intanbet

Pembuat mimpi

Prisma Advertising Bocorkan Strategi Sukses Kampanye Kanzler******

Prisma Advertising menyatakan kebanggaan atas kampanye terbaru bersama perusahaan makanan Kanzler yang menuai perhatian dan reaksi dari masyarakat.

Mempromosikan produk baru Kanzler dengan Nicholas Saputra sebagai brand ambassador, Prisma Advertising memanfaatkan berbagai media placementuntuk menyebarkan kampanye tersebut.

CEO Prisma Advertising, Lauw Freddy mengatakan, penggunaan billboard, videotron, hingga penempatan kampanye di TransJakarta berhasil memberikan eksposure besar dan interaksi dengan target audiens sesuai harapan.

"Kami sangat bersemangat untuk terus bekerja sama dengan klien kami dalam menciptakan kampanye inovatif yang dapat memberikan hasil yang maksimal," ujar Freddy.

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

Harga Beras di 60 Kota RI Kian Mahal******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga berasnaik di sejumlah wilayah di Indonesia. Kenaikan tertinggi ada di wilayah Luwuk.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan dari 90 kota yang dipantau, ada 60 kota yang mengalami kenaikan harga beras.

"Harga beras naik tertinggi di Luwuk, Sulawesi sebesar 22,44 persen kenaikannya," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (3/4).

Selanjutnya, kenaikan harga beras juga terjadi di Kota Bengkulu sebesar 2,82 persen dan Manokwari 2,65 persen.

Sedangkan, harga beras yang turun dan menyumbang deflasi ada di Kota Mataram yang minus 8,5 persen, lalu Kota Serang minus 4,72 persen, Lhokseumawe minus 2,42persen.

Penurun harga beras terjadi juga di Merauke minus 0,29 persen, di Kotamobagu minus 1,42 persen dan Banjarmasin minus 0,23 persen.

Sementara, rata-rata harga beras di penggilingan untuk kualitas premium tercatat Rp11.681 per kilogram (kg), dan beras medium sebesar Rp11.122 per kg.

"Dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp10.476 per kg atau naik sebesar 0,08 persen," pungkas Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

Raih Gelar Swasembada, Kenapa RI Perlu Impor 2 Juta Ton Beras Lagi?******

Indonesia berencana kembali mengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini. Impor itu merupakan penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog.

Rencana impor beras tersebut tertuang dalam salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Kendati, Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan impor beras masih akan mempertimbangkan kondisi kebutuhan dalam negeri.

"Ini alokasi tidak berarti harus 2 juta. Daripada nanti kurang, ada lagi penugasan, ini sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua. Itu cadangan manakala ada sesuatu yang memerlukan tambahan" tambahnya.

Impor beras sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2022 lalu. Saat itu, Bulog mengimpor 500 ribu ton beras sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Keputusan impor beras itu pun kini menjadi sorotan. Pasalnya, pemerintah baru meraih penghargaan ketahanan pangan beras dari International Rice Research Institute (IRRI) pada Agustus lalu.

Penghargaan itu diberikan karena Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.

Penghargaan itu bertajuk "Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi".

Presiden Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada para petani dan Kementerian Pertanian (Kementan) usai pemerintah mendapat penghargaan itu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya, utamanya para pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menilai penghargaan itu layak diberikan, mengingat produksi beras di RI terus meningkat dan konsisten. Dari 2019 sampai 2021, produksi beras mencapai 31,3 juta ton.

"Peningkatan dan konsistensi inilah yang saya lihat dilihat oleh FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB) dilihat oleh IRRI, karena memang jumlah itu adalah jumlah yang real," ucapnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini lantaran hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sebelum keputusan impor beras itu diputuskan, Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras Bulog.

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top up stok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, dikutip dari Detik Finance, Senin (27/3).

Terkait penugasan impor 500 ribu ton beras tahun lalu kepada Bulog, Arief mengklaim RI masih bisa disebut swasembada.

Merujuk pada definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ia mengatakan swasembada adalah apabila produksi dapat memenuhi 90 persen dari kebutuhan nasional.

Sedangkan dari 30 juta kebutuhan beras Indonesia tahun kemarin itu, Bulog hanya mengadakan impor 500 ribu ton.

"Kalau kebutuhan 30 juta, 10 persennya berapa? Kalau mengimpor 500 ribu ton masih swasembada nggak? Masih," tegasnya di Gedung DPR awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Kadung Bikin Merchadise Piala Dunia, UMKM Minta Solusi ke Pemerintah******

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) minta solusi ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena sudah terlanjur memproduksi merchandise Piala Dunia U-20, meski akhirnya ajang internasional itu batal digelar di RI.

Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny meluapkan rasa kecewanya tersebut. Ia menyebut UMKM sudah bersiap menyambut gelaran internasional itu dengan memproduksi berbagai merchandise.

"Kerugian tidak hanya material, tetapi juga immaterial. Semoga bisa ada solusi terbaik bagi produk-produk UMKM yang sudah terlanjur diproduksi. Saya berharap ada solusi dari PSSI, kementerian terkait, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, termasuk FIFA dalam kendala tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (1/4).

Ia menyebut sangat kecewa dengan pembatalan tersebut, meski mau tak mau harus menerimanya.

"Mau tidak mau harus diterima teman-teman UMKM, meskipun sebenarnya sangat kecewa. Mengapa penolakan di sana-sini muncul setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara tuan rumah? Setelah persiapan prasarana, sarana, dan fasilitas yang menurut Pak Erick Thohir sudah layak dan siap?" katanya.

Gagal dapat efek bola salju

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia mengatakan ada banyak multiplier effectyang bisa dirasakan pelaku UMKM jika Piala Dunia U-20 jadi digelar di Indonesia.

Edy merinci banyak sektor yang sudah dibidik pelaku UMKM sebagai ladang cuan, mulai dari merchandise hingga kuliner. Namun, semua peluang cuan itu sirna begitu saja.

"Reporter saja kecewa yang ditugaskan meliput malah gak jadi liputannya, apalagi kami selaku pelaku UMKM. Yang tadinya bisa jual pernak-pernik, eh sekarang gak bisa. Pasti kecewa, pasti kecewa," ungkap Edy.

Edy mengatakan Indonesia harus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan sampai kesalahan serupa terulang, ketika event internasional yang sudah digembar-gemborkan malah batal begitu saja.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal itu disampaikan FIFA melalui situs resmi, Rabu (29/3) malam.

Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun, jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, termasuk PIDP, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jenderal itu terlalu mendominasi

Amankan Stok Ramadan, Impor Gula 2.000 Ton dari Thailand Tiba di RI******

Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 2.000 ton dari Thailandtiba di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu (1/4) kemarin.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kedatangan GKP ini untuk memenuhi kebutuhan stok gula pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Hal disampaikan Arief saat meninjau pembukaan palka kapal pengadaan GKP yang didatangkan oleh Holding BUMN Pangan, ID FOOD.

Karenanya, ketersediaan gula masih harus ditopang dari luar untuk menjaga harga di pasaran bisa tetap berjalan sesuai dengan Perbadan 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (HAP) untuk Komoditas Gula Konsumsi sebesar Rp13.500 per kg.

"Pengadaan dari luar ini hanya untuk mengamankan stok gula untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Sesuai dengan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Januari lalu," ujar Arief dalam keterangan resmi.

Berdasarkan perhitungan Neraca Komoditas Pangan 2023, kebutuhan gula nasional mencapai 3,4 juta ton, dan diperkirakan produksi nasional hanya mencapai 2,6 juta ton. Sementara masih terdapatcarry overdari 2022 sebesar 1,1 juta ton, sehingga masih ada kekurangan.

Setidaknya, diperlukan pengadaan 900 ribu ton lagi GKP agar di akhir tahun masih terdapat stok 1,2 juta ton, dan kebutuhan gula pada momentum Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan cukup.

Lanjutnya, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga secara rinci menghitung dan memastikan stok pangan untuk masyarakat.

"Karena perintah Bapak Presiden Jokowi harga itu harus wajar di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. BUMN sebagaiofftakerdari produksi petani dan peternak," imbuhnya.

NFA juga meminta permohonan penugasan Menteri BUMN kepada ID FOOD untuk menyerap gula petani. Arief menyebut harga kesepakatan terakhir sebesar Rp11.500 per kg, tetapi ia mengatakan akan melakukan kajian bersama asosiasi petani tebu rakyat sebagai penyesuaian guna mendapatkan harga yang tepat.

Selaras dengan hal tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menegaskan importasi pangan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Karena memang kebutuhan nasional dan itu dasarnya dari rakortas sesuai neraca komoditas, maka diputuskan impor, kalau surplus ya kita ekspor," ujarnya.

Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan kedatangan GKP tersebut bagian dari 32.500 ton dari total penugasan 107.900 ton, yang akan dilakukan bertahap sampai Mei 2023.

"Realisasi penugasan gula ini diharapkan dapat menjaga harga gula sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, target kami sebelum HBKN 2023 selesai, akan ada kedatangan lagi GKP sekitar 40.000 ton," jelasnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut bahwa rencana realisasi penugasan pengadaan gula 2023 ini akan masuk melalui beberapa titik wilayah kedatangan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak dan Medan.

[Gambas:Video CNN]