mengisi survey yang menghasilkan uang

Penyihir terhebat di dunia sihir

Pupuk Indonesia Buka Suara Soal Keluhan Petani Pupuk Langka dan Mahal******

PT Pupuk Indonesia(Persero) buka suara soal kelangkaanpupuk subsidi yang dikeluhkan oleh petani. SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menjelaskan pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan.

Hasil investigasi tersebut menyatakan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi langkah adalah mereka yang belum terdaftar sebagai penerima.

Ia menuturkan Pupuk Indonesia setiap tahunnya menyalurkan pupuk subsidi berupa urea dan NPK sesuai permintaan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Wijaya mengklaim pihaknya telah menyalurkan pupuk sesuai permintaan dari Kementan. Sementara, permintaan dari Kementan sendiri menyesuaikan dengan pengajuan dari petani yang terdaftar. Adapun volume penyalur pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 7,7 juta ton.

"Kenyataannya mayoritas yang mengeluh pupuk langka itu dia (petani) tidak terdaftar. Artinya dia tidak berhak," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Lebih lanjut, Wijaya mengatakan untuk tahun ini pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7,8 juta ton. Jumlah itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,6 juta ton dan NPK 3,1 juta ton.

Penetapan itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Wijaya mengungkapkan sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai 1,5 juta ton. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 885.675 ton pupuk urea dan 614.106 ton NPK.

Untuk tahun ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Sejumlah petani mengeluhkan harga pupuk mahal dan langka. Mereka menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembagian sertifikat tanah di Blora beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat menghentikan kegiatannya untuk mendengar keluhan petani. Hal itu ia lakukan setelah sejumlah petani terus berteriak saat Jokowi sedang bicara. "Pripun(bagaimana)?" kata Jokowi meminta petani menjelaskan keluhannya.

Kemudian, petani berebut berbicara. Mereka berteriak mengeluhkan pupuk mahal dan langka ke Jokowi. "Sudah tahu. Selalu keluhannya pupuk selain mahal, barangnya ora ono(tidak ada)," ucap Jokowi.

Dia berkata keluhan yang sama telah ia dengar dari petani di berbagai daerah. Jokowi menjelaskan Indonesia memang sedang kekurangan pasokan pupuk.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Terlalu Sukses, Semua Orang Minta******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas mengklaim kelangkaan minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita belakangan ini terjadi karena minat masyarakat yang tinggi atas produk tersebut.

"Minyaita ini pak ketua, saya beri judul terlalu sukses. Semua orang minta Minyakita," kata Zulhas dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/3).

Zulhas juga mengklaim memiliki data yang menunjukkan bahwa penjualan minyak goreng premium turun hingga 80 persen karena konsumen beralih ke Minyakita. Minyakita ia klaim diserbu karena memiliki kemasan dan kualitas yang sama dengan minyak goreng premium meski harganya lebih murah.

Langkah lainnya adalah menambah kewajiban memasok di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng dari 300 ribu per ton menjadi 450 ribu ton per bulan. Namun, pada Februari lalu DMO baru bisa dinaikkan ke 360 ribu ton.

"Maret ini kita akan paksa mencapai 450 ribu ton," kata Zulhas.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Kemenkeu Diminta Awasi Distribusi Laut Port Klang Malaysia ke Dumai******

Anggota Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro ikut berkomentar terkait dugaan kejanggalan harta sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (Bea Cukai).

Dede yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku mendapat informasi dari PPATK terkait dugaan aliran dana di puluhan rekening gemuk milik oknum pejabat Dirjen Pajak yang mencapai 500 Miliar Rupiah.

"Ada juga informasi sejak 2009 ada Rp300 Triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Dede dalam keterangannya, Sabtu (11/3).

Namun Dede tidak menyebut siapa oknum yang dimaksud. Hanya saja, klaim dia, narkoba dari luar negeri melalui Port Klang Malaysia dibawa ke Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Tungkal di Jambi.

"Modusnya memakai kapal-kapal kayu, di mana kapal bisa memuat kapasitas setara 30 kontainer, kontainer di bongkar di Port Klang Malaysia dan diangkut paketnya menggunakan kapal kayu yang kemudian di pelabuhan dikemas kembali dalam kontainer untuk pengiriman domestik," ungkap Dede.

Dengan demikian, Dede meminta aparat penegak hukum lebih jeli dan tegas oknum yang melakukan pelanggaran. Bukan hanya memperketat pemeriksaan pengunjung dari luar negeri yang ditakut-takuti di bandara.

Hal ini justru membuat kapok mereka berkunjung ke Indonesia, namun jalur pengiriman barang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tidak diawasi. Dede juga meminta pihak Kemenkeu turun langsung mengawasi hal ini.

"Kalau perlu Bu Menteri Sri Mulyani silakan berkantor di Dumai untuk dapat meningkatkan pendapatan APBN," tutup Dede.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masih ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan produk lokaldalam belanja anggarannya.

Kepada Jokowi, Luhut melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencariloophole(celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi dan kementerian,"ujarnya dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

"Kami usul kepada Bapak Presiden juga memberikan disinsentif pada institusi yang tidak melaksanakan program ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan beli produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri.

"Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita The Founding Fathers," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Pemegang Saham PT Sinar Dunia 'Ribut' di Pengadilan******

Salah satu pemegang sahamPT Sinar Dunia, Tony Damitrias menggugat dua pemegang saham lainnya, Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias ke pengadilan.

Gugatan diajukan Tony di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 10 November 2022 dengan nomor perkara 527/Pdt.G/2022/PN Smg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan beberapa gugatan.

Kedua, menyatakan PT Sinar Dunia merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dan karena itu harus dibagi secara seimbang.

"Dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan," tulis petitum gugatan tersebut.

Ketiga, menyatakan CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Keempat,menyatakan menurut hukum hak merek dan hak cipta yaitu daftar hak merek milik keluarga atau bersama, penggugat, alm. Lie Yuwono Ali, dan Lie Irwan Damitrias adalah milik bersama penggugat dan para tergugat dan memiliki hak bersama untuk digunakan secara masing-masing dan atau bersama-sama.

Kelima, menghukum para tergugat untuk melakukan pembagian terhadap aset-aset dari tiga perusahaan yaitu PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo serta aset-aset yang dimiliki bersama dalam perusahaan untuk dapat dibagi masing - masing 1/3 sama besarnya atas mesin-mesin produksi.

Keenam, menghukum para pihak untuk membagi tanah dan bangunan gudang dengan sertifikat HGB No. 383/Muktiharjo Lor. yang berlokasi di Jalan Industri 2 No.72, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang masing-masing memiliki hak 1/3 bagian sama ratanya.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan seluruh data pelanggan/pembeli dari Usaha PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo untuk diserahkan kepada penggugat dan untuk dapat digunakan bersama-sama," bunyi petitum tersebut.

Penggugat juga meminta meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Terakhir ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Dunia Andana Ali menyebut sengketa hukum antar pemegang saham produsen buku tulis tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Andana menyebut sekitar 400 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.

"Perusahaan ini dalam kondisi sehat, berkembang, dan memberikan lapangan pekerjaan," kata Andana di Semarang, dikutip dari Antara.

Maka dari itu, Andana berharap pihak yang bersengketa memikirkan nasib ratusan karyawan bersama keluarganya akibat permasalahan hukum ini.

Belum ada pernyataan langsung dari para penggugat ataupun tergugat terkait perkara di Pengadilan Negeri Semarang ini.

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (14/3) pukul 15.00 WIB dari semula berjudul 'Pemegang Saham Produsen Buku Sinar Dunia Ribut di Pengadilan'.