pinjam saldo ovo

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Jumlah Investor Reksa Dana Naik 32 Persen, Tembus 9 Juta******

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor reksa danatelah mencapai 9.090.977 hingga September 2022. Capaian tersebut meningkat 32,9 persen dibandingkan akhir 2021 lalu yang sebesar 6.840.234 investor.

Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan kenaikan jumlah investor reksa dana membuktikan bahwa semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan produk pasar modal.

"Reksa dana dapat dijadikan sebagai alternatif investasi awal bagi masyarakat yang memiliki uang dan ingin berinvestasi di pasar modal," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Selain itu, Uriep menyebut pertumbuhan Asset Under Management (AUM) reksa dana selling agent fintech terus bertumbuh sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Selama setahun terakhir, jumlah AUM reksa dana selling agent fintech telah meningkat 58 persen menjadi sebesar Rp24,77 triliun.

Antusiasme masyarakat Indonesia dalam berinvestasi itu tercermin dari jumlah kepemilikan reksa dana oleh investor lokal yang menguasai 97,36 persen total aset.

Berdasarkan data kepemilikan jenis produk reksa dana pada September 2022, terdapat tiga jenis reksa dana dengan jumlah investor terbanyak.

Reksa dana pasar uang atau money market fund merupakan jenis produk reksa dana dengan jumlah investor terbanyak, yakni sebesar 2.448.265 investor, meningkat 28,8 persen dari 2021.

Selanjutnya disusul oleh reksa dana pendapatan tetap atau fixed income fund dengan jumlah investor sebanyak 938.039 investor, meningkat 13,6 persen dari 2021.

Selanjutnya, reksa dana saham atau equity fund dengan jumlah investor sebanyak 788.282 yang meningkat sebanyak 23,5 persen dari 2021. Dari sisi dana kelolaan, reksa dana pendapatan tetap memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar Rp148,71 triliun pada September 2022.

Kepala Divisi Penyelesaian Transaksi dan Administrasi Layanan KSEI Dharma Setyadi mengungkap berdasarkan data akhir 2018 sampai September 2022, subscription reksa dana rata-rata selalu meningkat, yaitu 93 persen setiap tahunnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik untuk berinvestasi pada produk reksa dana dilihat dari data jumlah frekuensi transaksi reksa dana selama lima tahun terakhir," jelasnya.

Dharma menambahkan sejak 2016, KSEI sebagai salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) telah diberikan mandat terkait dengan administrasi data investor reksa dana.

Menurutnya, KSEI telah menerapkan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang sejalan dengan pengembangan pasar modal. Sistem tersebut membantu regulator pasar modal untuk melakukan pengawasan serta pengelolaan investasi yang lebih efisien dan efektif.

Dengan S-Invest, data investor pasar modal dapat terkonsolidasi di KSEI karena investor reksa dana juga diberikan nomor SID serta dapat memantau produk reksa dana yang dimilikinya melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) yang disediakan KSEI.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.

Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.

'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.

Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Artis pakaian wanita

Daftar Cadangan Makanan yang Diatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah pada 24 Oktober kemarin.

Dalam beleid itu ada 11 cadangan makanan yang nantinya akan diatur oleh negara demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Bahan pangan pokok tersebut adalah;

b. Jagung

c. Kedelai

d. Bawang

e. Cabai

f. Daging Unggas

g. Telur Unggas

h. Daging Ruminansia

i. Gula konsumsi

j. Minyak goreng

h. Ikan

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Kamis (27/10).

Sementara itu, dalam aturan tersebut cadangan pangan itu akan digunakan untuk mengatasi 5 masalah, yaitu;

a. Kekurangan atau krisis pangan

b. Gejolak harga pangan

c. Bencana alam

d. Bencana sosial

e. keadaan darurat.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati******

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan pengusahaakan lebih waspada dalam ekspansi bisnispada 2023 karena risiko resesiglobal.

"Sebenarnya, kami optimistis, tapi tetap berhati-hati. Kalau ekspansi dan lain-lain, kita mesti lihat demand-nya (permintaan) pasarnya, dan lain-lain. Yang penting sekarang, di perusahaan costitu (biaya) tidak mempengaruhi efisiensi," ujarnya dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas dan Kadin seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Adapun, investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperkirakan tetap tumbuh ke depan.

Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pun, sambung dia, akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart cityyang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi. Apalagi, kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," imbuh Shinta.

Selanjutnya, sektor padat karya diperkirakan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana sektorstartup.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi ini sulit karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan. Jadi, mereka banyak melakukan efisiensi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.

Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.

Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.

Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.

"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]