slot terbaru hari ini

Wanita muda terkemuka

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

IHSG Menguat ke 7.102 usai 10 Sektor Hijau******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.102 pada Senin (7/11). Indeks saham menguat 56,86 poin atau plus 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,63 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 290 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau, sepuluh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor dasar di angka 1,24 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,21 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 2,40 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,99 persen.

Bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 2,03 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 2,77 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 2,51 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 1,36 persen, indeks NYSE menguat 1,71 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,28 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Luhut Singgung Manfaat Besar Dana Desa: Banyak Ekonom Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuding pengamat ekonomitidak paham pentingnya kehadiran dana desa.

Luhut memaparkan Dana Desa sudah memberikan dampak besar untuk ekonomi di desa. Dampak antara lain berbentuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, hingga fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

"Saya sudah singgung tadi, dana desa itu apa dampaknya. Lihat ini, semua jadi ini jalan. Dana desa itu berpengaruh luar biasa. Banyak yang tidak tahu, pengamat-pengamat ekonomi (ekonom) itu tidak paham ini, tidak paham bahwa dampaknya itu begitu besar," kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Dalam data yang dipaparkan Luhut, Dana Desa yang terhimpun sejak 2015 mencapai lebih dari Rp460 triliun. Hasil dari penyaluran dana itu meningkatkan desa atau daerah mandiri dari 173 pada 2015 menjadi 3.269 pada 2021.

Selanjutnya, daerah terbelakang dan sangat terbelakang berkurang dari 41.315 pada 2015 menjadi 23.028 pada 2021. Lalu, jumlah orang miskin di desa tercatat menurun dari 17,89 juta pada Maret 2015 menjadi 15,37 juta orang pada 2021.

"Saya juga waktu selesai (pandemi) Covid-19, saya pikir kenapa sih ekonomi kita ini hebat. Saya pikir hanya karena industrialisasi kita makin maju, karena harga komoditas, ternyata karena dana desa yang kita bikin hampir Rp500 triliun selama 7 tahun itu berdampak kepada 74 ribu desa seluruh Indonesia yang setiap tahun menerima kurang lebih Rp1 miliar. Itu membuat ekonomi bertahan di desa," kata Luhut

Luhut menjelaskan di setiap desa ada kegiatan ekonomi berkat penyaluran dana desa ke 74 ribu desa lebih sebesar Rp1 miliar per tahun. "Jadi uang itu berputar di dalam, tanpa melalui kementerian, dia langsung dari Kementerian Keuangan turun ke pedesaan tadi," ujar Luhut.

Rincian manfaat dari adanya dana desa antara lain sebagai berikut, pembangunan jalan sepanjang 308 km, jembatan sepanjang 1,58 ribu meter, 12.244 unit pasar desa, 29.210 fasilitas olahraga, 1,30 juta unit air bersih, 80 ribu unit irigasi, 42 ribu kegiatan BUMD, dan 42 ribu unit fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Pintu Masuk Bali Dijaga Ketat, 48 Kapal ASDP Siaga Jelang KTT G20******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengungkapkan aparat telah melakukan penjagaan ketat di sejumlah pintu masuk menujuBali jelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengungkapkan penjagaan ketat termasuk pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan akses menuju Bali dari Pulau Jawa serta akses dari Lombok, Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai.

"ASDP sebagai BUMN, tentunya juga tidak ketinggalan dan siap berkontribusi dengan mendukung penuh G20 melalui kesiapan dan kelaikan kapal serta pelabuhan dan tentunya dengan memberikan pelayanan terbaik, sehingga KTT G20 dapat sukses dan berjalan lancar serta aman," terang Shelvy dalam keterangan resmi, Rabu (9/11).

"Fokus kami di dua lintas yakni Ketapang-Gilimanuk dan Padang Bai-Lembar yang memang menjadi pintu masuk menuju Bali dari Jawa dan Lombok. Kedua lintas ini diperkirakan menjadi jalur sibuk khususnya untuk logistik," ujarnya.

Sejak beberapa pekan lalu, sambungnya, situasi penyeberangan khususnya di lintas Ketapang-Gilimanuk sudah mulai sibuk dengan kedatangan sarana pendukung seperti peralatan dan kendaraan menuju ke Bali.

Pemerintah melakukan pengetatan arus penumpang dan kendaraan yang akan menuju Bali. Sejumlah personil telah diterjunkan ke lapangan yang terdiri dari Brimob Polda, BKO, Densus 88 guna mendukung sterilisasi dan pengamanan terkait penyelenggaraan G20.

"Pemeriksaan penumpang dan kendaraan diperketat yang akan menuju Bali. Sebelumnya juga telah dilakukan simulasi Tactical Floor Game (TGF) Komando Gabungan Pengamanan Giat G20, sehingga dapat mengantisipasi potensi-potensi terjadinya ancaman dan gangguan selama kegiatan berlangsung," ujarnya.

Saat ini, trafik penyeberangan dari Jawa ke Bali dan sebaliknya, serta trafik Lombok ke Bali dan sebaliknya dilaporkan masih terlihat lengang atau belum ada lonjakan signifikan.

"Di lintasan Ketapang-Gilimanuk kapal yang beroperasi masih normal. Dari total 48 kapal, sekitar 28 unit yang beroperasi selama 24 jam atau sebanyak 224 trip. Sisa 20 unit kapal stand bye, jika terjadi kondisi darurat atau bencana, akan dioperasikan," ujarnya.

Pada periode 1-8 November 2022, di lintas Ketapang-Gilimanuk tercatat total jumlah penumpang sebanyak 211.483 orang dan kendaraan 64.093 unit. Sementara, di lintas Lembar-Padang Bai pada periode yang sama tercatat total jumlah penumpang 4.863 orang dan kendaraan roda empat atau lebih 3.294 unit.

"Dari total 24 kapal yang standbye, sekitar 13 kapal beroperasi melayani rute Padangbai-Lembar dengan rata-rata 26 trip per hari. Saat ini trafik juga masih landai, tidak ada kenaikan signifikan dari pergerakan penumpang dan kendaraan," ujarnya.

ASDP juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Kesyahbandaran Operasi Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten, serta TNI/Polri.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Ancol Digugat Puluhan Miliar Rupiah oleh PT Arkindo******

Taman Impian Jaya Ancol digugat miliaran rupiah oleh PT Arkindo. Gugatanperdata itu turut menyeret tiga pihak lain, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI cq Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan, dan PT Jamkrida Jakarta.

Gugatan tercantum berdasarkan informasi di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), gugatan tersebut teregister pada 25 Oktober 2022 dengan nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta tergugat I dan tergugat II berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Ecovention Building Jl. Lodan Timur Nomor 7 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta," bunyi poin dua petitum gugatan tersebut.

Pembayaran materiil dan imateriil juga masuk dalam gugatan PT Arkindo yang tertuang dalam petitum empat dan lima, yang tertulis sebagai berikut:

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp9.157.519.315," tulis poin empat petitum gugatan tersebut.

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat sebesar Rp14.912.287.785," bunyi poin lima petitum gugatan.

Dikutip dari Detik, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol mengonfirmasi soal gugatan dari PT Arkindo. Namun, pihak Ancol enggan memberikan tanggapan lebih jauh.

"Persidangan pertama dijadwalkan di 22 November 2022. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan," ujar Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Eko Nugroho.

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]