pinjol yang aman dan diawasi ojk

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Pilpres Bisa Satu Putaran, Bahlil Klaim Investor Tak Ragu Masuk RI******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini prospekinvestasi Indonesia makin cerah usaiPilpres 2024 berpeluang satu putaran.

Hingga Minggu (17/3), paslon capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di 33 provinsi.

Menurutnya, meski hasil resmi belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, perbedaan yang besar membuat investor yakin masuk ke dalam negeri alias tak lagi wait and see.

Kendati, ia menekankan akan tetap menunggu hasil resmi KPU sebelum memutuskan kebijakan ke depannya. Tapi ia yakin tidak akan berbeda jauh dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei.

"Tapi kita tetap menunggu keputusan KPU," imbuhnya.

Dengan kondisi ini, ia yakin target investasi yang sebesar Rp1.650 triliun pada tahun ini akan tercapai. Bahkan bisa melebihi proyeksi seperti tahun lalu.

Pada 2023, BKPM mencatat realisasi investasi periode Januari-Desember 2023 sebesar Rp1.418,9 triliun atau 101,3 persen dari target investasi sebesar Rp1.400 triliun.

"Kami melewati 2023 dengan target investasi Rp1.400 triliun. Di mana PMA kita 52,4 persen dan PMDN 47,6 persen. Itu untuk 2023, nah mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 1.823.543 orang," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Kenapa Rugi Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T?******

Kejaksaan Agung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis menjadi tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Penetapan mereka lakukan setelah memeriksa Harvey secara intensif beberapa waktu belakangan ini. Dari hasil pemeriksaan itu, mereka menemukan bukti cukup terkait keterlibatan Harvey dalam dugaan kasus korupsi itu.

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tim penyidik telah memandang cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi kepada wartawan, Rabu (27/3).

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mencatat kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun.

Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

"Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700," ujar Kuntadi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2) lalu.

Lalu bagaimana kerugian bisa sebesar itu?

Kuntadi menjelaskan perhitungan kerugian tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kasus ini, kata dia nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun.

Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

Bagaimana modusnya?

Kuntadi mengatakan suami Sandra Dewi itu menjadi perpanjangan tangan dari PT RBT.

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

"Dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," kata Kuntadi kepada wartawan, Rabu (27/3).

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," imbuhnya.

Dari kegiatan itu, kata Kuntadi, Harvey kemudian meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

Kemendag Ungkap Anomali Harga Daging Ayam, Ada Pedagang Ambil Untung******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap adanya anomali yang terjadi pada harga daging ayam. Pasalnya, terdapat pedagang yang ambil untung sesaat karena ada ekspektasi kenaikan permintaan jelang Lebaran.

Mulanya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim melaporkan harga daging ayam karkas di tingkat pedagang naik cukup signifikan tahun ini.

"Ini agak terjadi anomali, baru tahun ini (harga daging ayam karkas) alami kenaikan yang cukup signifikan," tutur Karim dalam diskusi publik di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).

Setelah ditelisik, Karim mengungkap kenaikan harga daging ayam terjadi di tingkat pedagang perantara, bukan di tingkat peternak atau on farm.

Ia menambahkan harga ayam hidup atau live bird masih sekitar Rp20 ribu-Rp24 ribu per kg. Harga tersebut masih dalam batas harga pembelian produsen, yakni sekitar Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.

"Memang di pedagang perantara ambil untuk sesaat karena ada kenaikan ekspektasi jelang lebaran, sekitar Rp2.000," katanya.

Sementara untuk komoditas telur, Karim melihat kenaikan dipicu harga jagung untuk pakan yang melonjak. Pada Februari 2024, ia mencatat harga jagung berada di angka Rp8.000 per kg. Hal ini membuat harga telur ayam ikut terkerek naik.

Namun, ia menyebut harga telur di sejumlah pasar rakyat mulai turun mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah, sebesar Rp27 ribu per kg.

"Kalau harga acuan sekitar Rp27 ribu (per kg), di Bandung sudah Rp29 ribu (per kg), berarti sudah mendekati harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Ini karena harga jagung sudah mulai bergerak turun," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada jejak di langit

Arsjad Rasjid Kembali Pimpin Kadin Lepas Jadi Ketua TPN Ganjar******

Arsjad Rasjid memutuskan kembali bertugas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setelah sempat cuti lantaran menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan keterangan resmi Kadin, jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum periode 2021-2026 kembali aktif mulai 21 Maret 2024.

Selepas kandas membawa calon pasangan urut 3 Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024, Arsjad bertekad fokus terhadap pengukuhan dan capaian program kerja Kadin sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, Kadin Indonesia telah menyusun 147 program kerja 2024.

Nantinya, program kerja Arsjad akan bertumpu pada Tulang Punggung Kesehatan Nasional, Penguatan Ekonomi Nasional dan Daerah, Kewirausahaan dan Kompetensi, serta Penguatan Organisasi dan Regulasi Internal.

Keempat fondasi tersebut dibuat untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Sesuai amanat UU No. 1 tahun 1987 dan Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin berfokus untuk memberikan manfaat bagi para anggotanya. Saya juga mengapresiasi para Pengurus Harian, Ketua Umum Kadin Daerah se-Indonesia, serta anggota perusahaan dan asosiasi dunia usaha yang terus memberikan kepercayaan bagi saya untuk memimpin Kadin. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai landasan masa depan Indonesia, menjadikan Indonesia yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan," kata Arsjad dalam pernyataan tertulisnya.

Pulangnya Arsjad ke Kadin menjadi kabar bahagia bagi Sang Pelaksana Tugas Harian Ketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki secara resmi kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia.

"Saya secara resmi mengembalikan tongkat kepemimpinan kepada bapak Arsjad Rasjid. Dengan dedikasi dan visi yang telah terbukti, beliau siap membawa Kadin Indonesia dalam menghadirkan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN