masuk kredivo

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Ma'ruf Amin soal Naik UMP 2023 Dibatasi 10 Persen: Win******

Wakil PresidenMa'ruf Amin buka suara soal formula penetapan upahminimum provinsi (UMP) 2023 yang maksimal hanya boleh naik 10 persen.

Sebelumnya, aturan mengenai formula tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Permenaker ini didukung kaum buruh karena tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

Apalagi PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan masih berlaku. Menurut pengusaha, permenaker kekuatannya tidak lebih tinggi dari PP.

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan angka kenaikan 10 persen tadi adalah maksimal. Artinya, kenaikan bisa lebih kecil dari itu dan pengusaha bisa merasa adil.

"Iya tapi kan artinya 10 persen itu kan maksimal, ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah," ujarnya dalam kunjungan kerja ke Solo, Jawa Tengah berdasarkan rekaman resmi dari Setwapres, Senin (21/11).

Ma'ruf Amin juga mengatakan musyawarah tersebut bisa dilakukan dalam ketentuan yang sudah ada, sepertiLKS Tripartit Nasional. Ia pun berharap semua pemangku kepentingan bisa berdiskusi dan menemukan jalan keluar yang adil.

"Kami harapkan ada win win solution-nya, ketemulah nanti itu. Tetapi yang bagusnya itu kan maksimal ya, jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan, jadi fleksibel nanti," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

[Gambas:Video CNN]

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Berubah menjadi seorang putri

IHSG Mekar ke 7.082 Akhiri Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.082 pada Jumat (18/11). Indeks sahammenguat 37,195 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.041 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28.255 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 212 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0.46 persen ke level Rp15.561 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,51 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,06 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,06 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,47 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Alasan GoTo PHK 1.300 Orang Karyawan******

PT Goto Gojek Tokopedia (GoTo) memutus hubungan kerja (PHK) 1.300 orang atau 12 persen dari total karyawannya agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan.

Keputusan itu diambil di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan.

Dalam keterangan resminya, Jumat (18/11), selain melakukan pemangkasan jumlah pekerja, sejak awal tahun perusahaan juga melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama.

"Karyawan yang terdampak akan menerima pemberitahuan hari ini. Perusahaan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi karena mereka telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan," jelas manajemen perusahaan.

Dalam hal ini, karyawan yang menjadi korban PHK akan mendapatkan paket kompensasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di tiap negara di mana GoTo beroperasi.

Selain itu, perusahaan juga memberikan sejumlah dukungan finansial, antara lain berupa tambahan satu bulan gaji, serta kompensasi pengganti periode pemberitahuan (notice in-lieu).

Kemudian perusahaan juga memberikan dukungan pencarian kerja serta layanan konseling kepada karyawan yang terimbas.

Karyawan terdampak juga berhak memiliki laptop yang saat ini mereka gunakan, mengakses berbagai program pelatihan, serta dapat bergabung ke direktori alumni GoTo di mana perusahaan dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai perusahaan dalam jaringan rekanan bisnis Grup GoTo.

"Selanjutnya, fasilitas konseling karir, keuangan, dan psikologi akan tersedia sampai akhir Mei 2023," ujar manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kerajaan Dao

Penduduk IKN Akan Dibatasi Maksimal Hanya 1,91 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmenegaskan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN dibatasi hanya untuk 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun, kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mulai menerapkan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN. Namun, hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut.

Pemindahan ke IKN direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Selain itu, pemindahan ke IKN menjadi upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dikutip dari data BPS, penduduk Jakarta pada 2021 berjumlah 10.644.776 orang. Berdasarkan jenis kelamin, 5.362.748 perempuan dan 5.282.028 sisanya laki-laki.