omlet arcade menghasilkan uang

Panduan Pengguna Cincin Penyimpanan

Pemerintah Desain IKN Bebas Banjir Selama 100 Tahun******

Pemerintah mendesain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan. 

"Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal maka tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto dalam temu media nasional di Banjarmasin, dikutip dari Antara, Sabtu (5/11).

Menurutnya, kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang ketiganya bisa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Q.

Ia mengatakan teridentifikasi kejadian banjir tahunan (2-3 kali) pada lima sungai di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada pemukiman serta jalan protokol Sepaku.

Kegiatan mengendalikan banjir, sampai 2024 berupa normalisasi sungai sepanjang 25 kilometer, serta memperlancar bottleneck di setidaknya di lima titik.

"Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan," katanya.

Kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024-2045 dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banji daerah aliran Sungai Sanggai.

Kementerian PUPR optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan.

Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bakalan memiliki luas genangan sekitar 280 hektare, dengan tinggi 25 meter dari fondasi, panjang 450 meter.

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Daftar Harga Rokok Usai Kenaikan Tarif Cukai Tembakau******

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukaihasil tembakau (CHT) untuk rokokdengan rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Setiap kelompok rokok memiliki persentase kenaikan cukai rokokyang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM I dan SPM II naik di 12 persen hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Jokowi juga meminta kenaikan cukai rokok elektrik serta produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan," lanjutnya.

Kepastian kenaikan cukai rokok ini tinggal menunggu diundangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Hal itu diamini oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Iya tunggu PMK terbit," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/11).

Sebelumnya, tarif cukai yang berlaku pada 2022 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Jika mengacu pada persentase kenaikan harga yang telah diumumkan Sri Mulyani, berikut adalah perkiraan daftar tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024:

Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik 11,5 persen hingga 11,75 persen
1. SKM golongan I
Tarif cukai: Rp1.098 (sebelumnya Rp985, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp1.100 (perkiraan naik 11,75 persen)
2. SKM golongan II
Tarif cukai: Rp669 (sebelumnya Rp600, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp670,5 (perkiraan naik 11,75 persen)

Sigaret Putih Mesi (SPM) naik 11 persen hingga 12 persen
1. SPM golongan I
Tarif cukai: Rp1.182 (sebelumnya Rp1.065, perkiraan naik 11 persen) atau Rp1.192 (perkiraan naik 12 persen)
2. SPM golongan II
Tarif cukai: Rp704,8 (sebelumnya Rp635, perkiraan naik 11 persen) atau Rp711,2 (perkiraan naik 12 persen)

Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik 5 persen
1. SKT golongan I, HJE I
Tarif cukai: Rp462 (sebelumnya Rp440)

2. SKT golongan I, HJE II
Tarif cukai: Rp362,2 (sebelumnya Rp345)

3. SKT golongan II
Tarif cukai: Rp215,2 (sebelumnya Rp205)

4. SKT golongan III
Tarif cukai: Rp120,7 (sebelumnya Rp115)

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerimanya Lewat Pospay******

Pemerintah dijadwalkan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia(Persero) dan bisa dicek melalui Pospay.

Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BSU diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

"Tahap terakhir ini tersisa sekian juta, mudah-mudahan segera pada November ini selesai dan insyaallah terealisasi 100 persen," katanya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU tahap 7 lewat Pospay:

1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store
2. Registrasi Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi
3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan
4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan
5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda
6. Masukkan data pribadi
7. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code
8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor Pos

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Makanan Tiandao

Lowongan Kerja AS Makin Banyak Meski The Fed Kerek Suku Bunga******

Lapangan pekerjaanyang tersedia diAmerika Serikat (AS) meningkat pada September 2022.

Hal itu mengejutkan para ekonom yang memperkirakan jumlahnya turun di tengah kenaikan suku bunga The Federal Reserves (The Fed). Biasanya, peningkatan suku bunga akan mengerem ekspansi dunia usaha yang berdampak pada lowongan kerja.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mencatat lowongan kerja mencapai 10,7 juta pada September 2022 atau naik 3,8 persen dari Agustus, 10,3 juta.

Job Openings and Labor Turnover Survey(JOLTS) mencatat layanan akomodasi dan makanan menyediakan lowongan pekerjaan baru terbesar. Selain itu, sektor perawatan kesehatan, bantuan sosial, transportasi, pergudangan dan utilitas.

"Jika Anda menunggu tanda-tanda penurunan inflasi tenaga kerja, Anda harus terus menunggu," uja Ekonom Senior Lightcast Ron Hetrick dalam sebuah pernyataan yang dikutipCNN Business, Selasa (1/11).

Namun, laporan JOLTS juga menunjukkan tanda-tanda pendinginan di pasar tenaga kerja. Tercatat, perekrutan turun menjadi hanya di bawah 6,1 juta, level terendah sejak Februari 2021.

Kepala ekonom ZipRecruiter Julia Pollak menerangkan jumlah pekerjaan yang diiklankan di situs web AS juga terus menurun. Selain itu, kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menyempit.

"Jangan salah, pasar tenaga kerja sedang mendingin," ujarnya dalam sebuah wawancara.

Kepala Ekonom Raymond James Eugenio Aleman menilai pertambahan lapangan kerja September lalu tidak memberikan kepastian yang cukup untuk meyakinkan The Fed bahwa pasar tenaga kerja cukup untuk meredakan kekhawatiran inflasi.

"Peningkatan (dalam lowongan pekerjaan September) hari ini tidak mengimbangi penurunan 890 ribu bulan lalu. Itu merupakan indikasi bahwa pasar kerja masih sangat ketat, dan itu adalah berita buruk bagi Federal Reserve dan inflasi," katanya dalam sebuah pernyataan.

Melihat hal itu, Aleman memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada Rapat Komite Pasar Terbuka Federal Rabu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]