java303

Naga Tersembunyi di Kota

Kripto Jagoan Melesat, Bitcoin Terbang ke US Ribu******

Harga mayoritas kripto berkapitalisasi pasar terbesar naik tajam padaperdaganganKamis (16/2).Bitcoin melesat ke harga US ribu.

Mengutip coinmarketcap, bitcoin menguat 11,8 persen ke US.725 per keping. Penguatan Si Raja Koin diikuti kripto jagoan lainnya.

Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, ethereum, merangsek ke harga US.693 per koin setelah naik 9,4 persen.

Polygon melonjak 10 persen ke harga US,37 per koin. Sedangkan Dogecoin dihargai USMengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta******

DPR berencana akan memanggil John Riady, CEO PT Lippo Karawaci, terkait polemik pembelian apartemen Meikarta yang hingga kini kasusnya bak benang kusut. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok. 

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady. 

Mengutip berbagai sumber, pria lulusan Goergetown ini sudah lama disebut-sebut sebagai putra mahkota pewaris kerajaan bisnis Grup Lippo, dan akhirnya dipercaya memegang tampuk pimpinan perusahaan induk untuk industri properti.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Globe Media Group nama perusahaan itu yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan dan Jakarta Globe.

Tawaran itu disanggupi, ia pun kembali ke Tanah Air. Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan kembali ke AS untuk melanjutkan sekolah S2 dan mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air dan mengajar beberapa tahun mata kuliah seperti tata negara, hukum hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan.

Sedikit berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

Tiga koin stabil yakni Tether, USD Coin dan Binance USD masih bertengger di harga 1 dolar AS.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Xiao Yun Xi Chunyu

PBB Imbau Tanya Gaji Terakhir ke Pelamar Kerja Dihapus******

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mengimbau tindakan menanyakan gaji terakhir di kantor lama saat sedang melamar kerja di tempat baru dilarang.

Pasalnya, tindakan yang sering terjadi itu bisa menghambat pekerja terutama perempuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

"Banyak perusahaan yang cenderung menanyakan gaji terakhir kandidat pekerja sebelum masuk ke perusahaan baru. Praktik itu harus dilarang karena ini membuat pelamar kerja perempuan tidak bisa bernegosiasi dengan baik" ujar UN Women Indonesia Representative Jamshed M Kazi dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

Menurutnya, dalam melamar pekerjaan baru yang terpenting bukanlah gaji sebelumnya melainkan kompetensi dan tantangan yang akan dihadapi calon pekerja.

Ia juga menambahkan perusahaan juga sering memandang pekerja perempuan memiliki peran utama sebagai ibu rumah tangga dan dianggap bekerja hanya untuk hobi.

Sedangkan pekerja laki-laki dipandang sebagai penanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Ini pandangan yang harus dipatahkan. Kita tidak boleh berasumsi siapa yang menjadi kepala keluarga, bisa jadi pelamar itu adalah orang tua tunggal di rumah tangganya," ujar Jamshed.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan ada beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.

Pertama, tidak tersedianya tempat pengasuhan anak di lingkungan kerja maupun di sekitar rumah. Kalaupun ada harganya mahal sehingga masyarakat kelas menengah tidak mampu memenuhi biayanya.

"Ini membuat perempuan memutuskan berhenti bekerja terutama yang memiliki anak masih kecil," kata Agus.

Kedua, perempuan sulit memprioritaskan pekerjaan karena juga mendapat ekspektasi untuk berperan sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya kebijakan inklusif yang bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekosistem angkatan kerja.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

Mengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta******

DPR berencana akan memanggil John Riady, CEO PT Lippo Karawaci, terkait polemik pembelian apartemen Meikarta yang hingga kini kasusnya bak benang kusut. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok. 

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady. 

Mengutip berbagai sumber, pria lulusan Goergetown ini sudah lama disebut-sebut sebagai putra mahkota pewaris kerajaan bisnis Grup Lippo, dan akhirnya dipercaya memegang tampuk pimpinan perusahaan induk untuk industri properti.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Globe Media Group nama perusahaan itu yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan dan Jakarta Globe.

Tawaran itu disanggupi, ia pun kembali ke Tanah Air. Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan kembali ke AS untuk melanjutkan sekolah S2 dan mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air dan mengajar beberapa tahun mata kuliah seperti tata negara, hukum hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan.

Sedikit berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Ombudsman Sebut Ada Pelanggaran Hukum di Pemasaran Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.

Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.

Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.

Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.

"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.

Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).

"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.

CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Saya seorang raksasa

<句子>