sukatoto

Aku membunuh Long Aotian

situs slot gacor sekarang

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Bintang Suci

pundi96

Luhut: Tidak benar Tesla gunakan 100 persen LFP untuk mobil listrik******

Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai (China) menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya, mereka masih tetap menggunakan nickel based battery

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak benar bahwa pabrik Tesla di China menggunakan 100 persen lithium ferro phosphate(LFP) untuk mobil listrik.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai (China) menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya, mereka masih tetap menggunakan nickel based battery. Jadi, seperti suplai nickel based batteryitu dilakukan oleh LG Korsel untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," ucap Luhut melalui video di akun Instagram pribadi yang terverifikasi @luhut.pandjaitan dipantau di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Luhut tersebut menanggapi soal mobil listrik Tesla yang diproduksi di China sudah tidak memakai nikel.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri jika saat ini penggunaan LFP untuk memproduksi baterai kendaraan listrik mulai berkembang.

Untuk itu, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Luhut meminta agar hilirisasi nikel digenjot dengan terukur untuk tetap dapat bersaing dalam jangka panjang.

"Memang suatu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunaannya. Sebabnya, kita juga harus genjot tetapi dengan tadi yang terukur. Sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di katoda dan banyak lagi bagian daripadalithium batterykita sudah sangat maju, yang membuat ekspor kita tidak hanya bergantung lagi kepada eksporraw materials-nya tadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga menekankan bahwa lithium batteryberbasis nikel itu bisa didaur ulang. Namun, LFP sampai saat belum bisa didaur ulang.

"Tetapi ingat lithium batteryitu bisa recycling, sedangkan tadi yang LFP itu tidak bisa recyclingsampai hari ini tetapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan China tadi lithium batteryjuga kita kembangkan dengan China maupun dengan lain-lain," katanya.


Baca juga: Pengamat sarankan bangun pabrik baterai berbahan nikel dalam negeri
Baca juga: Luhut: Harga nikel terlalu tinggi bahaya bagi perekonomian
Baca juga: Luhut minta polisi tindak tegas kecelakaan kerja di ITSS Morowali

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ibuku berasal dari dunia para dewa

vivamaster78

Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024******

Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda.

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menteri memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.

"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat.

Menurut dia, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.

"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefinggubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.

"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar dukung rencana Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

situs slot gacor siang ini

KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari******

Bantul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan bahwa tahapan sortir dan lipat surat suara serta pengemasan semua logistik pemilu di seluruh kabupaten kota dapat selesai 100 persen pada 1 Februari 2024.

Komisioner KPU RI Idham Kholik disela meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses sortir dan lipat surat suara di Bantul sudah selesai, dan saat ini tinggal proses pengemasan logistik pemilu.

"Hari ini setelah saya menghadiri kegiatan pelantikan kpps di Yogyakarta, sekarang meninjau gudang logistik pemilu di KPU Bantul, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan dipastikan 1 Februari 2024 semuanya sudah 100 persen selesai," katanya.

Dia juga mengatakan, proses sortir dan lipat surat suara serta pengemasan logistik baik kotak suara, bilik suara hingga perlengkapan di tempat pemungutan suara (tps) lainnya secara nasional juga sejauh ini tidak mengalami hambatan maupun kendala.

"Secara nasional juga sama, tidak ada hambatan yang berarti, Insya Allah akan memberikan pelayanan kepada pemilih sebagaimana mestinya di tps pada Rabu 14 Februari, semuanya sudah siap untuk melayani pemilih," katanya.

Terkait adanya surat suara yang rusak setelah disortir, pihaknya memastikan sudah tertangani, dan diupayakan penggantian sebelum 1 Februari 2024 terdistribusi ke kpu daerah yang mengajukan penggantian.

"Berkaitan dengan hal tersebut (surat suara rusak) akan segera dipenuhi, yang jelas tanggal 1 Februari semuanya harus sudah selesai, juga di daerah daerah pelosok semua insyaallah tidak ada masalah," katanya.

Pihaknya juga memastikan tahapan penyiapan logistik Pemilu di semua daerah semuanya berjalan lancar proses, baik sortir dan lipat surat suara serta pengemasan, semuanya harus tepat waktu.

"Secara nasional tidak ada masalah, karena hari ini hampir dipastikan semuanya sudah selesai untuk pelipatan, sekarang proses pengemasan saja," katanya.

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Baca juga: KPU lantik 5,7 juta lebih anggota KPPS serentak di 71.000 lokasi

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

slot gacor malam ini terbaru

Kejaksaan tangkap buron terpidana kasus korupsi BRI Surabaya******

Sidoarjo (ANTARA) - Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap terpidana kasus korupsi BRI Surabaya bernama Ririn Sikinaningsih yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, Kamis, menjelaskan terpidana Ririn ditangkap Tim Tabur Kejagung di wilayah Jakarta Timur pada Rabu (24/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Terpidana Ririn saat menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petemon Surabaya bersekongkol dengan Fanny Triana, terpidana lain dalam berkas terpisah, mengajukan pinjaman di bank tempatnya bekerja sebesar Rp750 juta menggunakan dokumen palsu.

"Akibat perbuatan terpidana, BRI mengalami kerugian sebesar Rp617 juta," katanya.

Baca juga: BRI pastikan nasabah tidak dirugikan atas dugaan korupsi karyawati BRI

Putu Arya memaparkan terpidana Ririn ditangkap untuk menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, terpidana Ririn juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp776 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara.

Baca juga: BRI serahkan penanganan kasus dugaan korupsi kepada Kejari Pangkep

Terpidana Ririn telah diburu sejak ditetapkan DPO pada pertengahan tahun 2023. "Berkat kerja sama antara Tim Tabur Kejagung dan jaksa eksekutor akhirnya pelarian terpidana dapat dihentikan," ujarnya.

Putu Arya menambahkan terpidana Ririn telah sampai di Surabaya hari ini dan untuk sementara diinapkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Besok akan kami bawa ke Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Porong, Sidoarjo," tambah Putu Arya Wibisana.

Baca juga: Kejari Jember tahan dua mantan karyawan BRI terkait penyimpangan KUR

Pewarta: Indra Setiawan/Hanif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

dunia cermin tertinggi

rajabandot

Kepala BKKBN: Pendidikan seksual pada anak bukan hal yang tabu******

Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pendidikan seksual pada anak bukanlah hal yang tabu, karena pengenalan seksualitas pada anak bukan sekadar hubungan pria dan wanita, tetapi juga mengenalkan organ reproduksi. "Kita semua harus tahu bahwa ada 12 hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang dilindungi oleh peraturan internasional. Banyak orang yang berencana hamil, tetapi tidak tahu seperti apa proses kehamilan terjadi. Bagaimana ia bisa melindungi hak-haknya? Hak untuk hidup mestinya dimiliki, bahkan sejak embrio," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber dalam Kelas Pranikah Seri Tiga yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/1) yang menyasar para pasangan calon pengantin dan pasangan keluarga muda yang belum hamil. Menurutnya, masyarakat seringkali keliru pengertian pendidikan reproduksi dan seksualitas bagi calon pengantin hanya tentang cara berhubungan seksual.

Baca juga: Sosiolog: Cegah kekerasan seksual pada anak lewat edukasi sejak dini "Penting dipahami bersama bahwa pendidikan seksualitas bukan cara berhubungan seks semata, melainkan dalam arti positif yaitu membekali pengetahuan kesehatan reproduksi untuk mencegah agar masalah seksualitas tidak terjadi," ucapnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019, lanjutnya, tercatat dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, ada 770 kasus merupakan hubungan inses (sedarah), 571 kekerasan seksual, 536 kekerasan fisik, 319 kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi sebanyak 145 kasus. Untuk itu Hasto berpesan agar pada calon pengantin jangan kawin terlalu muda, karena cukup banyak risiko pada kehamilan ibu dengan usia muda. "Sering terjadi masalah, diantaranya bisa robek jalan lahirnya, pendarahan, bahkan jangka panjang bisa berakibat kanker mulut rahim dan tulang mudah keropos ketika menopause. Idealnya hamil di usia 20 tahun ke atas," ungkapnya.

Baca juga: Orang tua diminta bangun komunikasi cegah anak jadi korban pelecehan Sementara itu Konselor Pernikahan Johana Rosalina K menyampaikan pernikahan juga perlu dilihat dari sisi psikologis, karena tidak ada pasangan yang mengarungi pernikahan tanpa konflik. "Setiap pasangan pasti mengalami konflik dalam hubungan mereka dan itu bukanlah hal yang buruk. Semua pasangan bertengkar tentang hal yang sama," kata Rosa. Rosa memaparkan tujuh sumber konflik dalam pernikahan meliputi tingkah laku yang bermasalah, ketidaksetiaan, komunikasi, keuangan, keintiman, anak, mertua, dan ipar. Menurutnya, pasangan tidak bisa menghindari sumber konflik tersebut dan harus bisa saling berkomunikasi dan membuat penyelesaian masalah bersama. "Strategi mengelola konflik dengan menyelesaikan konflik bersama pasangan sebagai tim. Keduanya harus mau mencari penyelesaian. Jika tidak ada kesepakatan, cari titik temu dan konsensus yang bisa diterima masing-masing," tuturnya.

Baca juga: Psikolog: Edukasi seks pada anak penting untuk cegah pelecehan seksual Selain itu penting untuk meluangkan waktu mendiskusikan hal penting seperti keuangan, keintiman, hubungan antarmertua, kebiasaan pasangan, pola asuh, dan membiasakan saling mendengar dengan baik. Sedangkan Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Edi Setiawan menyampaikan calon pengantin perlu memeriksa kesehatan pranikah guna memutus siklus stunting dari hulu. "Kami menyarankan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah. Apabila ditemukan status tidak sehat atau tidak ideal pada calon pengantin, terutama wanita, dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut," ujar Edi. BKKBN memiliki aplikasi Elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) yakni aplikasi skrining dan pendampingan bagi calon pengantin.

Baca juga: BKKBN optimalkan pemanfaatan Elsimil untuk cegah stunting baru

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024