lagi gacor

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Cerita Desa Kecil

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

IHSG Perkasa ke 6.779 usai 297 Saham Menguat******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.779 pada Selasa (9/5). Indeks saham menguat 10,34 poin atau 0,15 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,2 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 236 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,01 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 2,09 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,12 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,33 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,25 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,61 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,05 persen, indeks NYSE Composite 0,07 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Alasan Jokowi Tunjuk Mentan SYL Jadi Menperin Ad Interim******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim. Syahrul menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita.

Penunjukan tersebut sesuai dengan surat permohonan Menperin dengan Nomor B/139/M-IND/KP/IV/2023 yang dibuat Agus.

Dalam surat itu, Agus memohon cuti kerja kepada Jokowi dari 15-23 Mei 2023. Ia juga merekomendasikan Syahrul untuk menggantikan posisinya sementara.

Dalam keterangan yang sama, surat permohonan itu disebut sudah ditandatangani Menteri Sekretariat Negara Pratikno,dengan tembusan Presiden Jokowi.

CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi pengajuan cuti Agus Gumiwang kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dan juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

peternakan ajaib

Data BPS: 200 Orang Masih Menganggur Akibat Covid******

BPSmenyebut 200 ribu orang masih menjadi penganggurandi Indonesia akibat pandemi covid-19 sampai akhir Februari 2023.

Berdasarkan data yang mereka rilis, Jumat (5/5), total penduduk yang masih merasakan dampak covid-19 sebanyak 3,6 juta orang atau 1,70 persen dari 211,59 orang penduduk usia kerja di akhir Februari 2023.

Penduduk usia kerja terdampak pandemi tersebut terbagi menjadi empat. Pertama,yang masih pengangguran karena covid-19 sebanyak 200 ribu orang. Jumlah ini turun dari Februari 2022 yang sebanyak 960 ribu orang.

Keempat,penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 masih ada sebanyak 3,07 juta orang. Ini adalah dampak yang paling banyak dirasakan oleh pekerja, meski sudah turun dari Februari 2022 sebanyak 9,44 juta orang.

Secara total, BPS mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta orang Indonesia yang menganggur per Februari 2023. Secara persentase sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Banten sebesar 7,97 persen dan Jawa Barat sebesar 7,89 persen. Sedangkan terendah ada di wilayah Sulawesi Barat dan Gorontalo masing-masing 3,04 persen dan 3,07 persen.

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di perdesaan hanya 3,42 persen.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Volvo Bakal PHK 1.300 Karyawan di Swedia******

Produsen mobil asal Swedia VolvoCars akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.300 karyawan demi memangkas biaya operasional.

PHK tersebut berlaku pada karyawan yang berbasis di kantor Swedia. Angka 1.300 karyawan itu setara dengan 6 persen dari seluruh jumlah pekerja di kantor Swedia.

CEO Volvo Jim Rowan mengatakan efisiensi biaya operasional cukup membantu perusahaan bertahan. Oleh karena itu, PHK pun jadi pilihan.

Meski demikian, ia belum bisa merinci berapa biaya operasional yang bisa dihemat dari PHK 1.300 karyawan itu. Rowan juga belum menjelaskan 1.300 karyawan itu dari divisi apa saja. Yang jelas, fokus utamanya adalah pada posisi berbasis kantor.

Menurutnya, Volvo akan memangkas sejumlah karyawan dari cabang secara global dalam beberapa bulan mendatang.

"Kami menjual di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, jadi menurut saya ada peluang bagi kami untuk menjadi lebih efisien di seluruh jaringan," pungkas Rowan.

[Gambas:Video CNN]