erek erek tabrakan motor 587Jutaan kata 193464Orang-orang telah membaca serialisasi
《timnas4d togel》
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.
Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.
Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.
Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.
"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.
Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.
Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi
Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.
"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.
Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.
"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.
Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku
MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.
Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.
"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.
Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.
Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini******Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.
"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.
Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.
"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.
"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.
Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.
"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.
Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.
Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.
Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem
Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Label:apk kredit hp terpercaya、pola maxwin gatot kaca、situs bagus slot
Terkait:slot tergacor malam ini、macaubet77、jeniuspoker、situs qq online terpercaya、situs judi slot terbaik di dunia、judi slot gacor、togel orang gila、slot hoki 2022、jackpot 88、situs slot terbaik
bab terbaru:slot permainan slot(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《timnas4d togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot akun dana gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《timnas4d togel》bab terbaru。