power slot88

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Daftar Negara dengan Inflasi 'Selangit' per Oktober 2022******

Inflasi tahunan Turkikembali terbang menjadi 85,51 persen pada Oktober 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi sejak 1997 silam.

Faktanya, lonjakan inflasi tak hanya dialami oleh Turki. Beberapa negara juga mengalami era inflasi tinggi, seperti Sri Lanka yang pada Oktober juga tembus 66 persen.

Inflasi memang saat ini menjadi musuh bersama banyak negara. Perang Rusia-Ukraina membuat kenaikan berbagai harga, baik pangan maupun energi, sehingga lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Turki

Inflasi Turki pada Oktober tercatat sebesar 85,51 persen atau tertinggi sejak 1997 lalu. Inflasi tersebut naik dibandingkan September yang terealisasi 83,45 persen.

Kenaikan inflasi Turki memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Inflasi Turki yang pada umumnya di kisaran 20 persen naik jadi 21,31 persen pada September 2021. Kemudian, pada Desember 2021 naik lagi menjadi 36,08 persen.

Sejak akhir tahun lalu, inflasi Turki terus merangkak hingga saat ini lebih dari 80 persen.

Kenaikan inflasi ini dikarenakan negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini tidak memberikan subsidi di tengah lonjakan harga energi. Selain itu, bank sentral negara justru memilih menaikkan suku bunga yang berdampak pada anjloknya mata uang lira.

Sri Lanka

Sri Lanka mencatat inflasi sebesar 66 persen pada Oktober 2022. Meski turun dibandingkan bulan lalu yang sebesar 69,8 persen, tapi masih tetap tinggi.

Berdasarkan tradingeconomic, inflasi bulan lalu ini ditopang oleh kenaikan harga makanan 85,6 persen, dan barang-barang non makanan 56,3 persen.

Untuk non makanan, kontribusi tertinggi ke inflasi berasal dari biaya transportasi, perumahan, restoran dan hotel.

Pasalnya, inflasi Sri Lanka normalnya ada di kisaran 3-5 persen. Namun, sejak Oktober 2021 tembus 7,6 persen dan sampai saat ini tembus puluhan persen.

Zimbabwe

Inflasi Zimbabwe tercatat sebesar 269 persen pada Oktober 2022 ini. Realisasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 280 persen.

Namun, hal tersebut tak mengherankan karena inflasi Zimbabwe pernah tercatat lebih tinggi lagi. Pada Juli 2020, inflasinya bahkan pernah tembus 837,53 persen.

Sebelumnya, untuk meredam inflasi tinggi ini, pemerintah Zimbabwe berencana untuk menerbitkan koin emas sebagai alat pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada kabar mengenai rencana tersebut.

Argentina

Argentina juga salah satu negara yang mengalami lonjakan inflasi. Pada Oktober ini, Argentina belum merilis data inflasinya, tapi data terakhir September lalu tercatat 83 persen atau naik dari Agustus sebesar 78,5 persen.

Inflasi Argentina memang terus mengalami lonjakan sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2020 inflasinya tercatat 35 persen, namun sejak masuk 2021 terus terkerek hingga mencapai 83 persen.

Tahun ini, inflasi Argentina bahkan diprediksi bisa tembus 100 persen. Tercermin dari kondisi negara itu, di mana banyak warganya yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi pemulung.

Lebanon

Inflasi Lebanon juga tercatat tinggi sebesar 162 persen pada September 2022. Inflasinya naik dibandingkan dengan Agustus yang sebesar 161,89 persen, tetapi turun dari Juli yang sebesar 168,45 persen.

Lonjakan inflasi tersebut didorong oleh naiknya sejumlah harga sejumlah komponen, seperti makanan dan minuman sebesar 198,11 persen, rumah dan peralatan 99,89 persen, dan biaya transportasi sebesar 294,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Beda Fakta Pengusaha, Buruh dan Sri Mulyani Soal PHK Industri Tekstil******

Industritekstildan produk tekstil (TPT) terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah hal tersebut.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya.

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK. Menurutnya kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik, sehingga tidak akan memasuki resesi tahun depan.

Oleh karena itu, ia menilai industri pun masih berjalan dan berproduksi.

Pernyataan Said seakan diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani, sapaan akrabnya, menuturkan sampai saat ini kinerja dari industri tersebut sangat baik.

Misalnya ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

"Jadi ini memang terlihat ekspor untuk produk tekstil dan alas kaki masih cukup tinggi," jelasnya.

Pemerintah pun, kata dia, terus mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Sebab, jika disebutkan penyebabnya adalah ekspor yang turun, tapi data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Karenanya, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadi banyak PHK di industri ini. Apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik.

"Kami juga terus bersama K/L apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin ada nuansa berbeda," ujarnya.

api bintang

KSPI soal Ancaman Resesi: Jangan Dipikir Buruh Bodoh, Ditakuti Terus******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam para menteri ekonomi yang menyebut ada ancaman resesiglobal tahun depan.

Ia menyebut tindakan para menteri itu sebagai upaya provokasi untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menurut Said, resesi global memang akan terjadi. Tapi tidak ada untuk Indonesia. Pasalnya pertumbuhan ekonomi RI masih cukup baik.

Said menuturkan justru tugas para menteri adalah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Ia menilai menteri bertugas untuk meyakinkan rakyat tetap terjamin makan, harga bahan bakar minyak (BBM) tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Buruh ini menyebut para menteri seharusnya tidak memprovokasi rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Ia menilai rakyat tak butuh peringatan tersebut.

Said tidak secara gamblang menyebut menteri yang dimaksud. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memprediksi ekonomi dunia jatuh ke jurang resesi pada tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang akrab disapa Ani itu memperkirakan itu berdasarkan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan bank sentral di sejumlah negara seperti AS dan Inggris demi meredam lonjakan inflasi.

Ani memastikan kebijakan tersebut bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ancaman resesi kian sulit dihindari.

"Kenaikan suku bunga cukup ekstrem bersama-sama, maka dunia pasti resesi pada 2023," kata Ani dalam konferensi pers, Senin (26/9) lalu.

Kelahiran kembali Naruto

Buruh Demo di Kemnaker Jumat Besok, Tuntut Upah Naik 13 Persen******

Buruhdari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat, 4 November 2022.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi akan dihadiri oleh puluhan ribu buruh yang berasal dari Jabodetabek.

Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menaikkan upah minimum 2023 sebesar 13 persen, tolak PHK dengan alasan resesi, dan tolak Omnibus Law.

Ia menambahkan pada tanggal tersebut, aksi juga kan dilakukan serentak di beberapa kota Industri seperti Bandung, Banten, Surabaya dan kota-kota lainnya.

Said ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan upah 13 persen itu mengacu pada estimasi inflasi tahun depan sebesar 7-8 persen, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8 persen.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Beda Fakta Pengusaha, Buruh dan Sri Mulyani Soal PHK Industri Tekstil******

Industritekstildan produk tekstil (TPT) terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah hal tersebut.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya.

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK. Menurutnya kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik, sehingga tidak akan memasuki resesi tahun depan.

Oleh karena itu, ia menilai industri pun masih berjalan dan berproduksi.

Pernyataan Said seakan diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani, sapaan akrabnya, menuturkan sampai saat ini kinerja dari industri tersebut sangat baik.

Misalnya ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

"Jadi ini memang terlihat ekspor untuk produk tekstil dan alas kaki masih cukup tinggi," jelasnya.

Pemerintah pun, kata dia, terus mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Sebab, jika disebutkan penyebabnya adalah ekspor yang turun, tapi data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Karenanya, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadi banyak PHK di industri ini. Apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik.

"Kami juga terus bersama K/L apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin ada nuansa berbeda," ujarnya.