

"Tidak logis seorang investor yang menanam modal tidak mau mengetahui soal perusahaannya. Apalagi tidak ada pembukuan-nya," ujar Djuyamto.

Mulanya, Jaksa Penuntut Umu Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menanyakan beberapa pertanyaan kepada Andhi mengenai hasil usahanya bersama seseorang dari pihak swasta bernama Sia Leng Salem.

Adapun terkait beberapa transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening Andhi, dirinya mengklaim bahwa transaksi tersebut merupakan hasil investasi bersama Sia Leng Salem. Namun, di tengah pertanyaan JPU KPK, Hakim Djuyamto menginterupsi lantaran menilai banyak jawaban Andhi yang tidak masuk akal.

"Saya tanya, yang namanya orang berinvestasi itu tujuannya apa?" tanya Hakim Djuyamto.

"Untuk mendapatkan keuntungan yang mulia," jawab Andhi.

"Agar tahu bahwa perusahaan itu untung atau rugi dari mana Anda tahu?" tanya Djuyamto lagi.

"Saya mengetahui untungnya ketika Pak Sia Leng Salem memberikan hasil usaha kepada saya pak," kata Andhi.

"Baik, memberikan hasil usaha. Terus orang yang menanamkan modal itu perlu tidak untuk mengetahui sebenarnya untung hasil usahanya berapa?" cecar Hakim.

"Awalnya seperti itu, saya pernah menanyakan kepada Pak Salem, tetapi Pak Salem meminta saya untuk percaya saja dengan dia karena dia yang mengerjakan usaha dan saya hanya berinvestasi," jawab Andhi.

"Saya tanya, bukan soal saudara percaya sama Sia Leng Salem, saudara sendiri selaku investor supaya mengetahui untungnya sekian, besarnya sekian, dari mana saudara tahu?" tanya Hakim Djuyamto lagi.

"Saya hanya mempercayai saudara Sia Leng Salem saja pak," jawab Andhi.

Dengan berbagai jawaban tersebut, Hakim Djuyamto menilai seluruh jawaban Andhi sangat aneh dan lucu, mengingat Andhi bukan merupakan orang biasa yang tidak paham mengenai investasi.

"Sangat aneh dan lucu kalau saudara mengatakan seperti itu," ucap Djuyamto.

Baca juga: KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Majelis hakim tolak eksepsi Andhi Pramono

Hakim Djuyamto pun kemudian bertanya kepada Andhi mengenai cerita Andhi yang mengaku perusahaan tempat Andhi berinvestasi tersebut tidak pernah mengalami kerugian.

"Perusahaan tidak pernah rugi itu kan luar biasa, pajak-nya bagaimana? Yang ngurus siapa pajak-nya?" tanya Djuyamto.

Andhi pun tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Hakim kembali menanyakan pertanyaan yang sama.

"Hasil yang saudara terima dari investasi ini pajak-nya bagaimana?" tanya Hakim lagi.

"Pajak-nya belum saya bayarkan yang mulia," jawab Andhi.

"Pajak tidak dibayar?" tanya Djuyamto.

"Waktu itu belum sempat 'kepikiran', seperti itu yang mulia," ucap Andhi.

"Kenapa tidak 'kepikiran'? Jelas-jelas saudara orang pemerintahan kok?" cecar Hakim.

"Mungkin begini yang mulia, karena waktu itu sampai tahun 2010 juga saya belum menerima langsung dari Pak Sia Leng Salem," jawab Andhi.

Hakim Djuyamto pun langsung memotong jawaban Andhi dengan menegaskan apakah pajak dari hasil usaha bersama Sia Leng Salem tersebut sudah dibayarkan. Setelah itu barulah Andhi menjawab bahwa pajak dari hasil investasi-nya sudah dibayarkan melalui program tax amnesty(pengampunan pajak) tahun 2016.

"Sejak awal saya sudah suruh Anda terus terang apa adanya, baru dua pertanyaan dari saya saudara sudah tidak bisa menjawab dengan benar," ucap Hakim Djuyamto menegaskan.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor, yang meliputi sebanyak Rp50,29 miliar, 264.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp3,8 miliar, serta 409.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp4,88 miliar.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024