max win

sistem perdagangan paksa

Menpan RB Sebut THR PNS Cair H******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) diberikan paling lambat lima hari sebelum Lebaran.

Hal itu disampaikan Azwar usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

"Saya tanya menteri, ya minimal H-5 sudah inilah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut perusahaan wajib memberikan THR H-7 Idulfitri.

Ia menegaskan pembayaran THR tidak boleh dicicil.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat, maka Kemnaker akan memberikan sanksi. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Dewa Raja Sepuluh Arah

IHSG Diproyeksi Menguat Jangka Pendek******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melanjutkan penguatan pada Selasa (21/3).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan potensi itu terjadi karena indeks masih mempertahankan peluang melanjutkan uptrend jangka pendek. Namun itu bisa terjadi apabila indeks bisa terjaga di atas level 6.543.

Jika yang terjadi sebaliknya, maka kemungkinan IHSG kembali melemah.

Atas sentimen itu, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, seperti; ASII (trading buy), BBNI (accumulative buy), ESSA (buy on weakness), GOTO (buy on weakness), dan INDF (buy on weakness).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih terlihat betah dalam masa konsolidasi setelah melemah cukup besar sejak bulan lalu. Karenanya, pergerakannya juga masih akan terbatas apalagi sejumlah sentimen negatif masih membayangi.

Ia memproyeksikan IHSG bakal bergerak di rentang 6.598-6.732 pada hari ini.

"IHSG masih dibayangi dengan potensi tekanan yang masih cukup besar dalam rentang jangka pendek," ujarnya 

Namun, ia mengatakan momentum pelemahan ini  bisa dimanfaatkan dengan baik oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang. Sebab, capital inflowsecara year to date masih akan menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Karenanya, William merekomendasikan sejumlah saham untuk dikoleksi, yakni ICBP, ASII, TBIG, BBCA, AALI, ASRI, INDF, dan AKRA.

IHSG ditutup di level 6.612 pada Senin (20/3). Indeks saham melemah 65 poin atau 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 175 saham menguat, 346 terkoreksi, dan 189 lainnya stagnan.

Terkoreksinya IHSG ini terpantau juga dari 11 sebelas indeks sektoral, hanya satu yang menguat yakni kebutuhan dasar plus 0,38 persen. Sedangkan, 10 sektor lainnya melemah dipimpin oleh teknologi minus 3,47 persen.

Saya mendengar angin bertiup

Menpan RB Sebut THR PNS Cair H******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) diberikan paling lambat lima hari sebelum Lebaran.

Hal itu disampaikan Azwar usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

"Saya tanya menteri, ya minimal H-5 sudah inilah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut perusahaan wajib memberikan THR H-7 Idulfitri.

Ia menegaskan pembayaran THR tidak boleh dicicil.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat, maka Kemnaker akan memberikan sanksi. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Harga Daging Sapi di Sumut Tembus Rp160 Ribu per Kg Jelang Lebaran******

Harga daging sapidi pasar tradisional Sumatra Utara(Sumut) naik menjadi Rp160.000 per kg jelangLebaran, padahal biasanya daging sapi dijual Rp125.000 per kg.

Meski terjadi lonjakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memastikan ketersediaan daging sapi cukup. Saat ini, kebutuhan daging di Sumut surplus sebesar 2.230 ton.

"Kita ketahui konsumsi daging pada perayaan Idulfitri nantinya pasti akan meningkat. Kondisi di Sumut, hampir di seluruh kabupaten/kota untuk daging kita nyatakan aman, karena stok daging kita surplus sebesar 2.230 ton," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut Lies Handayani Siregar, Senin (10/4).

"Jangan khawatir dengan daging beku ini karena sangat aman untuk dikonsumsi," pungkasnya.

Ia juga memastikan daging sapi yang beredar di pasar aman dari virus PMK. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan produk ternak tersebut.

"Tahun ini dilaporkan kabupaten/kota untuk penyakit PMK sudah sangat menurun. Di setiap perbatasan provinsi sudah adacheck pointyang memastikan ternak bebas PMK. Jadi setiap ternak yang masuk atau keluar provinsi akan terdeteksi virus PMK hewan tersebut," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.