slot gacor 24 jam

Barisan Bintang Penyihir

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

Tiga Negara Penyumbang Surplus Neraca Dagang RI pada November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga negara sebagai penyumbang surplusterbesar neraca perdaganganRI pada November 2022.

Ketiganya adalah Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina. Tercatat AS menjadi negara paling besar menyumbang surplus neraca perdagangan dengan nilai US,31 miliar.

Angka tersebut terdiri dari ekspor non migas sebesar US,1 miliar dan impor sebesar US5,8 juta.

Selanjutnya, Filipina menyumbang surplus sebesar US,02 miliar yang terdiri dari ekspor sebesar US,15 miliar dan impor US4,4 juta.

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US,16 miliar atau setara dengan Rp80,6 triliun (asumsi kurs Rp15.621 per dolar AS) secara bulanan pada November 2022.

Namun, surplus lebih rendah dibandingkan Oktober yang sebesar US,67 miliar atau setara dengan Rp88,2 triliun.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan capaian neraca dagang Indonesia sudah mengalami surplus dalam 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar US,16 miliar. Neraca perdagangan Indonesia sampai dengan November 2022 membekukan surplus selama 31 bulan berturut-turut," papar Habibullah dalam konferensi pers, Kamis (15/12).

Habibullah mengatakan kenaikan neraca dagang karena nilai ekspor melonjak 5,58 persen dari US,85 miliar pada November 2021 menjadi US,12 miliar pada November 2022.

Sementara, nilai impor hanya US,96 miliar atau turun 1,89 persen dari tahun lalu yang sebesar US,33 miliar.

Neraca perdagangan komoditas nonmigas tercatat surplus US,83 miliar. Sedangkan, untuk neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit sebesar US,67 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Jokowi Ajak Usaha 'Wong Cilik' Manfaatkan KUR Klaster******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku usaha 'wong cilik' di seluruh sektor untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) Klaster, mulai dari perkebunan, peternakan, serta UMKM.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Penyerahan KUR Klaster di Istana Negara, Senin (19/12). Dalam acara tersebut, hadir juga Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

"KUR Klaster ini dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, industri UMKM, dan usaha-usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan di dalam negeri agar daya saing semuanya meningkat dan bisa masuk ke pasar global," jelas Jokowi.

Berdasarkan data pemerintah, ada 14.888 klaster yang telah mengakses KUR Klaster dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 1,3 juta unit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KUR Klaster per 15 Desember 2022 sebesar Rp4,8 triliun setara 96,7 persen dari ekspektasi kredit Rp4,9 triliun. Program ini diterima sekitar 1,39 juta debitur.

Di lain sisi, pemerintah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR dari Rp373 triliun pada 2022 menjadi Rp460 triliun pqeq tahun depan.

Sementara itu, porsi kredit perbankan pada 2024 diharapkan mencapai 30 persen atau sekitar Rp1.800 triliun dibandingkan posisi saat ini yang baru mencapai 20 persen atau sekitar Rp1.200 triliun.

"Untuk itu, upaya percepatan dan penyaluran KUR Klaster sangat penting dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Teten merinci di hadapan Jokowi mengenai beberapa keuntungan KUR Klaster. Pertama, memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per pelaku usaha.

Kedua, KUR Klaster juga diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan terhubung dengan offtaker, sehingga mengurangi potensi kredit macet dan bisa memudahkan perbankan untuk melakukan proses monitoring.

Ketiga, KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar. Keempatatau yang terakhir, UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha untuk meningkatkan kualitas produksi.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Acara Wisata Dongkrak Ekonomi NTB, Gubernur Doakan Sandi Jadi Presiden******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah konkret Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan beragam acara wisata bertaraf internasional. Mulai dari MotoGP, MXGP, World Superbike hingga sejumlah event internasional lainnya.

Banyaknya kegiatan wisata itu berdampak positif terhadap perekonomian NTB, terutama setelah pandemi Covid-19 yang 'menginfeksi' sejak 2020 silam. Tak hanya mendongkrak perekonomian, kehadiran event-event tersebut membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Kemenparekraf di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (15/12).

Doa tersebut dibalas oleh Sandiaga sembari tertawa. "Waduh ini yang berat," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah mengatakan, tak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dampak positif lainnya dari kehadiran beragam event internasional, yakni pembangunan infrastruktur di NTB. Di antaranya penyempurnaan Bandara Internasional Lombok, peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan hingga pembangunan rumah sakit di NTB.

"Dari host MotoGP itu memberi syarat runway bandara diperpanjang, maka mau tidak mau Angkasa Pura dan BUMN intervensi runwaynya diperpanjang, dan rumah sakitnya juga harus standar internasional," ungkap Zulkieflimansyah.

"Logistiknya juga besar, jadi pelabuhan kami standarnya harus standar internasional, Pelindo harus intervensi sehingga kita punya pelabuhan yang kualitasnya internasional," paparnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya juga dibangun seiring agenda-agenda internasional tersebut. Termasuk jaringan listrik oleh PLN dan data komunikasi seluler dari Telkom.

Karena itu, Zulkieflimansyah menyebut pemerataan pembangunan yang semula mustahil di wilayah Indonesia bagian timur kini terbantahkan. Dia yakin, berkaca kepada NTB, pembangunan di wilayah timur seperti Sulawesi hingga Papua akan menjadi nyata.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat yang membuat apa yang mustahil dilakukan di Indonesia Timur sekarang kita sudah buktikan, bahwa di NTB bisa. Provinsi Sulawesi Tenggara, Utara, Tengah, Papua juga bisa melakukan itu semua," pungkas Zulkieflimansyah.

Badak

4 Dalih Pemerintah Akan Subsidi Pembeli Mobil Listrik Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembelimobil listrikyang memiliki pabrik di Indonesia akan diberikan subsidi diberikan Rp80 juta.

Sementara itu untuk pembeli mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, subsidi yang diberikan sebesar Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta.

Agung mengatakan ada 4 alasan pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna kendaraan listrik.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Alasan keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

5 Negara Pemberi Subsidi Kendaraan Listrik, China hingga Jerman******

Pemerintah berencana memberikansubsidi untuk setiap pembeliankendaraan listrik. Hal ini dilakukan demi mendorong percepatan penggunaan motor danmobil listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memaparkan pemerintah akan menyubsidi Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

Tak hanya pembelian motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan subsidi sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang mengkonversi motornya dari berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.

"Seperti Eropa, kenapa mereka lebih maju dalam penggunaan mobil listrik? Ya karena pemerintah beri insentif, China juga dan Thailand juga memberikan insentif," katanya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip pada Kamis (15/12).

Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik ini memang sudah diberlakukan di beberapa negara.

Berikut beberapa negara yang memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik:

1. Thailand

Thailand memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik hingga 2025. Khusus untuk mobil listrik, pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian mobil penumpang dengan kapasitas di bawah 10 kursi dengan harga eceran maksimum 2 juta baht atau sekitar Rp893,47 juta.

Dilansir dari Bangkok Post, kendaraan dengan kapasitas baterai 10 kWh hingga 30 kWh akan mendapat subsidi sebesar 70 ribu baht atau sekitar Rp31,27 juta per unit.

Sementara, kendaraan dengan kapasitas baterai 30 kWh atau lebih menerima subsidi sebesar 150 ribu baht atau sekitar Rp67 juta per unit.

Sedangkan, untuk motor listrik dengan harga eceran maksimal 150 ribu baht mendapat subsidi sebesar 18 ribu bath atau sekitar Rp8 juta per unit.

2. China

Pemerintah China saat ini memberikan sejumlah kecil subsidi kepada pembeli kendaraan listrik dan hibridaplug-inyang memenuhi syarat masing-masing US.836 atau sekitar Rp28,67 juta dan US9 atau Rp10,76 juta per unit.

Meski demikian, subsidi ini akan berakhir pada akhir 2022.

Oleh karena itu, beberapa produsen kendaraan listrik termasuk Nio, Xpeng Motors, SAIC mitra Volkswagen China, unit EV premium Geely Zeekr, dan Aito, baru-baru ini berjanji untuk menanggung kenaikan harga jika pelanggan melakukan pemesanan sebelum akhir 2022.

3. India

Pemerintah memberikan subsidi untuk setiap pembelian motor listrik hingga 2 lakh atau sekitar Rp37,7 juta per unit.

Untuk subsidi ini pemerintah menyediakan total dana sebesar 100 crore atau sekitar Rp188,5 triliun.

Sementara untuk mobil listrik India memberikan subsidi sebesar 1 lakh atau sekitar Rp18,85 juta.

Untuk subsidi ini, pemerintah menyediakan dana hingga 250 crore atau sekitar Rp471,36 rupiah.

4. Jerman

Jerman memberikan subsidi sebesar 6.000 euro atau sekitar Rp99,46 juta untuk setiap pembelian mobil listrik dengan harga di bawah 40 ribu euro atau sekitar Rp663,25 juta.

Sementara, untuk mobil listrik dengan harga antara 40 ribu hingga 65 ribu euro atau sekitar Rp1,07 triliun, subsidi yang diberikan sebesar 5.000 euro atau Rp82,89 juta.

Meski demikian, besaran subsidi ini akan dikurangi mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan semakin ramainya penggunaan mobil listrik.

5. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sebesar 9 juta won sekitar Rp117,46 juta untuk pembelian mobil penumpang listrik dengan harga di bawah 85 juta won atau sekitar Rp952,62 juta.

Korea Selatan juga memberikan subsidi sebesar 9 juta won hingga 27 juta won atau sekitar Rp321,57 juta untuk pembelian truk listrik.

Pemerintah menyebut akan memberikan subsidi itu untuk 14.200 pembelian kendaraan listrik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung penggunaan 27 ribu kendaraan listrik sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]