sultan303

Tianzhimen

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

3 Tips Faisal Basri Jika Resesi Global Menular ke Ekonomi RI******

Ekonomi Senior Faisal Basri membeberkan beberapa tips bagi masyarakat jika Indonesia mengalamiresesi.

Hal tersebut ia ungkapkan saat berbincang dengan Ronal Surapradja dan Tike Priatnakusumah melalui kanal Youtube RoTivi. CNNIndonesia.comtelah mendapatkan izin untuk mengutip obrolan tersebut.

Faisal menerangkan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Penyebab utamanya, perang Rusia-Ukraina.

Hal tersebut membuat rantai pasok dan harga energi melambung. Imbasnya inflasi di sejumlah negara melonjak.

Untuk mengendalikan inflasi itu, sejumlah bank sentral setiap negara pun menaikkan suku bunga acuan. Di sisi lain kenaikan suku bunga ini dapat melemahkan ekonomi negara bersangkutan.

Karenanya, ancaman resesi global pun bisa terjadi pada 2023. Meski begitu, Faisal mengatakan Indonesia masih jauh dari resesi karena pertumbuhan ekonominya masih cukup baik.

Namun, ia juga memberikan beberapa tips terkait apa yang harus dilakukan jika Indonesia resesi.

Berikut tips dari Faisal Basri.

1. Simpan Uang Tunai

Menurut Faisal, saat kondisi ekonomi sedang memburuk, uang tunai merupakan sarana paling baik untuk menyimpan aset.

"Cash is the king," kata dia seperti dikutip pada Kamis (3/10).

Saat resesi uang tunai sangat dibutuhkan karena bisa membeli apapun. Sementara, harga barang-barang bisa turun karena permintaan yang melambat.

[Gambas:Video CNN]

2. Jangan Rakus

Faisal mengatakan ketika memiliki uang tunai, seseorang juga tidak boleh rakus untuk membelanjakan uangnya tersebut.

Misalnya, jangan karena harga sedang turun, secara serampangan belanja. Menurut Faisal, sebelum mempergunakan uang harus dipikirkan dulu risiko ke depannya.

"Jangan rakus, jadi jangan nafsu, misalnya harga emas lagi turun, semua uang taruh di emas, itu bahaya," kata Faisal.

3. Investasi

Ia juga mengatakan dalam menghadapi ancaman resesi, seseorang perlu berinvestasi. Namun, ia menyarankan untuk berinvestasi pada instrumen yang memiliki keuntungan yang pasti.

Ia pun menyebut saham sebagai salah satu instrumen yang bisa menjadi pilihan.

"Karena logikanya kalau pegang saham, dalam jangka panjang, tidak pernah rugi itu," kata Faisal.

Istri Peri Tertinggi

Gaprindo Duga Rokok Murah yang Marak Beredar Ilegal******

Ketua Gabungan Produsen RokokPutih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menduga rokok murahyang membanjiri pasar belakangan ini adalah produk ilegal. Namun katanya, ilegal itu  bukan berarti tanpa cukai.

Benny menjelaskan mahalnya rokok terpaku dengan kategori cukainya. Begitu pula sebaliknya, harga rokok bisa murah tergantung layer cukai.

"Jadi kalau kita hitung-hitung, ya dari sebatang rokok katakanlah harganya Rp10 atau Rp100, 70 sampai 75 mungkin ada yang 80 persen itu masuk ke kas negara. Jadi kalau mau lebih murah ya itu bisa saja, ada dugaan tidak sesuai, ya dalam arti ilegal. Ilegal tuh begini, bukan gak pasang cukai, tapi cukainya di bawah atau di luar peruntukannya, jadi salah peruntukan. Misal golongan 2 pakai golongan 3 kan jadi lebih murah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Iya (siasat perusahaan). Rokok ilegal itu karena cukainya ada peluang lah. Jadi makin mahal cukai, makin besar peluang orang bikin ilegal," ujarnya.

Tarif cukai di Indonesia tahun ini sudah mengalami kenaikan sejak awal Januari 2022, usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

[Gambas:Video CNN]

Kini, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Merespons hal tersebut, Benny beranggapan bahwa wacana kenaikan tarif cukai pada tahun depan seharusnya bisa diberikan kelonggaran. Ia menyoroti gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini.

"Di luaran kan ada krisis ekonomi, ekspor tidak mudah, inflasi sudah tinggi. Kalau menurut saya sih sektor ini, ya walaupun katakanlah banyak orang yang gak suka, tapi bagaimana pun kan masih berkontribusi. Jangan sampai mati sama sekali," harap Benny.

"Kalau mati sama sekali, pendapatan negara juga hilang. Dalam situasi sulit, mestinya ada kelonggaran. Karena kalau cukainya dipaksakan tinggi, bisa muncul rokok ilegal yang lebih banyak lagi," lanjutnya.

Jika pun tarif cukai harus naik, Benny berharap seharusnya tarif cukai tidak lebih dari 9 persen.

"Jadi jangan terlalu tinggi, satu digit lah paling tinggi. 8 atau 9 persen menurut saya, tapi itu hanya usulan," pungkasnya.

Tuhan bersinar di langit

Daftar Harga Rokok Usai Kenaikan Tarif Cukai Tembakau******

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukaihasil tembakau (CHT) untuk rokokdengan rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Setiap kelompok rokok memiliki persentase kenaikan cukai rokokyang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM I dan SPM II naik di 12 persen hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Jokowi juga meminta kenaikan cukai rokok elektrik serta produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan," lanjutnya.

Kepastian kenaikan cukai rokok ini tinggal menunggu diundangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Hal itu diamini oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Iya tunggu PMK terbit," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/11).

Sebelumnya, tarif cukai yang berlaku pada 2022 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Jika mengacu pada persentase kenaikan harga yang telah diumumkan Sri Mulyani, berikut adalah perkiraan daftar tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024:

Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik 11,5 persen hingga 11,75 persen
1. SKM golongan I
Tarif cukai: Rp1.098 (sebelumnya Rp985, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp1.100 (perkiraan naik 11,75 persen)
2. SKM golongan II
Tarif cukai: Rp669 (sebelumnya Rp600, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp670,5 (perkiraan naik 11,75 persen)

Sigaret Putih Mesi (SPM) naik 11 persen hingga 12 persen
1. SPM golongan I
Tarif cukai: Rp1.182 (sebelumnya Rp1.065, perkiraan naik 11 persen) atau Rp1.192 (perkiraan naik 12 persen)
2. SPM golongan II
Tarif cukai: Rp704,8 (sebelumnya Rp635, perkiraan naik 11 persen) atau Rp711,2 (perkiraan naik 12 persen)

Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik 5 persen
1. SKT golongan I, HJE I
Tarif cukai: Rp462 (sebelumnya Rp440)

2. SKT golongan I, HJE II
Tarif cukai: Rp362,2 (sebelumnya Rp345)

3. SKT golongan II
Tarif cukai: Rp215,2 (sebelumnya Rp205)

4. SKT golongan III
Tarif cukai: Rp120,7 (sebelumnya Rp115)

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

Sistem Bayar Tol Nirsentuh Dimulai Desember 2022******

Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' atau nirsentuh mulai Desember 2022.

Hal ini sejalan dengan peluncuran aplikasi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Kamis (3/11).

"Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dikutip Antara, Jumat (4/11).

Danang berharap sistem MLFF ini bisa berjalan dengan baik dan sudah digunakan di seluruh ruas tol pada akhir 2023. Dengan demikian, maka pada 2024 semua ruas tol menggunakan sistem MLFF.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

KADIN Inisiasi Gerakan Kemitraan IKM untuk Tingkatkan Daya Saing******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi program Kemitraan Inklusif Closed LoopIndustri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar guna meningkatkan daya saing.

Program tersebut adalah Exhibition Link & Match IKM Alat Angkut dengan TierAPM (Agen Pemegang Merek) dan Industri Besar.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan, performa sektor industri manufaktur dalam negeri tumbuh pesat belakangan ini. Pada triwulan II 2022, sektor itu tercatat sebesar 4,01 persen year-on-year, dengan realisasi investasi yang melejit hingga 54 persen sepanjang Januari-September.

Selain itu, program inclusive closed loop systemini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi dan kerja sama antara perusahaan skala besar, menengah, kecil untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret, termasuk sektor industri.

(Foto: Arsip Kadin)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur menyatakan, IKM merupakan salah satu kunci dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 99,7 persen dari keseluruhan total sektor industri.

Pada saat bersamaan, IKM juga menyerap sebanyak 66,2 persen dari total 15,6 juta tenaga kerja di sektor industri.

"Maka dari itu, pengembangan IKM merupakan salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional," ucap Bobby.

Senada, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga mengatakan bahwa program kemitraan dalam dunia industri merupakan salah satu upaya efektif untuk memperkuat rantai pasok industri manufaktur di Indonesia.

"Adanya Kemitraan Inklusif Closed-Loopdapat mendorong kemandirian IKM melalui kepastian pasar, transfer teknologi, perbaikan kualitas dan kuantitas serta sistem manajemen, peningkatan SDM, dan juga kemudahan akses pembiayaan. Bagi industri manufaktur seperti otomotif, bermitra dengan IKM dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk manufaktur yang dihasilkan," kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, melalui acara ini diharapkan IKM secara intensif dapat berkonsultasi dengan TierAPM dan industri besar yang menjadi sasaran mitra IKM.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar, sehingga dapat terjalin komunikasi antara IKM dengansupplierAPM, terbukanya akses pasar dan akses pembiayaan, serta meningkatnya peluang usaha, SDM, dan manajemen mutu," ucap Reni.

Kesepakatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kemenperin dengan KADIN Indonesia, yakni Tentang Kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam Rantai Pasok Industri Manufaktur Nasional.

Kemudian, juga dilakukan penandatanganan MoU antara 16 perusahaan TierAHM dengan 32 IKM pada hari yang sama, serta penandatanganan akad kredit dari beberapa lembaga pembiayaan kepada para IKM dengan total 10 akad kredit senilai Rp24 miliar, dan 24 akad yang masih dalam proses sejumlah Rp82 miliar.