rtp rupiah138

slot filipina gacor 211Jutaan kata 588154Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp rupiah138》

Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid******

Solo (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memastikan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap solid.

"Solid banget, kalau menteri beda biasa kan," katanya pada kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan perbedaan pendapat antarmenteri merupakan hal yang biasa karena mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk politik.

"Menteri kan dari banyak partai, biasa," katanya.

Disinggung mengenai rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang akan mundur dari jabatan, menurut dia, hal itu merupakan hak yang bersangkutan.

"Itu hak setiap orang," katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD yang juga merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," katanya.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," katanya.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot mudah wd、demo slot cleocatra、idr 138 slot login

Terkait：hongk、bolaking138、game slot terpercaya 2022、lionbet777、togel live sgp、nagaslot、superkoin88、buku tafsir mimpi 2 angka、kredivo pinjol legal atau ilegal、situs link slot gacor

---

---

bab terbaru：tips dapat uang（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05