slot joni

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Menantu setingkat dewa

Cara Daftar Mudik Motor Gratis Kemenhub dengan Kereta Api******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan mudik gratis2023 dengan berbagai moda, termasuk kereta api dan kapal laut. Program ini bisa diikuti oleh pemudik yang ingin turut membawa motornya ke kampung halaman.

Program mudik motor gratis (motis) ini dengan moda kereta api diselenggarakan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. Ada kuota sekitar 46 ribu penumpang dan sekitar 10 ribu unit sepeda motor yang siap diberangkatkan dalam program ini.

Sementara itu, mudik motor gratis dengan kapal laut dipimpin oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Kuota motis dengan kapal laut lebih sedikit, yakni hanya untuk 5 ribu penumpang dengan 2.500 motor.

Sementara, pemudik yang berminat menggunakan moda kapal laut, pendaftaran baru akan dibuka pada 20 Maret hingga 5 April nanti.

Dikutip dari situs resmi dan Instagram Kemenhub, berikut syarat dan cara daftar mudik motor gratis Kemenhub 2023:

Syarat daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

- Para peserta diwajibkan sudah vaksin booster.

- Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C.

- Wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

- Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

- Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya.

- Sepeda motor diserahkan H-1 atau satu hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor.

- Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion.

- BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan.

Cara daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

- Mendaftarkan diri secara online melalui mudikgratis.dephub.go.id. atau mendatangi posko pendaftaran yang ditunjuk.

- Jika sudah berhasil mendaftar secara online, peserta wajin melakukan verifikasi ke posko sesuai waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis.

- Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya.

- Sepeda motor diserahkan H-1 atau satu hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor.

- Pada saat penyerahan sepeda motor, peserta wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

- Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

- Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion.

- BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan.

- Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

- Peserta dilarang memberikan tip bagi petugas.

- Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

- Para peserta diwajibkan sudah vaksin booster.

Rute mudik motor gratis Kemenhub moda kereta api

Arus mudik: 11 April-20 April 2023

Arus balik: 25 April-4 Mei 2023

Jalur mudik:

Lintas Utara Cilegon-Jakarta Gudang-Semarang Tawang: Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Pasar Senen (naik penumpang), Cirebon Prujakan, Pekalongan, Semarang Tawang.

Lintas tengah Jakarta Gudang-Purwosari: Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Pasar Senen (naik penumpang), Cirebon Prujakan, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari.

Lintas Selatan Kiaracondong-Purwosari: Stasiun Kiaracondong, Tasikmalaya, Sidareja, Kroya, Gombong, Semarang Tawang, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari.

Syarat daftar mudik gratis Kemenhub moda kapal laut

Kondisi sepeda motor:

- Layak jalan.

- Tidak boleh ada modifikasi/aksesoris tambahan yang dapat mengganggu proses pengangkutan motor ke dalam kapal.

- Tidak boleh ada box tambahan di samping kiri, kanan, maupun belakang.

- Jumlah helm harus sesuai dengan jumlah penumpang.

- BBM wajib dalam keadaan maksimal 1 liter per motor.

- Wajib sudah melakukan vaksin Covid-19.

Cara daftar mudik motor gratis Kemenhub moda kapal laut

- Wajib mendaftarkan diri secara online melalui mudikgratis.dephub.go.id dan memilih moda transportasi laut.

- Identitas diri berupa KTP, SIM C. Bagi yang membawa anak dibawah usia 17 tahun wajib membawa Kartu Keluarga (KK).

- Identitas atau bukti kepemilikan motor berupa STNK yang masih berlaku.

- Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online, wajib melakukan verifikasi ke posko yang sudah disediakan, dengan membawa persyaratan identitas diri yang asli (KTP, SIM C, dan KK) juga STNK Motor, paling lambat 2x24 jam setelah tanggal pendaftaran online.

Rute mudik motor gratis Kemenhub moda kapal laut

Arus mudik:

- Rute: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta-Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang (KM Dobonsolo)

- Jadwal: 15 dan 17 April 2023

Arus balik:

- Rute: Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang-Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta (KM Dobonsolo)

- Jadwal: 25 dan 28 April 2023

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Kemenhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar rapat koordinasi di Kantor Jasa Marga KM 70B Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (19/3).

Rapat tersebut membahas langkah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan roda empat pada masa mudik Lebaran2023 di jalur tol Jakarta ke arah Cikampek, Cipali, sampai ke Semarang. Pergerakan kendaraan diprediksi akan meningkat dibanding masa mudik Lebaran tahun lalu.

"Persiapan kita lakukan sejak dini, sehingga kita bisa lebih siap dan masih punya waktu untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan yang akan melintas di empat gerbang tol utama yaitu Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip utama, akan lebih tinggi dibanding masa mudik lebaran tahun 2022.

"Diprediksi jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek mencapai 2,2 juta kendaraan atau naik 2,8 persen dan yang masuk Jabodetabek mencapai 2,3 juta kendaraan atau naik 1,4 persen dibandingkan masa mudik Lebaran tahun 2022 tahun lalu," kata Budi.

Budi pun menyatakan akan berkoordinasi intensif dengan Korlantas Polri, Kementeritan PUPR, Badan Pengelolaan Jalan Tol, Jasa Marga, dan unsur lainnya untuk menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti, contra flow, one way,dan pembatasan angkutan barang.

Upaya lain yang dilakukan yaitu, menambah dan meningkatkan fasilitas prasarana jalan seperti, perbaikan dan pelebaran jalan, penambahan rest area,penambahan marka jalan, dan fasilitas jalan lainnya.

Lihat Juga : Bawaslu Waspada 'Sedekah Terselubung' Selama Bulan Ramadan

"Kami bekerja kompak sebagai tim dan tengah menyiapkan berbagai hal, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menentukan waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas, yang penerapannya di lapangan akan dilakukan oleh Korlantas Polri," ujar dia.

Budi mengimbau masyarakat pengguna kendaraan pribadi roda empat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik.

Berdasarkan prediksi, peningkatan arus mudik aian terjadi sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023 dan akan mencapai puncaknya pada H-1 atau Jumat 21 April 2023.

Sementara untuk arus balik, puncaknya terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April 2023 dan masih akan cukup tinggi hingga H+3 atau Rabu 26 April 2023.

"Pilih waktu mudik lebih awal, dan hindari waktu puncak arus mudik dan balik. Sehingga diharapkan, penyebaran pergerakan kendaraan lebih merata dan tidak terjadi suatu puncak lonjakan di satu hari tertentu yang sangat tinggi," katanya.

Panggilan Sihir

Wapres soal Impor Baju Bekas: Industri Tekstil RI Bisa Mati******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang impor pakaian bekasadalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menurutnya, impor pakaian bekas tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri. Jika dibiarkan saja, industri lokal bisa terbunuh.

"Impor baju bekas itu membahayakan industri nasional kita, industri tekstil kita. Nanti produk-produk dalam negeri terganggu kalau ada impor pakaian bekas. Industri tekstil kita bisa terganggu dan mati," ujarnya di Riau yang ditayangkan melalui youtube Wapres RI, Senin (20/3).

"Di samping itu juga ada hal-hal lain dianggapnya, meski nggak potensial, seperti kurang kebersihan, kesehatannya. Kemudian juga tidak baiklah lah," jelasnya.

Ma'ruf tak lupa mengimbau masyarakat mulai sekarang membeli pakaian produksi lokal saja. Harganya juga terjangkau dan masih baru.

"Jadi kita sedang menggiatkan bangga produk sendiri. Saya kira Pak Presiden sudah katakan itu ya, kita majukan industri dalam negeri dan beli produk dalam negeri," jelasnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, pada 2022 volume impor pakaian bekas (dengan HS Code 63090000) memang melonjak hingga 227,75 persen menjadi 26,22 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 8 ton, dengan nilai devisa impor sejumlah US2.146 atau setara Rp4,21 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.