situs slot gacor 2022 resmi

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Luhut Nego Hyundai Cs soal Mobil Listrik: Cukup Menggembirakan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitanmengungkapkan pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan beberapa produsenmobil listrik, termasuk Hyundai.

"Sekarang kami sedang ada pembicaraan dengan Hyundai dan beberapa negara lain, pembuat mobil (listrik) di negara lain. Negosiasinya cukup menggembirakan dengan negara-negara produsen mobil," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Kami cukup yakin dan percaya diri karena kami punya bahan mentahnya, punya pengalaman, dan setelah G20 kami cukup yakin dengan hal itu," sambungnya.

"Saya bilang dengan orang-orang saya, jangan terlalu banyak berpikir, disederhanakan saja. Lihat yang terjadi di Thailand dan Vietnam, disesuaikan. Sehingga kita bisa bersaing. Jangan lihat kepentingan kita saja, tapi kepentingan regional," jelasnya.

Ia juga menyinggung soal rencana pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Terlebih, Luhut baru saja melakukan rapat terbatas di kantornya dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin (30/1).

Luhut menyatakan Indonesia punya target punya pangsa pasar 10 persen untuk kendaraan listrik di tahun ini. Demi mewujudkan hal tersebut, pemerintah sedang menyiapkan pemberian subsidi alias insentif.

"Rp7 juta (subsidi) untuk sepeda motor. Nanti yang mobil itu insentif dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, dalam pemaparan Luhut menegaskan bahwa Indonesia sedang membangun ekosistem energi hijau, termasuk kendaraan listrik. Ia bahkan menyebut Indonesia bisa memproduksi new energy batteryyang ekuivalen dengan 3 juta electric vehicle(EV) di masa mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal itu terlalu mendominasi

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

OLX Bakal PHK 300 Pekerja di Indonesia******

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Berdasarkan DealStreetAsia, Senin (30/1), sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa OLX Group bakal melakukan pengurangan karyawan untuk cabang Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan yang sepi.

Selain itu, perusahaan juga bakal mengubah arah bisnis secara perlahan dari saat ini model bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C) menjadi konsumen ke bisnis (consumer to business/C2B) dan bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

Badai PHK memang masih menjadi ancaman memasuki tahun yang baru ini. Lanjutan PHK sudah terjadi di berbagai perusahaan di awal 2023.

Sebut saja, anak Uber dalam bidang logistik, Uber Freight, mengumumkan bakal melakukan PHK terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) lalu.

Kemudian, ada juga induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media yang dengan kompak menyatakan bakal mengurangi jumlah karyawannya.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce.

Dengan kondisi ini, maka tak heran bahwa banyak perkiraan kondisi perekonomian, termasuk bisnis masih gelap di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Pakar pribadi si cantik sekolah

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Berperahu mengelilingi surga

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Keturunan langsung dari masa sulit

Keluarga Chef Arnold Rugi Puluhan Miliar Akibat Jadi Korban Indosurya******

Chef Arnold Purnomo mengaku salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Total kerugian akibat penipuan itu bahkan mencapai puluhan miliar.

"Bukan saya korban secara langsung, tapi anggota keluarga. Nilai kerugiannya mencapai puluhan miliar," ujar Chef Arnold, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/2).

Chef Arnold mengatakan keluarganya tersebut meminta bantuannya untuk menuntut keadilan atas kasus penipuan Indosurya.

Hal itu kemudian membuat banyak korban yang terjebak. Sejak 2020, Chef Arnold mengatakan banyak korban yang tidak berani melaporkan karena banyak yang diancam untuk disomasi.

"Banyak korban yang baru tahu saat covid-19 dan yang meninggal, padahal dana yang mereka titipkan adalah dana pensiun, kan sangat disayangkan," ujar Arnold.

Indosurya menjadi sorotan karena berhasil menjaring 23 ribu nasabah selama delapan tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun mencapai Rp106 triliun.

Namun, dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kemudian divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Padahal, Juni sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Henry dituntut 20 tahun bui dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan negara tidak boleh kalah menindaklanjuti vonis lepas dan bebas Henry Surya dan June Indria. Bareskrim Polri pun merespons positif keinginan Mahfud itu.

"Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah," ujar Kabareskrim PolriKomjen Agus Andrianto, Minggu (29/1).

Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu di antaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Lebih lanjut, Agus memastikan jajarannya terus memburu tersangka lainnya, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub yang terdeteksi di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]