gamescools

jackpot168 448Jutaan kata 73384Orang-orang telah membaca serialisasi

《gamescools》

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：link slot cheat、bet77 slot、server thailand deposit 5000

Terkait：goku55、qq988、green slot 88、situs online terbaru、bocoransgp、erek90、fbtoto、superslot88、slot gila maxwin、asiatoto4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：hal yang bisa menghasilkan uang（2024-06-27）

Perbarui waktu：2024-06-27

Daftar bab terbaru

tafsir 1001 mimpi togel

situs slot yang mudah maxwin

erek erek timbangan

cara mendapatkan uang sehari

koinid

88 slot online

cara blokir situs slot

aplikasi limit kredit

republikslot

sejarahBacaan TerkaitMore+

Lin Han Lin Yao

slot online situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1

Menteri PUPR Basuki siap pindah ke IKN pada Juli 2024******

Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024.

Pernyataan itu disampaikan Basuki saat bincang-bincang dengan generasi muda Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat.

"Siapa yang mau pindah ke IKN? Siapa yang sudah pernah lihat IKN? Saya nanti akan pindah bulan Juli ke sana. Ada yang mau ikut?," kata Basuki kepada para ASN.

Pemerintah berencana memindahkan 3.245 ASN dari 37 kementerian/lembaga ke IKN pada tahap pertama, yang akan dilaksanakan Juli hingga November 2024.

Kementerian PUPR saat ini sedang menyiapkan hunian 1.740 unit hunian rumah susun (rusun) untuk menampung para ASN tersebut.

Saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, juru bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa progres pembangunan rusun untuk ASN, yang sudah dimulai pada November 2023, saat ini sudah mencapai sekitar 25 persen.

Endra mengatakan 12 dari 47 menara rusun ASN ditargetkan selesai dan siap huni pada periode Juni-Juli 2024.

Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sementara itu, Menteri PUPR nantinya akan berkantor di gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN, yang juga bakal menjadi kantor bersama sementara bagi para ASN.

Empat gedung Kemenko yang akan menjadi kantor bersama adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing gedung Kemenko ini akan menampung ASN dari beberapa kementerian yang kantornya belum terbangun.

Baca juga: Pemerintah sedang matangkan rencana pemindahan ASN ke IKN
Baca juga: OIKN: Pemindahan ASN ke IKN peluang bagi UMKM dan masyarakat lokal

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

slot tergacor siang ini

BPBD pastikan banjir di Jakarta Selatan sudah surut******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan bahwa banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) akibat guyuran hujan di daerah tersebut, telah surut.

"Untuk saat ini semua sudah kering," kata Komandan Peleton Tim Reaksi Cepat (BPBD) Jakarta Selatan Muhammad Nur saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan banjir sempat terjadi di beberapa titik Jakarta Selatan, seperti di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan, Cipulir, Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jalan Sultan Hasanudin Terminal Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru.

Kemudian lanjut Nur, banjir juga terjadi di Pancoran Barat II, Kelurahan/Kecamatan Pancoran dan di Tegal Parang Selatan, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Tersisa dua RT di DKI Jakarta yang banjir akibat hujan deras

Menurut dia, banjir di beberapa jalan itu dari 30 sampai 80 sentimeter (cm), namun dalam kurun waktu tiga jam air itu surut sekitar jam 17.55 WIB.

"Untuk yang paling tinggi mencapai 80 sentimeter. Sekarang sudah surut semua," katanya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan air dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

Banjir ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Lalu, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta

Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 yakni layanan gratis dan beroperasi selama 24 jam.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Saya kembali dari ruang dewa utama

aneka88

Kemenkeu lakukan penyesuaian anggaran K/L antisipasi ketidakpastian******

saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan kembali melakukan automatic adjustmentatau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2024 dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi global dan gejolak geopolitik.

“Sesuai arahan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2024,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023, nilai penyesuaian anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50,15 triliun.

Menurut Deni, kebijakan automatic adjustment tersebut merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampul untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023.

“Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustmentmasih tetap berada di kementerian/lembaga (K/L),” ujar dia.

Baca juga: Kemenkeu rilis detil kenaikan gaji dan pensiun ASN per Maret 2024

Baca juga: Kemenkeu: Investor respons positif tawaran SDGs Bond seri FRSDG001

Kebijakan automatic adjustmentjuga diterapkan pada tahun lalu, di mana besarannya yaitu Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (18/2/2023), menjelaskan automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran, melainkan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik melalui prioritas belanja.

Kebijakan tersebut merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment,antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

Pengecualian dilakukan untuk menjaga alokasi belanja prioritas serta menjaga fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi nasional, dan reformasi struktural.

Melihat dari hal yang diprioritaskan dan dikecualikan dimaksud, automatic adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Baca juga: Menkeu harap generasi muda infrastruktur punya integritas teruji

Baca juga: Kemenkeu bakal lelang lagi aset Tommy Soeharto pada tahun ini

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

slotking69 bonus

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

badai setan

slot online terlengkap

Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun menyatakan tidak gentar menghadapi pesaingnya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

"Ada wajah gentar terlihat dari saya?," kata dia usai deklarasi di Gedung Juang 45 Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan hanya takut kepada Allah yang memiliki seluruh dunia ini. "Saya cuma takut sama Allah. Dia Yang Maha Kuasa dan Dia punya semua. Jika Allah meridhoi maka akan jadi," katanya.

Dharma Pongrekun telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
"Hari ini saya deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dari jalur independen," kata dia.

Baca juga: Legislator duga ada kampanye dini terkait stiker Heru di halte

Lulusan terbaik Akpol 1988 A ini memiliki satu visi yang membawa dirinya ingin bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub), yakni "Selamatkan jiwa Keluarga Kita".

"Menjadikan keselamatan dengan melindungi, melayani dan mengayomi jiwa keluarga masyarakat DKI Jakarta sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi," kata dia.

Dharma menawarkan lima misi. Pertama, memberikan kebebasan kepada warga DKI Jakarta untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya akan memastikan setiap orang dapat beribadah secara tenang dimana pun dan kapan pun dan tanpa perlu dihambat oleh pihak mana pun," kata dia.

Kedua, dirinya akan mencabut atau memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak prorakyat. Jika terpilih sebagai gubernur, ia akan memperbaiki atau bahkan mencabut semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.

Baca juga: Persiapan Pilgub 2024, KPU DKI terus berkoordinasi dengan pemprov

Ketiga, memastikan semua pelayanan masyarakat dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi.

Ia mengatakan meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan ke depan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia akan memastikan Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, pusat ekonomi dan bisnis.

"Kami mendukung terus berlanjut pengembangan pariwisata dan maritim untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan demi kesejahteraan rakyat Jakarta," kata dia.

Keempat, tidak akan ada mandatori apapun khususnya masalah kesehatan dan memperbaiki metode pengobatan dan terakhir. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar generasi muda menjadi manusia beradab.
Baca juga: Komjen (purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta

Kembali ke tahun 1978

pinjaman online via web langsung cair

Addin Jauharuddin jadi Ketua Umum GP Ansor 2024******

"Melanjutkan apa yang sudah dibangun Gus Ketum, Gus Yaqut,"

Jakarta (ANTARA) - Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor menetapkan Addin Jauharuddin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor 2024-2029.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, Addin terpilih secara aklamasi usai seluruh peserta Kongres XVI GP Ansor menyepakati dirinya menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan H Yaqut Cholil Qoumas.

Usai terpilih, Addin mengaku bakal fokus dalam mengembangkan dua bidang yang menjadi prioritasnya. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, penguatan ekonomi kader Ansor.

Selain itu, ia mengaku bakal melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Gus Yaqut selama masa kepemimpinannya.

"Melanjutkan apa yang sudah dibangun Gus Ketum, Gus Yaqut," ujar Addin.

Dia juga menyebut bahwa kepemimpinannya ke depan bakal membawa Ansor menjadi penggerak agenda besar perjuangan Nahdlatul Ulama.

"Ansor sebagai elemen genetik NU menjadi penggerak dari agenda-agenda perjuangan Nahdlatul Ulama," katanya.

Kader GP Ansor kelahiran Cirebon, Jawa Barat ini sebelumnya mengemban amanah sebagai Bendahara Umum GP Ansor masa khidmah 2016-2021.

Sebelum aktif dalam GP Ansor, Addin merupakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di organisasi itu, ia bahkan pernah mengemban amanah sebagai pucuk pimpinannya, yakni menjadi Ketua Umum untuk masa khidmah 2011-2013.

《gamescools》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot gacor 2022 bonus new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gamescools》bab terbaru。