shopee bisa kredit hp

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Alasan Bisnis Tupperware Terancam Tutup******

Perusahaan multinasional Tupperware terancam bangkrut karena kondisi perusahaan yang memburuk.

Pemicunya, tidak lepas dari penjualan produk yang menurun. Akibat kondisi tersebut Tupperware berencana memangkas jumlah pekerjanya atau PHK. 

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portfolio real estate untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya. 

Saunders menyebut, Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

PII Siap Jadi Penjamin Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta******

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII mengaku belum menerima mandat dari pemerintah untuk menjamin utang Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). Pernyataan diberikan terkait rekomendasi penjaminan utang Kereta Cepat yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan beberapa waktu lalu.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan mandat yang diberikan kepada perusahaannya adalah menjadi badan usaha penjamin infrastruktur. Tujuannya adalah melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

PT PII disinggung oleh  Luhut selepas ia pulang dari China untuk negosiasi bunga utang proyek KCJB. Luhut mengatakan China kekeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kudu menjamin pembayaran utang RI ke China.

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut karena proses penjaminan melalui APBN cukup rumit. Ia kemudian merekomendasikan penjaminan melalui PT PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," sambungnya.

Di lain sisi, Luhut mengatakan Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah mau turun lagi sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "PII Belum Terima Mandat Luhut Jadi Penjamin Utang Kereta Cepat" pada Rabu (12/4) pukul 17.50 setelah menerima penjelasan dari pihak terkait.

Thor yang marah

Kemendag Respons Kabar RI Bakal Gabung BRICS******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kabar Indonesia akan bergabung dengan blok negara-negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan keputusan Indonesia akan bergabung dengan blok tersebut masih akan melihat situasi ke depan. Namun, ia tak menampik Indonesia ingin bergabung dengan BRICS.

"Itu kan dari dulu ada aspirasi dari negara-negara luar (mau gabung BRICS). Kita lihat progresnya karena BRICS kan salah satu kekuatan terbesar regional. Indonesia kan sangat berpotensi untuk itu," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Jerry, Indonesia telah lama ingin bergabung dengan BRICS. Namun, ia enggan memberi kepastian apakah Indonesia telah mendaftar untuk bergabung dengan blok itu.

"Dari dulu itu kan. Kan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ada yang bilang (huruf) I (dalam BRICS) harusnya ada dua yaitu India dan Indonesia," katanya.

Sebelumnya, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal mengatakan 13 negara telah secara resmi meminta untuk bergabung dengan Brics. Sedangkan enam negara lainnya telah meminta secara tidak resmi.

"Kami menerima lamaran untuk bergabung setiap hari," ujarnya, dikutip dari CNBC.

Arab Saudi dan Iran disebut telah mendaftar secara resmi. Sementara negara lain yang menunjukkan minat untuk bergabung adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir dan Bahrain, ditambah satu negara dari Afrika Timur dan satu negara Afrika Barat.

Indonesia juga dilaporkan sudah tertarik bergabung dengan BRICS dan diharapkan memberi peran besar di organisasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

Rekor pertempuran inti

Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten pada mudik Lebaran tahun ini.

Penambahan dermaga tersebut dilakukan guna mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak yang saat ini memiliki tujuh dermaga. Dengan tambahan ini total untuk penyeberangan dari Jawa ke Sumatera ada 12 dermaga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta Pelabuhan Indah Kiat-Panjang juga dipergunakan selama arus mudik.

Selain menambah dermaga, Budi juga mengatakan pihaknya akan menambah jumlah kapal.

Sementara itu, melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, pada lintasan Ciwandan-Bakauheni akan dilayani oleh sebanyak 12 unit kapal RoRo, sedangkan lintasan Ciwandan - Panjang akan dilayani oleh tiga unit kapal milik PT Pelni dan PT ALP.

Dermaga di Pelabuhan Ciwandan di antaranya dermaga 02, dermaga 03, dermaga 05A, 06 dan juga 07 dengan rencana 24 trip per hari.

Sementara itu, tujuh dermaga yang beroperasi di Pelabuhan Merak akan dilayani dengan total 65 kapal RoRo.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan Pelabuhan Ciwandan akan beroperasi bersamaan dengan pelabuhan penyeberangan lainnya selama mudik lebaran, khususnya bagi pengguna sepeda motor dan truk logistik.

"Nantinya kendaraan roda empat dan bus akan menggunakan Pelabuhan Merak untuk arus mudik dan Bakauheni untuk arus balik, terpisah dengan kendaraan roda dua dan truk agar tidak terlalu padat," ungkapnya.

Ia menambahkan pengalihan sepeda motor dan truk ke Pelabuhan Ciwandan akan dilakukan secara sistem melalui aplikasi Ferizy sehingga penjualan tiket khusus sepeda motor dan truk logistik hanya ada pilihan melalui lintas Ciwandan-Bakauheni dan Ciwandan-Panjang.

"Diharapkan dengan beroperasinya Pelabuhan Ciwandan dapat mengurangi waktu tunggu pengguna sepeda motor untuk diangkut masuk ke kapal penyeberangan," kata Hendro.

Beli Tiket Penyeberangan Online

Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman para pemudik yang menggunakan angkutan penyeberangan, Hendro pun mengimbau masyarakat untuk membeli tiket secara daring (online) melalui Ferizy baik saat mudik maupun balik.

Adapun tahapan untuk membeli tiket melalui Ferizy yaitu:

1. Download aplikasi Ferizy di Smartphone atau melalu website ferizy.com
2. Pilih jadwal keberangkatan
3. Isi data diri dengan lengkap
4. Lakukan pembayaran
5. Elektronik Tiket akan dikirimkan ke email
6. Tunjukkan Elektronik Tiket pada petugas di pelabuhan dan akan ditukar dengan boarding pass.

"Kalau sudah memegangboarding passmaka masyarakat sudah bisa proses masuk ke dalam kapal. Tentunya dengan Ferizy, akan mempercepat proses masuknya kendaraan ke kapal sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama," ucap Hendro.

[Gambas:Video CNN]