petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bersama4d

situs slot 138 terpercaya 319Jutaan kata 300900Orang-orang telah membaca serialisasi

《bersama4d》

DJKA siapkan kuota 12.180 motor gratis mudik Lebaran mulai 4 Maret******

DJKA siapkan kuota 12.180 motor gratis mudik Lebaran mulai 4 Maret
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar memberi keterangan soal angkutan motor gratis pada mudik Lebaran 1445 Hijriah di Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Harianto
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan kuota pengangkutan sebanyak 12.180 unit motor secara gratis bagi yang ingin mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, dengan pendaftaran dimulai sejak 4 Maret 2024.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Jumat mengatakan fasilitas layanan bertajuk Motis atau “Motor Gratis” tersebut akan dibuka sejak Senin 4 Maret dan akan melayani baik arus mudik hingga arus balik Lebaran nantinya.

“Untuk pendaftaran dimulai Senin 4 Maret sampai 18 April 2024. Untuk pelaksanaan Motis itu akan dilakukan selama tujuh hari di arus mudik dan tujuh hari di arus balik. Dengan periode Motis selama 14 hari baik harus balik maupun arus mudik itu kuota disiapkan 28.196 orang penumpang dan 12.180 unit motor,” kata Arif saat jumpa pers.

Arif menyampaikan bahwa masyarakat bisa mendaftar melalui website resmi yakni mudikgratis.dephub.go.id dengan persyaratan pertama adalah KTP, SIM yang masih berlaku, Kartu Keluarga serta STNK yang juga masih berlaku atau tidak mati pajak, serta besaran motor kurang dari 200 cc.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran secara langsung ke stasiun dengan membawa kendaraan beserta persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Semua berkas seperti KTP dan lainnya wajib membawa yang asli dan foto kopian, karena yang asli hanya akan diperlihatkan pada saat verifikasi.

Dia menyebut lokasi pendaftaran langsung dapat dilakukan di Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tanggerang, Depok Baru, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebonprujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, dan Kebumen.

Dia menerangkan untuk arus mudik dimulai 2-8 April. Sedangkan arus balik dimulai dari 13-19 April.

Arif menuturkan angkutan motor gratis dilakukan di tiga layanan pertama di lintas utara mulai dari Stasiun Cilegon-Jakarta Gudang-Cirebon Prujakan-Tegal-Pekalongan- Semarang Tawang. Di lintas ini pelayanan hanya akan dilakukan sekali sehari dengan kapasitas 530 penumpang dan 232 unit motor per hari.

“Jadi untuk pelayanan di lintas utara itu akan dilayani dengan satu lokomotif nanti ada lima kereta K3 PSO (Public Service Obligation), empat kereta bagasi, dan 1 KMP3 kereta makan. Lintas utara ini sehari hanya ada satu layanan selama tujuh hari dari tanggal 2-8 April. Dan kemudian baliknya juga sama 13-19 April,” jelasnya.

Kemudian di lintas tengah sehari dua kali pelayanan dari Stasiun Jakarta Gudang - Cirebon Prujakan - Purwokerto - Kroya - Kutoarjo. Dengan kapasitas penumpang 1.060 orang dan 464 unit motor per hari.

 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar menjelaskan lintasan pengangkutan motor gratis oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada mudik Lebaran 1445 Hijriah, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Harianto
 

Kemudian di lintas selatan sekali pelayanan sehari dari Stasiun Jakarta Gudang - Kiaracondong - Kroya - Gombong - Kebumen - Lempuyangan - Purwosari - Madiun. Kapasitas yang disiapkan 424 penumpang dan 174 unit motor per hari.

“Jangan lupa ini semua PP. Jadi dari barat ke timur tapi pada hari itu juga ada juga yang dari timur ke barat, contraflow. Layanan ini kita lakukan berdasarkan pengalaman kita dari tahun tahun kemarin. Jadi sudah kita kaji lintas mana saja yang ramai dan lintas mana saja yang sedikit penumpangnya,” tutur Arif.

Sementara itu, terkait dengan tarif terdapat batas parsial yang artinya kurang dari 290 km penumpang hanya membayar tarif Rp10.000, kemudian jika lebih dari 290 km tarifnya Rp20.000.

Dia menambahkan bahwa motor calon penumpang bisa ditinggalkan di stasiun tempat mendaftar atau stasiun keberangkatan sementara itu untuk motor akan dikirim oleh pihak DJKA ke stasiun Jakarta gudang untuk dimuat dan dibawa ke tujuan penumpang.

“Kami memberikan fasilitas motor silahkan tetap ditinggal di stasiun Tangerang, Depok Baru ataupun Bekasi, nanti kami angkut ke Jakarta Gudang untuk dimasukkan ke kereta motor gratis,” tambah Arif.

Arif juga mengatakan bahwa orang yang bisa menaiki kereta nantinya hanya dua orang dari motor yang akan diangkut. Lebih dari itu diperbolehkan dengan catatan orang ketiga merupakan anak dibawa usia 2 tahun. Kemudian setiap orang yang membawa motor diwajibkan nama yang tercantum di STNK sama dengan nama di KTP.

Baca juga: Legislator dukung Pemprov DKI fasilitasi mudik gratis demi bantu warga
Baca juga: Kemenhub selenggarakan program mudik gratis Lebaran 2024
Baca juga: Kemen BUMN tegaskan bakal gelar kembali Mudik Gratis BUMN
 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan******

CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan
Warga membeli beras murah saat operasi pasar khusus beras di Balai Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/tom
Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan diperlukan untuk memastikan inflasi saat Ramadhan terjaga, mengingat hingga kini komponen bergejolak (volatile food)masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi terutama dipicu oleh volatile food inflation. Jadi bagi pemerintah ini perlu memperkuat manajemen pangan,” ujar Mohammad Faisal ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan di sisi produksi dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif untuk menurunkan biaya produksi para petani.

Sementara di sisi distribusi, hal tersebut dapat diterapkan dengan memantau stok beras yang dimiliki oleh semua distributor, tidak hanya Perum Bulog, namun juga distributor swasta.

“Dalam hal demandatau di tingkat konsumen, ini perlu ada upaya pemerintah untuk diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis bahan pangan tertentu,” kata Faisal.

Menurutnya, komoditas pangan terutama beras, masih berpotensi untuk menjadi faktor pemicu inflasi pada Maret 2024, walaupun kemungkinan daya dorongnya sudah berkurang.

Ia menuturkan bahwa hal ini dikarenakan beberapa daerah penghasil beras sudah mulai panen bulan ini sehingga akan meningkatkan produksi beras.

Hasil produksi tersebut akan menambah surplus beras nasional yang sebelumnya menipis selama Januari hingga Februari 2024 karena konsumsi selama masa kampanye dan pemilihan umum serta keterlambatan masa tanam.

“Karena perubahan iklim, yang biasanya di Februari sudah mulai panen, nah ini di Maret baru mulai panen. Jadi itu juga yang membuat produksinya agak terlambat sedikit,” ucap Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pada Februari 2024 dengan andil sebesar 0,21 persen terhadap inflasi bulanan (month-to-month/mtm) serta 0,67 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year/yoy).

Baca juga: Pengamat sarankan manajemen pengendalian harga pangan selama Ramadhan
Baca juga: Presiden: Manajemen pengelolaan beras kunci antisipasi krisis pangan
Baca juga: DPR RI minta pemerintah terapkan manajemen stok pangan yang baik

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama******

Litbang Kemenag siapkan Policy Brief KUA melayani semua agama
Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno. (ANTARA/Asep Firmansyah)
Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis
Jakarta (ANTARA) - Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama tengah menyiapkan policy briefdan naskah akademik kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor layanan semua agama. "Ini tentang memudahkan fasilitasi layanan untuk umat, sama sekali tidak ada urusannya dengan pencampuradukan ranah teologis, melainkan bagaimana melahirkan fleksibilitas layanan yang menjangkau umat," ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag Amien Suyitno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Suyitno menekankan pentingnya penggunaan data sebagai landasan kebijakan, termasuk terkait revitalisasi kantor urusan agama. Optimalisasi peran KUA ini telah dicanangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak awal 2021. Fokus revitalisasi bukan hanya pada fasilitas fisik, tetapi juga fleksibilitas layanan.

Baca juga: Kemenag-Kemendagri segera berkoordinasi soal penyesuaian regulasi KUA
Baca juga: Guru Besar UIN Jakarta beri catatan rencana KUA untuk semua agama Kebijakan yang digulirkan Menag, kata Suyitno, merupakan terobosan solusi agar layanan pemerintah dapat menjangkau umat secara luas dan mendekati umat. Ia memandang selama ini tidak sedikit umat yang kesulitan melakukan pencatatan pernikahannya di kantor yang aksesnya cukup jauh. "Semua berpikir demi melayani umat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan nikah agama selain Islam di KUA. KUA itu bukan kantor urusan agama Islam, tetapi itu kantor urusan agama," katanya. Suyitno memaklumi adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan. Menurutnya, itu adalah hal biasa. Maka dari itu, Balitbang Diklat perlu melakukan pendalaman dengan mengkaji dari berbagai aspek. Sejumlah aspek yang dikaji meliputi regulasi, termasuk diskusi dengan beberapa ahli, praktisi, dan tokoh berbagai agama. Hasilnya, bisa dirumuskan menjadi policy brief. "Dari situlah yang akan kita formulasikan sebagai policy briefuntuk mendukung kebijakan tersebut," kata dia.

Baca juga: Menko PMK dukung penuh usulan KUA untuk semua agama
Baca juga: DPR ingatkan siapkan regulasi soal KUA jadi tempat nikah semua agama

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara mengisi voucher kosong telkomsel

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
kredivo amankah
99onlinesport
situs asli gacor
mimpi togel 2d
daftar game judi slot online
survey mendapatkan uang
buku erek erek 3d bergambar binatang
slot uang asli deposit dana
link slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pinjam kredivo tanpa upgrade
Bab 2 cara menggunakan 2 voucher di tokopedia
Bab 3 garuda999
Bab 4 erek2 28
Bab 5 cara pinjol
Bab 6 cara beli di akulaku tanpa uang muka
Bab 7 erek erek barang 2d
Bab 8 raja 69 slot
Bab 9 pinjol aman dan cepat cair
Bab 10 erek erek kuburan 3d
Bab 11 trik menang main domino gaple
Bab 12 youtube slot gacor
Bab 13 idn89
Bab 14 game paling gacor
Bab 15 slot tergacor dan terpercaya
Bab 16 pinjol tidak usah dibayar
Bab 17 erek 1000 mimpi
Bab 18 jam jam gacor slot pragmatic
Bab 19 tangkas slot
Bab 20 maxwin bet 600 berapa rupiah
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2377bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Dewa segala alam

ganja303
Kepala kebijakan luar negeri UE mengaku ngeri atas serangan Israel
Arsip - Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa yang juga Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell menyampaikan pandangan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Uni Eropa di Jakarta, Kamis (13/7/2023). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/aa.)
Athena (ANTARA) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell pada Kamis mengatakan dirinya merasa "ngeri" atas berita tentang serangan Israel terhadap kerumunan warga yang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Saya merasa ngeri dengan berita tentang pembantaian lagi warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," katanya di X.

"Kematian ini benar-benar tidak bisa diterima."

Sembari menekankan bahwa merampas bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, Borrell mengatakan bahwa "akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza harus diberikan."

Pernyataan Borrell tersebut muncul setelah pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina pada Kamis pagi saat mereka menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza, menewaskan sedikitnya 112 orang dan melukai 760 warga lainnya, menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza.

Israel meluncurkan serangan militer mematikan ke Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Tel Aviv telah menewaskan hampir 1.200 orang.

Sedikitnya 30.035 warga Palestina sejak saat itu telah tewas dan lebih dari 70.457 orang lainnya luka-luka di tengah kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya warga di Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Baca juga: Borrell desak Israel tidak melakukan serangan darat ke Rafah
Baca juga: Uni Eropa: Israel tak bisa halangi Palestina tentukan nasib sendiri

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan hari guntur dan kesedihan

tergacor slot
Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri) dan Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno (ketiga kanan) dalam pertemuan di Berlin, Jerman, Jumat (1/3/2024) . ANTARA/HO-Humas Kemnaker/aa.
Saya berharap kunjungan kerja kami ke Jerman kali ini, dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno membicarakan potensi pengembangan kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jerman.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Menaker Ida menyampaikan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara Indonesia dan Jerman selama ini sudah terjalin dengan baik.

Melalui Dubes Arif Havas, Ida berharap pemerintah Jerman untuk terus mendukung sekaligus meningkatkan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Saya berharap kunjungan kerja kami ke Jerman kali ini, dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, " ujar Ida Fauziyah usai pertemuan dI Berlin, Jerman pada hari ini.

Baca juga: Menaker apresiasi keseriusan Jerman dalam penempatan perawat Indonesia

Kerja sama Indonesia dan Jerman dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi selama ini terjalin cukup erat. Hingga saat ini, jelas Menaker, melalui GIZ pemerintah Jerman telah memberikan banyak dukungan untuk revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Dukungan dan bantuan Pemerintah Jerman di bidang ketenagakerjaan, antara lain pembangunan gedung pelatihan vokasi, pengembangan sistem dan program pelatihan vokasi, bantuan sistem akreditasi dan bantuan alat pelatihan, " katanya.

Ida menjelaskan bantuan awal Jerman melalui GIZ dalam pengembangan bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah pembangunan gedung Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung (BBPVP) dan pengembangan program Dual Vocational Training System atau kombinasi pelatihan di tempat kerja dan teori di sekolah kejuruan, serta Meister (kualifikasi yang diakui secara resmi).

Dengan fakta-fakta itu, tuturnya, pemerintah Indonesia dan Jerman terlihat memiliki fokus serupa untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Menaker bahas penempatan perawat Indonesia dalam kunjungan ke Jerman
Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Aku, si penjelajah bayangan

piala 777 slot
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos). (REUTERS/KIM HONG-JI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

mandalika4d
Kemenkumham: Kekayaan intelektual dapat perhatian penuh berbagai K/L
Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami (tengah) dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group (APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, Rabu (28/02/2024). ANTARA/HO-DJKI Kemenkumham
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI mengungkapkan kekayaan intelektual mendapat perhatian penuh dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) multi-sektoral di Indonesia.

Direktur Kerja Sama dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI Sri Lastami mengatakan berbagai K/L sesuai kewenangan-nya bersama-sama bergerak membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual untuk membantu proses komersialisasi.

"Untuk perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang efektif, kami telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa lembaga penegak hukum," ujar Lastami dalam Pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation - Intellectual Property Rights’ Experts Group(APEC-IPEG) ke-58 di Lima, Peru, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lastami menjelaskan, satgas tersebut juga merupakan forum diskusi untuk mempercepat penyelesaian kasus kekayaan intelektual. Dengan demikian, hal tersebut sejalan pula dengan pengembangan strategis IPEG, yaitu Rencana Aksi Aotearoa.

Selanjutnya, ia pun membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU) yang akan meningkatkan efektivitas penerapan sistem desain industri, memperkuat UU Desain Industri, dan menyelaraskan regulasi dengan perkembangan internasional di bidang desain industri.

"Diharapkan melalui revisi UU ini akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi kreasi dan inovasi di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual," ucap dia.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan perkembangan terkini terkait kebijakan pelindungan indikasi geografis (IG) di Indonesia serta strategi Indonesia mendukung usaha kecil dan menengah dalam pertemuan itu.

Dengan menetapkan tahun 2024 sebagai Tahun IG, Lastami menuturkan IG akan dirancang untuk mendapat perhatian khusus dari DJKI dan pemangku kepentingan terkait.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Baca juga: Pembayaran royalti penulis penting lindungi hak kekayaan intelektual

"DJKI juga telah menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dalam rangka menyukseskan Tahun IG," kata Lastami menambahkan.

Pertemuan APEC-IPEG dilakukan rutin di tingkat Asia Pasifik dan dihadiri oleh negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia. Adapun Pertemuan APEC-IPEG ke-58 digelar pada 25 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024.

Tahun ini Peru menjadi tuan rumah untuk pertemuan seluruh komite, kelompok kerja (working group), forum, dan sub-forum APEC, termasuk IPEG. Tujuan APEC yaitu meningkatkan kesejahteraan kawasan Asia-Pasifik melalui implementasi Visi APEC Putrajaya 2020-2040 yang mengidentifikasi tiga pilar.

Ketiga pilar dimaksud, yakni perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Pertemuan APEC-IPEG kali ini diawali dengan IPEG Workshop: IP Financing Dialogue with Industry Partners yang menampilkan pembicara dari Japan Patent Office(JPO) danInternational Trademark Association(INTA). Kedua pembicara menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing dalam menjalankan program terkait pembiayaan kekayaan intelektual.

Seluruh anggota APEC yang hadir pun menyampaikan usaha yang telah dilakukan guna perbaikan layanan kekayaan intelektual, serta kontribusi mereka dalam menyukseskan prioritas dan rencana kerja APEC.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

frebet
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos). (REUTERS/KIM HONG-JI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Legenda tangan dan mata

monte 777 slot
Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024