rtp bioskop777

akun demo mahjong ways 3 252Jutaan kata 83468Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp bioskop777》

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

PGN terus perluas utilisasi gas domestik******

PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas utilisasi gas domestik, sekaligus menjadikan gas bumi sebagai energi transisi menuju net zero emissionpada 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan komitmen itu dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi, termasuk memperluas jaringan gas rumah tangga dan penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk memudahkan akses pengguna gas bumi.

Menurut dia, gas bumi merupakan aset strategis bangsa yang harus dioptimalkan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik. Ke depan, PGN juga akan tetap mengambil inisiatif dalam membangun infrastruktur gas agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna," jelasnya.

Rosa menyampaikan dari aspek infrastruktur, PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis 2024, di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping, proyek infrastruktur gas di kilang Tuban, dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah timur Indonesia.

Dari aspek komersialisasi, PGN akan terus meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan LNG di bisnis trading, hub& storage, dan bunkeringuntuk sektor marine fuel.

"Peran strategis di LNG ini penting digenjot, mengingat LNG akan menjadi pasokan masa depan Indonesia," katanya.

Subholding Gas juga memulai berpartisipasi dalam hilirisasi produk gas bumi di petrokimia, biometana, dan dekarbonisasi yaitu dalam program hidrogen dan transportasi CO2.

Rosa menambahkan PGN juga bersiap menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon-Semarang II.

Untuk itu, PGN akan bersinergi dengan pemerintah dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Jawa maupun interkoneksinya sampai Sumatera dan Kepulauan Riau.

Operasionalisasi jaringan gas akan meningkatkan ketahanan pasokan gas dan menjawab isu interkoneksi jaringan dari wilayah Jawa bagian timur yang selama ini belum tersambung dengan wilayah Jawa bagian barat.

"Pengembangan infrastruktur ini akan meningkatkan ketahanan pasokan gas bumi dalam negeri karena dapat mengintegrasikan sumber pasokan dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Saat ini, PGN Group telah mengoperasikan jaringan gas pipa dari Gresik, Jatim, sampai Batang, Jateng. Dengan adanya jaringan pipa ini, potensi pasokan gas yang berlebih di Jawa bagian timur dapat memasok kebutuhan energi kawasan industri baru yang bermunculan di Jawa Tengah.

"Tersambungnya jaringan pipa gas di Pulau Jawa ini akan meningkatkan energy securitydan memperkuat pasokan serta distribusi gas bumi kepada berbagai segmen pengguna. Termasuk, mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan pengguna jargas rumah tangga yang diharapkan dapat memangkas subsidi LPG," ujar Rosa.

Menurut dia, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu target prioritas PGN dalam menyediakan gas bumi sebagai energi bersih ramah lingkungan.

"Target kami dalam tiga tahun ke depan, jumlah pengguna jargas bisa mencapai sekitar 2,5 juta pelanggan dan berpeluang terus tumbuh," katanya.

Meski demikian, Rosa mengingatkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh PGN perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di industri gas bumi.

Pasalnya, sebagai pelaku usaha di level midstreamdan downstream, PGN hanya memainkan peran di salah satu rantai bisnis gas bumi, sehingga walaupun PGN Subholding Gas mengoperasikan 96 persen infrastruktur midstreamdan downstreamgas bumi nasional, PGN membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh stakeholderpengelola kebijakan dan juga pemain bisnis hulu migas dalam melayani pelanggan.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan juga pasokan gas bumi yang lebih banyak berbentuk LNG. Karena itu, penting sekali bagi para pemangku kepentingan di industri ini untuk menjaga peran masing-masing, sehingga strategi besar pemerintah menjadikan gas bumi sebagai energi transisi dan memperkuat ketahanan energi nasional dapat terwujud," sebut Rosa.

Baca juga: PGN jalankan 3 strategi prioritas tingkatkan pemanfaatan gas domestik
Baca juga: PGN dan MRT bekerja sama pengembangan jaringan gas bumi di kawasan TOD
Baca juga: PGN siapkan jargas rumah tangga di IKN

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：hajar 4d slot、subur88、337sport

Terkait：link judi online、pocket game soft demo、situs slot gacor 2022 resmi、pasir4d、papuwa4d、olympus slot dana、aseantogel、slot game terpercaya、situs gacor banget、trik dan pola gacor olympus

---

---

bab terbaru：situs slot aman terpercaya（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07