vivamaster78

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Cabai hingga Bawang Merah Makin Mahal Awal Pekan Ini******

Sebagian besar harga pangan naik pada Senin (11/12) ini. Kenaikan tertinggi masih terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar naik 6,2 persen ke Rp79.650 per kg. Bahkan, harganya mencapai Rp135 ribu per kg di Pasar Gusher, Tarakan, Kalimantan Utara.

Cabai rawit merah juga kian 'menggigit'. Harganya tercatat naik 5,51 persen ke Rp99.500 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 4,18 persen ke Rp78.500 per kg. Hanya cabai rawit hijau yang harganya turun 2,16 persen ke Rp65.650 per kg.

Komoditas pangan lain juga kian mahal. Tercatat, harga bawang putih ukuran sedang naik 1,6 persen ke Rp38.200 per kg. Lalu, gula pasir lokal naik 0,86 persen ke Rp17.750 per kg, telur ayam ras segar naik 0,34 persen ke Rp29.200 per kg, minyak goreng curah menanjak 0,33 persen ke Rp15.400 per kg.

Selanjutnya, gula pasir kualitas premium meningkat 1,42 persen ke Rp17.900 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,26 persen ke Rp19.450 per kg.

Sementara itu, harga beras cenderung turun. Beras kualitas medium I turun 0,34 persen ke Rp14.700 per kg, beras kualitas super 1 turun 0,31 persen ke Rp15.950 per kg, beras kualitas super II turun 0,32 persen ke Rp15.450 per kg, dan beras kualitas bawah II minus 0,37 persen ke Rp13.400 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada daging sapi kualitas 1 merosot 0,25 persen ke Rp137.700 per kg, daging sapi kualitas 2 melandai 0,5 persen ke Rp128.600 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,24 persen ke Rp20.800 per kg.

Adapun harga beras kualitas bawah I tetap di level Rp13.550 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Nestle PHK Karyawan, Klaim Beri Kompensasi Lebih Tinggi dari Industri******

PT Nestle Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun, sebelumnya dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang.

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen, Selasa (12/12), Nestle menyebutkan hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan.

Nestle juga berjanji memperlakukan setiap karyawan yang terdampak dengan adil dan penuh rasa hormat. Untuk itu, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak.

Selain itu, Nestle juga memberikan pendampingan bagi karyawan yang terdampak untuk bersiap menghadapi dunia kerja baru.

Berbagai topik disampaikan dalam sesi pembekalan, termasuk ilmu pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga sesi motivasi, khususnya bagaimana mengelola transisi dalam karir.

"Sebelum dilakukannya program ini, kami telah mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh karyawan, baik yang terdampak maupun tidak, termasuk di dalamnya komunikasi dengan serikat buruh/pekerja. Perusahaan akan terus melakukan yang terbaik kepada karyawan terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnisnya di Indonesia," pungkas manajemen.

[Gambas:Video CNN]

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Kenapa Banyak Startup Berguguran?******

Denyut perusahaan rintisan (startup) di Indonesia seolah kian melemah. Bagaimana tidak, sejumlah perusahaan 'kekinian' itu gulung tikar.

Kematian startuptersebut tak lepas dari kondisi ekonomi global, hantaman pandemi covid-19, hingga persaingan bisnis. Tak hanya itu, suntikan modal juga ikut andil.

Laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company mengungkapkan suntikan modal ke startup Indonesia anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartup turun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Akibat keringnya modal dan sempitnya peluangexit strategyseperti lewat IPO, diakuisisi atau merger, startup pemula tak dapat memulai bisnis dan yang sudah eksis mulai jatuh ke dalam krisis.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang.

Sejumlah startup di Indonesia yang tutup seperti Pegipegi, Rumah.com, JD.ID, CoHive, Fabelio, Airy Rooms, Qlapa, Beres.id, hingga HOOQ.

Di sisi lain, masih ada juga kok startup di Indonesia yang sukses. Buktinya, ada startup yang berstatus unicorn memiliki kapitalisasi pasar (market capital) minimal US miliar.

Beberapa di antaranya, eFishery, Gojek, Traveloka, Bukalapak, hingga Tokopedia. Nama yang disebutkan terakhir bahkan telah menerima suntikan modal US,5 miliar atau sekitar Rp23,4 triliun dari TikTok.

Salah satu pertimbangan penting kemitraan strategis kedua perusahaan adalah pesatnya perkembangan live commerce di Tanah Air. Kerja sama ini dinilai upaya saling melengkapi untuk menjangkau basis pengguna yang lebih besar.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menilai tutupnya sejumlah startup di Tanah Air disebabkan enam faktor. Pertama, kompetisi pasar.

Akhmad mengatakan peningkatan persaingan di berbagai sektor dapat menyulitkan startup untuk bersaing. Menurutnya, startup yang tak memiliki daya saing tinggi maka akan gugur.

"Terutama jika mereka tidak memiliki keunggulan kompetitif yang jelas atau model bisnis yang berkelanjutan," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/12).

Kedua,model bisnis dan skalabilitas. Akhmad menuturkan sebagian startup gagal karena model bisnis yang tidak efisien atau tidak terukur.

Sebab, tanpa model bisnis yang kuat, startup dapat kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Ketiga,manajemen dan eksekusi. Akhmad menyebut kesalahan dalam manajemen dan eksekusi strategi juga dapat menjadi faktor.

Hal ini bisa termasuk kegagalan dalam mengelola sumber daya, kurangnya pemahaman pasar, atau kegagalan dalam adaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Keempat, tekanan dari investor. Akhmad berpandangan startup yang didanai oleh venture capital seringkali dihadapkan pada tekanan untuk tumbuh dengan cepat.

"Hal ini kadang-kadang bisa berujung pada pengambilan keputusan yang kurang matang atau strategi pertumbuhan yang tidak berkelanjutan," imbuh Akhmad.

Kelima,perubahan preferensi investor. Akhmad menuturkan awalnya banyak investor fokus pada pertumbuhan cepat dan ekspansi pasar.

Namun belakangan ini, kata dia, ada pergeseran preferensi menuju startup dengan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan menghasilkan aliran pendapatan yang stabil.

Akhmad menilai investor kini lebih menekankan pada keberlanjutan jangka panjang daripada pertumbuhan yang cepat namun tidak stabil.

Keenam,pandemi covid-19. Ia menyebut hantaman pandemi telah mengubah banyak aspek ekonomi dan sosial. Akhmad menilai tak banyak startup punya modal kuat dan tahan dengan pandemi.

"Sebagian startup kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, terutama mereka yang beroperasi di sektor yang paling terdampak," ucap Akhmad.

Dalam kondisi seperti itu, ia pun mengatakan pemerintah perlu memberikan regulasi yang jelas dan suportif pada perkembangan startup.

"Memastikan iklim bisnis yang sehat dan kondusif, memberikan fasilitas bagi yang UMKM, selebihnya ditentukan masing-masing perusahaan sendiri," kata dia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tingkat Keberhasilan Rendah

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Kemenkop Dorong Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan Khusus Koperasi******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong agar pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untukkoperasi. Gunanya untuk melindungi uang simpanan pelaku UMKM di koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan hal ini untuk menekan kerugian akibat berbagai praktik yang merugikan anggota koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

"Pembentukan LPS semata-mata dilakukan karena pemerintah ingin melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan anggota koperasi," ujar Zabadi dalam acara Serap Aspirasi Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi di Surakarta, Kamis (7/12).

"Kalau kita berkaca pada perbankan, saat covid-19 ada bank yang bermasalah. Jika ekosistem perbankan belum kuat mereka bisa saja gagal bayar. Meski terjadi masalah, namun tidak terjadi rushkarena industri bank sudah punya LPS yang menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar," kata dia.

Selain punya LPS, industri perbankan juga punya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, ekosistem di industri perbankan dinilai Zabadi sudah sangat kokoh.

Hal ini berbeda dengan koperasi sehingga diharapkan ada LPS khusus KSP yang bisa menjamin dana anggota. Terlebih, jumlah anggota koperasi cukup banyak yakni 30 juta anggota.

"Ini tidak dipunyai oleh koperasi, di koperasi, anggota juga bisa mempailitkan koperasi. Ada lebih dari 30 juta anggota koperasi yang perlu dilindungi kepentingannya dari praktik-praktik yang merugikan, yang dilakukan oleh pendiri maupun pengurus koperasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Panduan Budidaya Perkotaan

Ganjar Nilai Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen Asal Hukum Tegak******

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan salah satu syarat perekonomian bisa tumbuh hingga 7 persen adalah penegakan hukum yang kuat dan adil. Hal itu yang akan difokuskan bila ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kunci untuk menjadi negara maju. Karenanya, ia akan mengupayakan berbagai hal yang dirasa kurang saat ini untuk mencapai itu.

"Jadi, hukum tegak, aparat penegak hukum kuat untuk ekonomi tumbuh 7 persen. Kalau kita di 2045 kita mau jadi negara maju, jangan ditawar 7 persennya," ujar Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Gedung Bank Mega, Senin (11/12).

Caranya, ia ingin membantu anak muda untuk bisa lanjut sekolah, terutama yang berprestasi tapi tidak memiliki dana.

Saat ini, program itu sudah mulai dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Maka kalau kita bicara kita mau tumbuh ekonomi 7 persen, termasuk di dalam nya kita punya program agar bagaimana si miskin disabilitas bisa melompat dengan pendidikan, maka jangan ditawar pendidikan ini," jelasnya.

Selain itu, investasi merata di seluruh negeri juga akan menjadi program kerja yang dijalankan bila terpilih jadi presiden. Hal ini dikarenakan deindustrialisasi nyata dan menjadi tantangan.

"Saya berkeliling deindustrialisasi makin nyata, selatan belum sampai ke tengah, maka berusaha ini (meningkatkan investasi merata)," kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan upayanya untuk meningkatkan dan meratakan investasi adalah dengan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh investor.

Dengan pengeluaran minim, tentu Indonesia akan menjadi tempat yang paling menarik untuk berinvestasi.

"Siapa yang bilang di Indonesia ini sudah efektif dalam seluruh pengurusan usahanya. High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]