kode alam lele

Perjuangan menjadi lajang

Daging Rendang hingga Shabu Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Aneka daging sapi segar diskon 20 persen di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (24/3). Mulai dari daging rendang, shabu, hingga sukiyaki, semuanya diskon!

Khusus untuk pembelian daging shabu di Pontianak, harga per 100 gram mulai Rp33 ribuan aja, dari harga normal Rp41 ribu.

Lihat Juga : Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalau penasaran sama aneka daging segar yang diskon, intip daftar harga dagingnya di masing-masing wilayah berikut ini ya.

• Daging rendang, harga normal Rp138.500 per kg, harga diskon Rp110.800 per kg. Harga berlaku di Banjarmasin.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.500 per pack, harga sale Rp79.600 per pack. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging shabu 500gr, harga normal Rp99.000 per pack, harga diskon Rp79.200 per pack. Harga berlaku di Jabodetabek.
• Beef slice 500gr harga normal Rp79.900 per pack, harga sale Rp63.920 per pack. Harga berlaku di Jawa Timur.
• Beef sukiyaki, harga normal Rp199.000 per kilogram, harga sale Rp159.200 per kilogram. Harga berlaku di Padang.
• Prime slide shabu short plate, harga normal Rp220.000 per kilogram, harga sale Rp176.000 per kilogram. Harga berlaku di Denpasar.
• Beef shabu pack 500 gram, harga normal Rp105.000 per 100 kilogram pack, harga sale jadi Rp84.000 per 100 kilogram pack. Harga berlaku di Karawang.
• Daging shabu 250 kilogram, harga normal Rp41.900, harga diskon Rp33.520. Harga berlaku di Pontianak.
• Daging shabu pack 500 gram, harga normal Rp79.200, harga sale Rp79.200. Harga berlaku di Bandung.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp168.900 per 100 kilogram, harga sale Rp135.120 per 100 kilogram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp309.000, harga sale Rp247.200 per kilogram. Harga ini berlaku di Balikpapan.
• Beef slice 500 gr, harga normal 89.900, harga sale Rp71.920 per pack. Harga berlaku di Palembang dan Jambi.
• Daging rendang special, harga normal Rp140.000, harga sale Rp112.000 per kilogram. Harga berlaku di Lampung.
• Beef slice 500 gr, harga normal Rp85.900, harga sale Rp68.720 per pack. Harga berlaku di Pangkal Pinang.
• Daging shabu pack 500 gr, harga normal Rp95.900, harga sale Rp76.720 per pack. Harga berlaku di Palu.
• Beef shabu, harga normal Rp214.500, harga sale Rp171.600 per pack. Harga berlaku di Medan.
• Shabu impor 250 gr, harga normal Rp65.000, harga sale Rp52.000 per pack. Harga berlaku di Pekanbaru.
• Beef Sirlon, harga normal Rp145.000, harga sale Rp116.000 per kilogram. Harga berlaku di Mataram.
• Daging prime sukiyaki, harga normal Rp193.900, harga sale Rp155.120 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.
• Daging sukiyaki, harga normal Rp180.900, harga sale Rp144.720 per kilogram. Harga berlaku di Jawa Tengah.

Jangan sampai lewatkan promo ini, segera kunjungi Transmart terdekat dan borong daging segarnya!

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Sistem lotere penuh waktu

Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara******

Maersk, perusahaan logistik terintegrasi asal Denmark, buka suara terkait tragedi runtuhnyaJembatan Baltimorepada Selasa (26/3).

"Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi di Baltimore, dan pikiran kami bersama semua yang terkena dampak", ungkap manajemen Maersk dalam keterangan yang dikutip Reuters, Rabu (27/3).Ungkap perusahaan itu.

Selanjutnya, Maersk berjanji akan terus memantau penyelidikan terkait tragedi ini dan memberikan informasi terkini kepada pelanggan.

Kapal kontainer Dali menabrak Jembatan Baltimore di Kota Baltimore, AS pada Selasa kemarin. Berdasarkan laporan The Washington Post, tragedi ini dilaporkan menelan 6 nyawa.

Data London Stock Exchange Group (LSG) menunjukkan kapal tersebut dimiliki oleh Grace Ocean Pte dari Singapura yang dikelola oleh Synergy Marine Group.

Meski begitu, dilansir Reuters, saat kejadian kapal tersebut sedang disewa oleh Maersk yang merupakan perusahaan pengiriman barang.

Kapal tersebut diselidiki sedang membawa muatan pelanggan Maersk. Meski begini, tidak ada kru atau personel perusahaan yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan pantauan situs web Maersk, Dali direncanakan akan berangkat dari Baltimore awal Selasa dan tiba di Colombo pada 22 April.

Usai tragedi ini saham Maersk turun 3,2 persen.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Pemudik Diramal Melonjak, Pelindo Perbanyak Terminal Penumpang******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 menyiapkan 20 terminal penumpang dan kapal roll-on/roll-off (RoRo) untuk melayani arus mudik Lebaran 2024, yang diprediksi akan mencapai 713.449 penumpang atau naik 15 persen dari tahun lalu.

Pada 2023, penumpang embarkasi maupun debarkasi di Pelindo Regional 3 mencapai 620.291 orang.

Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari penambahan ini untuk mengatasi potensi lonjakan pemudik melalui jalur laut usai ada penambahan hari libur Lebaran dan cuti bersama.

Menurut Karlinda, sejumlah pelabuhan utama diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang yang signifikan dibandingkan hari biasa, seperti Tanjung Perak, Kumai, Batulicin, Sampit, Tenau Kupang hingga Tanjung Emas Semarang.

"Tak hanya persiapan dan koordinasi dengan internal perusahaan, namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk memastikan seluruh layanan untuk pemudik siap melayani," ujarnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsSukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%

Pelindo pun diakui telah melakukan persiapan lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan dan orang.

"Kami telah memastikan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja kami fasilitas umum baik fasilitas ruang tunggu, ruang menyusui, mushola hingga ruang kesehatan dipastikan siap melayani arus mudik lebaran tahun ini mulai sekarang," ujar Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki.