bunga pinjol paling rendah 880Jutaan kata 214045Orang-orang telah membaca serialisasi
《dana bayar nanti》
Israel Hancurkan Sekolah Berafiliasi PBB, Puluhan Nyawa Pengungsi Melayang******
GAZA — Israel masih membabi buta. Pada Sabtu (19/11/2023), tentara Israel kembali mengebom sekolah afiliasi PBB di utara Gaza yang menjadi tempat mengungsi ribuan warga sipil.
Puluhan orang tewas dan ratusan terluka akibat aksi brutal tersebut.
Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI
Tim medis Palestina melaporkan saat ini sulit memindahkan jenazah dan memindahkan korban luka untuk perawatan.
Sekolah yang dibom itu bernama Al-Fakhoura yang berada di Jabalia, utara Gaza.
Sekolah tersebut berafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Sumber medis Palestina mengatakan kepada Anadolu,”jenazah para syuhada menutupi koridor sekolah.”
Mereka mengungkapkan sulitnya mengevakuasi yang terluka dan tewas dari gedung padahal di tempat itulah ribuan pengungsi sipil berlindung.
Kementerian Luar Negeri Palestina pengeboman Sekolah Al-Fakhoura Israel itu sebagai pembantaian di Jalur Gaza.
“Kami mengutuk keras pembantaian massal, yang terbaru adalah pembantaian keji di Sekolah Al-Fakhoura yang penuh dengan orang-orang yang terpaksa mengungsi. Ini bukti baru bahwa perang Israel bertujuan mengosongkan seluruh wilayah Jalur Gaza dari penduduk Palestina,” tulis kementerian itu.
Sejak Israel membombardir Gaza pada 7 Oktober, lebih dari 12.000 warga Palestina tewas, termasuk 8.300 perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 30 ribu lainnya terluka.
Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, mesjid dan gereja di Gaza, rusak atau hancur.
Blokade Israel telah memutus pasokan bahan bakar, listrik dan air ke Gaza serta mengurangi bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, jumlah kematian di Israel mencapai 1.200 orang.
Pengamat Sarankan Jokowi Bertindak sebagai Negarawan di Tengah Pemilu 2024******
SOLO —Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah pemilihan umum (pemilu).
“Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%
Menurut dia, presiden sebaiknya menegur anak buahnya. Presiden harus melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, terutama jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis.
Dedi mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
Sebagai kepala pemerintahan dan negara, lanjut dia, presiden merupakan penyelenggara pemilu. Jika presiden memihak, maka dikhawatirkan akan merusak proses pemilu tersebut.
“Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu,” ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia mengutarakan bahwa pernyataan Jokowi itu juga dapat memengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri saat menjalankan tugas.
“KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana,” katanya.
Ia menilai sikap presiden akan memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan meski KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden.
“Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujarnya.
Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang selalu menyatakan bahwa presiden akan netral dan mendukung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Namun, belakangan ini justru atau kemarin menyatakan boleh memihak. Kalau kita lihat sebetulnya, ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan juga menteri,” kata Ikrar.
Di sisi lain, Ikrar menilai akan sulit dibedakan aktivitas presiden dan para menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika mereka ikut dalam kampanye politik.
“Karena kita tahu bahwa kunjungan presiden dan menteri ke beberapa daerah itu tidak sedikit yang melakukan kampanye politik,” ujarnya.
Label:koko5000、aplikasi belanja online paylater、3 macam slot vip
Terkait:mpo8080、96 slot、situs slot paling bagus、gantengqq、cara menghindari pinjol、situs judi slot resmi terpercaya、pinjol tanpa biaya admin、rajaasia88、akun tergacor hari ini、impian88
bab terbaru:slot kasih maxwin(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《dana bayar nanti》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor toHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dana bayar nanti》bab terbaru。