atom138 800Jutaan kata 968809Orang-orang telah membaca serialisasi
《akun kredivo tidak bisa pinjaman tunai》
Menaker Respons soal Ramai Boikot Produk Terafiliasi Israel******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berupaya pekerja dari perusahaan terafiliasi Israeldi Indonesia terlindung dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ida menjelaskan gelombang boikot pada produk-produk terafiliasi Israel tengah menggema di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Boikot itu tak lepas dari pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Meski demikian, ia berharap boikot itu sebisa mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran pada pekerja di perusahaan terkait.
Oleh karena itu, Ida menyampaikan pihaknya mengutus Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk berkomunikasi intens dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Israel dan sekutunya.
"Bu Dirjen ini terus melakukan komunikasi agar ekspresi (boikot) itu juga tidak mengganggu kesempatan saudara kita yang bekerja di perusahaan tersebut," tutur Ida.
Di sejumlah media sosial saat ini memang ramai ajakan aksi boikot berbagai produk yang diduga mendukung kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Produk ini ada yang merupakan produk lokal tapi banyak juga produk yang merupakan brand-brand besar dari luar negeri.
Lihat Juga :Thomas Lembong, Penulis Pidato Jokowi yang Kini Dukung Anies-Cak Imin |
Gerakan tersebut kerap disebut BDS yang merupakan akronim dari Boycott, Divestment, Sanctions.
Gerakan BDS juga telah memisahkan target perusahaan yang diboikot ke dalam empat kategori. Pertama, target boikot konsumen dengan memboikot total perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Israel. Sasaran boikotnya antara lain Siemens, PUMA, Carrefour, AXA, Hewlett Packard Inc (HP Inc), SodaStream, Ahava, dan RE/MAX.
Siemens merupakan perusahaan kontraktor utama untuk Euro-Asia Interconnector, kabel listrik bawah laut Israel-Uni Eropa. Koneksi ini direncanakan menghubungkan permukiman ilegal warga Israel di wilayah Palestina, ke Eropa. Sementara PUMA diketahui mensponsori Asosiasi Sepak Bola Israel.
Kedua,target divestasi. Gerakan BDS menekan pemerintah, lembaga, dan dana investasi untuk melakukan divestasi atau menarik investasi dari perusahaan, terutama produsen senjata, bank, dan lainnya. Beberapa perusahaan yang ditarget antara lain Elbit Systems, HD Hyundai, Volvo, Barclays, CAF, Chevron, HikVision, dan TKH Security.
Lihat Juga :Nestle Buka Suara soal PHK 126 Karyawan di Pabrik Jawa Timur |
Elbit Systems adalah perusahaan senjata terbesar di Israel. Perusahaan ini disebut "menguji coba" produk senjatanya kepada warga Palestina, termasuk dalam agresi brutal yang berlangsung di Gaza sekarang. Sementara mesin dari HD Hyundai dan Volvo telah digunakan oleh Israel dalam perang.
Ketiga,target tekanan non-boikot. Gerakan BDS secara aktif menyerukan kampanye tekanan lain selain boikot terhadap perusahaan atau produk tertentu karena keterlibatan mereka dengan Israel. Beberapa perusahaan sasaran BDS ini di antaranya Google, Amazon, Airbnb, Booking.com, Expedia, dan Disney.
Google dan Amazon disebut meneken kontrak senilai US,22 miliar untuk menyediakan teknologi cloud kepada pemerintah dan militer Israel, yang secara tak langsung membantu Israel mengebom rumah penduduk di Gaza.
Keempat,target boikot organik akar rumput. Gerakan BDS sebetulnya tidak menyasar perusahaan-perusahaan ini untuk diboikot.
Hanya saja, masyarakat di beberapa negara turut memboikot produk-produk perusahaan ini mendukung Israel dengan memberikan donasi dalam bentuk barang dan jasa kepada militer Israel. Beberapa perusahaan itu termasuk McDonald's, Burger King, Papa John's, Pizza Hut, dan WIX.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.
Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.
Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.
"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.
Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.
Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
[Gambas:Video CNN]
(khr/pta)Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.
Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.
"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.
Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.
Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.
Lihat Juga :Daftar Pengusaha Dukung Anies, Ganjar, dan Prabowo di Pilpres 2024 |
Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.
"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Lihat Juga :Daftar 5 Negara dengan Utang Terbesar ke China |
"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).
Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.
"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.
Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.
Lihat Juga :Jokowi Temui Biden Agar Ekspor Nikel Cs dari RI Tak 'Dikucilkan' |
Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.
"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).
Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.
Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.
Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.
Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.
[Gambas:Video CNN]
Label:maxwin lgdbet、situs petir 138、slot yakin maxwin
Terkait:pinjaman online bunga rendah cepat cair、link slot bonus new member 100 to kecil、rtp slot5000、ugwin288、rtp live prada188、erek erek 60 2d、kumpulan situs slot 138、link slot 50+50、link slot 4d gacor、cara pengajuan di kredivo
bab terbaru:cara pembayaran adakami(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《akun kredivo tidak bisa pinjaman tunai》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,harta88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akun kredivo tidak bisa pinjaman tunai》bab terbaru。