mimpi88

Kendalikan dunia

Kapan Badai PHK di Indonesia Berakhir?******

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak kunjung usai, baik di dalam dan luar negeri. Tidak hanya perusahaan rintisan alias startupberbasis teknologi di Indonesia, badai PHK juga menerjang perusahaan besar mancanegara, seperti Amazon, Twitter, hingga Meta.

Lebih dari 18 ribu karyawan Amazon terdampak PHK dengan dalih memburuknya kondisi ekonomi global belakangan ini. Informasi lengkap soal siapa saja yang terkena PHK akan disampaikan perusahaan pada 18 Januari mendatang.

Namun, CEO Amazon Andy Jassy sudah mengatakan dalam memo yang dibagikan perusahaan ke karyawan, pekerja yang terdampak kebijakan PHK mencakup mereka yang mengisi posisi HRD dan toko Amazon.

Pertama,pemulihan ekonomi negara-negara maju selepas pandemi covid-19 tidak secepat perkiraan.

Secara khusus, Ryan menyoroti bagaimana The Fed melakukan kebijakan agresif menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi Amerika Serikat (AS).

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, banyak orang tidak berinvestasi atau melakukan konsumsi, melainkan condong menyimpan uang di bank atau lembaga keuangan.

"Ini yang membuat permintaan produk teknologi atau yang terkait dengan produk-produk turunan teknologi itu turun. Mau gak mau perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang besar ini harus menyeimbangkan sisi keuangannya agar tidak terlalu tekor atau boros. Karena ternyata penjualannya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

"Negara Barat itu sangat biasa melakukan rasionalisasi karyawan atau bahasa kita di Indonesia melakukan PHK. Kita bisa lihat Amazon, Twitter, atau Facebook, dan sebagainya. Itu untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka di saat ekonomi sedang melambat," sambung Ryan.

Kedua, Ryan melihat pekerja kembali melakukan aktivitas normal setelah pandemi covid-19, tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa akan berlaku sistem work from home(WFH) atau bekerja secara hybridtanpa perlu ke kantor. Fakta tersebut turut memukul jumlah penjualan barang-barang elektronik hingga penggunaan layanan jasa berbasis IT.

Ketika pandemi covid-19, pekerja sampai harus berlangganan Zoom, beli laptop canggih, eksternal kamera, hingga menggunakan speaker tambahan untuk bekerja dari rumah.

Namun, permintaan yang tinggi di periode pandemi tersebut menyusut ketika covid-19 mereda. Bahkan, Ryan mengaku barang-barang tersebut sudah tidak ia pakai lagi karena lebih sering bertemu langsung di kantor.

"Sebetulnya yang terjadi di dalam negeri ini sama dengan yang terjadi di negara maju. Di AS orang banyak WFH, lalu kita produksi di dalam negeri, ngikut. Kita kan follower, karakter kita kan follower, ngikut. Tapi ternyata di sana tidak sesuai yang diperkirakan sebelumnya, kita ikut-ikutan jadi korban. Makanya beberapa perusahaan berbasis IT sudah mengurangi karyawannya, tempo hari 18 ribu (PHK) itu Amazon," tuturnya.

Kendati demikian, Ryan tidak bisa memastikan sampai kapan badai PHK ini berlangsung. Menurutnya, semua itu tergantung kondisi keuangan perusahaan. Ia hanya menekankan perusahaan IT mau tidak mau harus melakukan reshapingatau memformulasikan ulang model perusahaan agar bisa bertahan di tengah ketidakpastian global.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Perlu Inovasi Baru

Sistem Dewa Dharma

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Menhub Gaet Dua Konsultan Inggris Demi Jamin Kesiapan LRT******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan dua konsultanInggrisuntuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kedua konsultan itu adalah The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Kerja sama tersebut tertuang dalam komitmen kerja sama (cooperation of commitment/ COC) antara Kemenhub dengan PT Mott Macdonald Indonesia dan The Crossrail International.

"Kedua proyek ini sedang menuju tahap akhir konstruksi, dan diharapkan kerja sama ini akan memastikan operasional kedua moda transportasi tersebut dapat dilakukan pada tahun ini dengan tingkat keselamatan yang baik," kata Budi Karya seperti dikutip dari keterangan resmi.

Ia mengatakan Inggris merupakan salah satu negara yang memiliki pengalaman baik dalam membangun infrastruktur perkeretaapian dengan berbagai teknologi dan inovasinya.

Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer knowledge dan alih teknologi di bidang perkeretaapian.

Budi menyebut proyek LRT dan KCJB sama-sama menggunakan teknologi yang tinggi. LRT Jabodebek dikembangkan dengan Communication-Based Train Control (CBTC) dan sistem Grade of Automation (GoA) level 3. Sistem ini memungkinkan LRT Jabodebek dioperasikan tanpa masinis.

Sementara itu, KCJB menggunakan teknologi GSM-R yang merupakan pertama kalinya digunakan di Indonesia.

Menurut Budi, kerja sama antara Indonesia dan Inggris khususnya di sektor transportasi sudah terjalin dengan baik. Salah satunya yaitu pengembangan proyek MRT Jakarta melalui penandatanganan Letter of Intent(LoI) yang dilakukan pada 2022 lalu.

"Dengan adanya kerja sama konsultasi pra-operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diharapkan akan semakin memperkuat hubungan kerja sama antara kedua negara," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

Daftar 15 Ruas Tol yang Tarifnya Naik pada Januari 2023******

Tarif 15 ruas tolakan naik pada Januari 2023. Penyesuaiantarif tol itu rutin dilakukan dua tahun sekali sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan laporan tahunan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR 2021, penyesuaian tarif tol dilakukan setelah badan usaha melewati proses evaluasi atas tarif lama dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pada prinsipnya, tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Di sisi lain, penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Penyesuaian tarif juga merupakan upaya untuk menjaga tingkat pelayanan jalan tol seiring dengan ekspektasi publik yang meningkat terhadap sektor ini. Dengan demikian, BUJT tidak hanya semata mengejar tercapainya SPM untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol," dikutip dari laporan tersebut, Senin (16/1).

Berikut Daftar Penyesuaian Tarif Jalan Tol Januari 2023:
• Jakarta Cikampek II Elevated
• Jakarta Outer Ring Road
• JORR Seksi W2S
• JORR Seksi W2U
• JORR Seksi E
• JORR Seksi S
• JORR Ulujami-Pondok Aren
• Akses Tanjung Priok
• Bintaro Viaduct-Pondok Ranji
• Cikampek-Purwakarta-Padalarang
• Padalarang-Cileunyi
• Palimanan-Kanci
• Pejagan-Pemalang
• Semarang ABC
• Surabaya-Gempol

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Arus balik 2002

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.