slot game terbaik

judi89 200Jutaan kata 668133Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot game terbaik》

Tujuh TPS di Denpasar semua petugasnya perempuan******

Denpasar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Bali, mencatat tujuh tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga saksi, seluruhnya perempuan.

Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni di Denpasar, Kamis (8/2), mengemukakan bahwa kehadiran perempuan sebagai petugas penyelenggara itu untuk menindaklanjuti arahan dari KPU Provinsi Bali yang mensyaratkan minimal ada satu TPS perempuan di tiap kabupaten/kota.

"Khususnya di Denpasar, TPS perempuan sebenarnya sejak Pemilu 2014, yang awalnya dengan melibatkan kader posyandu dan PKK sebagai anggota KPPS," ujar Sekar.

Pada Pemilu 2024, menurut dia, ada sedikit perbedaan karena tidak hanya petugas KPPS yang perempuan, tetapi pengawas TPS, petugas ketertiban, hingga para saksi seluruhnya kaum hawa.

Meskipun KPU Provinsi Bali meminta agar ada satu percontohan TPS perempuan untuk setiap kabupaten/kota, pihaknya mengimbau agar minimal ada satu TPS perempuan hingga di tiap kecamatan di Denpasar.

"Ternyata respons dari PPS (panitia pemungutan suara) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) cukup antusias sehingga sekarang malah ada tujuh TPS semua petugasnya perempuan," kata Sekar.

Baca juga: Bawaslu Denpasar minta KPU antisipasi cuaca saat distribusi logistik
Baca juga: KPU Denpasar kembali uji coba pemungutan suara dengan fokus latih KPPS

Untuk sebaran tujuh lokasi TPS perempuan di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan, yakni TPS 1 Dangin Puri Kauh dan TPS 26 Peguyangan (Denpasar Utara), TPS 19 di Banjar Ratna Bhuwana Sumerta Kauh (Denpasar Timur).

Berikutnya di TPS 33 Banjar Kaja, Panjer (Denpasar Selatan), TPS 5 dan 7 Banjar Batukandik, Padangsambian Kaja, dan TPS 20 Banjar Bhuana Kubu, Tegal Harus (Denpasar Barat).

"Menjadi KPPS ini merupakan cikal bakal partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan nantinya mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu di jenjang yang lebih tinggi seperti menjadi PPS, PPK, bahkan anggota KPU," kata Sekar.

Apalagi, lanjut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada afirmasi terkait dengan perempuan, khususnya sebagai penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bahkan, ada aturan bagi peserta pemilu minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib dipenuhi oleh peserta pemilu.

"Dalam mempersiapkan hal-hal seperti itulah, kami ingin melalui KPPS di TPS perempuan ini kesadaran berpolitik dari perempuan mulai terbuka," kata Sekar.

Ketika KPPS berinteraksi dengan saksi partai politik dan hal-hal politik praktis saat pelaksanaan Pemilu 2024, menurut dia, mereka menjadi lebih mengenal dan terbuka wawasannya mengenai politik.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Empat langkah proaktif lindungi data pribadi di ponsel******

Jakarta (ANTARA) - Pada era serba internet ketika data terus dikumpulkan dan dianalisis, maka risiko pelanggaran data, pelanggaran privasi sampai pencurian data menjadi lebih besar dibandingkan zaman sebelumnya.

Setiap negara memiliki aturan tentang keamanan siber, ada kalanya aplikasi tertentu dibatasi di sebuah negara meskipun ia populer di negara lain. Tapi, tidak semua orang mau berhenti menggunakan sebuah aplikasi, mereka mencari cara alternatif misalnya menggunakan aplikasi pengganti atau bahkan yang tidak resmi.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, membagikan empat langkah proaktif untuk melindungi data pribadi, terutama di ponsel.

Baca juga: Aftech sebut pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan siber

Baca juga: Perlindungan data pribadi jadi isu utama pekan keamanan siber di China

1. Tidak terburu-buru memasang aplikasi

Ketika ada wacana sebuah aplikasi sedang disoroti, tidak berarti aplikasi tersebut akan segera dilarang. Terburu-buru mencari aplikasi alternatif, apalagi yang tidak resmi, bisa saja membahayakan data pribadi.

Sebelum memasang apa pun yang belum terverifikasi pada perangkat apapun, sebaiknya pertimbangkan pro dan kontra. Toko aplikasi menjadi pilihan yang paling aman untuk memasang aplikasi.

2. Pelajari hak privasi

Cara terbaik untuk melindungi data pribadi adalah dengan mempelajari aturan yang berlaku di dalam negeri tentang hak konsumen dan pemrosesan data pribadi. Selain itu, baca juga kebijakan privasi aplikasi.

Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain ialah apakah penyelenggara aplikasi menghormati hak pengguna dan data apa saja yang mereka kumpulkan.

3. Tidak berbagi data secara berlebihan

Salah satu pilihan terbaik adalah meminimalisasi jumlah data yang dibagikan kepada aplikasi karena ada risiko pengungkapan tidak sengaja atau penyalahgunaan data pribadi karena keamanan tidak memadai. Selain itu, ketika data pribadi dibagikan, seringkali sulit untuk mengontrol distribusi dan penggunaannya sehingga berpotensi menimbulkan masalah privasi pada jangka panjang.

Oleh karena itu, pertimbangkan data apa saja yang diberikan dan pastikan data yang dibagikan sesuai dengan fungsi aplikasi.

4. Solusi keamanan

Memasang solusi keamanan pada perangkat membantu aplikasi tidak mengakses informasi pribadi, mengingatkan pengguna jika data bocor dan memberi tahu pengguna jika mengunduh berkas berbahaya.

Baca juga: Google Search hadirkan fitur deteksi dan penghapus data pribadi

Baca juga: Pakar keamanan siber ingatkan bahaya kebocoran data pribadi

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Label：giatqq、buku seribu mimpi 2d abjad、boswin88

Terkait：akulaku pakai uang muka、pinjam uang di bca、paito xiamen 22、erek erek 2 angka bergambar、slot gacor 2022、xyz 138 slot、babon4d、situs gacor terbaru 2022、slot terbaik terpercaya、dingdong slot 39

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot 168 terbaru（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

angkanet

pejuang138

nama situs togel terpercaya

alamat slot gacor

situs bonus 100 bebas ip

slot gacor pg soft

slot baru tergacor

voucher dana lazada

harga voucher axis 5gb 5 hari

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Negeri dongeng

cara dapat uang

Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat******

Kabupaten Asmat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan mengirimkan 168 personel untuk membantu mengawal pendistribusian logistik pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke sejumlah distrik atau kecamatan di daerah tersebut.

"Untuk pengamanan tempat pemungutan suara (tps), kita melibatkan 168 personel yang akan bertugas mengamankan 352 titik di Kabupaten Asmat," kata Kapolres Kabupaten Asmat AKBP Agus Hariadi di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Sabtu.

AKBP Agus menyebutkan 352 tps itu tersebar di 224 kampung (desa). Selain itu, Polres setempat juga menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila terjadi insiden saat berlangsungnya pesta demokrasi.

Agus mengatakan khusus pendistribusian logistik ke distrik yang sulit dijangkau, polisi ikut terjun langsung mengawal pengiriman menggunakan perahu motor (speed boat).

Hingga H-5 pencoblosan pihaknya mengatakan belum menemukan masalah signifikan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres setempat. Hanya saja, faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri.

"Sekarang masalahnya lebih kepada cuaca yang berubah-ubah, gelombang tinggi hingga angin kencang," ujarnya.

Untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan pemilu, AKBP Agus mengatakan telah melakukan sosialisasi secara masif.

Tujuannya agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya kericuhan atau pertikaian di kalangan akar rumput.

"Pilihan masyarakat boleh berbeda namun setelah pemilihan selesai kita bersatu lagi dan menjaga ketertiban dan keamanan Kabupaten Asmat yang kondusif," ajak dia.

Tambahan informasi untuk jumlah daftar pemilih tetap (dpt) Kabupaten Asmat ialah sebanyak 80.122 orang dengan 352 tps yang tersebar di 224 kampung.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan dpt tingkat provinsi untuk pemilu serentak 2024 sebanyak 367.269 pemilih dengan 1.770 tps yang terdiri atas empat kabupaten.

Rinciannya Kabupaten Merauke memiliki 162.942 dpt, 774 tps yang tersebar di 22 distrik, Kabupaten Boven Digoel memiliki dpt 43.765 jiwa, 285 tps di 20 distrik. Selanjutnya Kabupaten Mappi 80.440 pemilih dengan jumlah tps 359 yang tersebar di 15 distrik, serta Kabupaten Asmat 80.122 pemilih dan 352 tps.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar

Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hati pemain game

slot gacor 2022

Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kuala Lumpur, Malaysia, menyelidiki dugaan adanya setumpuk surat suara lewat pos untuk Pemilu 2024 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres dan caleg tertentu.

“Masih dalam proses (penelusuran). Rencananya sore ini kami bersama tim mau ke Pos Malaysia,” kata Ketua Panwaslu KL Rizky Al-Farizie kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Panwaslu KL melakukan koordinasi sejak Selasa (6/2) malam untuk mengecek kebenaran video di media sosial, yang menunjukkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara yang dikirim lewat pos.

Beredar dua video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang sedang mencoblos surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden dan surat suara untuk pemilihan anggota legislatif dalam Pemilu 2024.

Dalam video terlihat tumpukan plastik berwarna abu-abu yang digunakan sebagai bungkusan luar amplop surat suara via pos. Salah satu video memperlihatkan tumpukan bungkusan plastik itu telah dibuka.

Sementara itu, anggota dan juru bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono mengatakan pihaknya juga sedang mendalami kebenaran video tersebut.

Saat ditanya jumlah surat suara via pos yang kembali ke PPLN karena tidak sampai ke penerima dan yang sudah dikirimkan kembali oleh pemilih ke PPLN, Puji mengaku belum bisa memberikan informasi terbaru.

PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan 447.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di wilayahnya, 156.367 di antaranya melakukan pencoblosan surat suara yang dikirim lewat pos.

Pengiriman surat suara lewat layanan Pos Laju dari Pos Malaysia Berhad telah dilakukan secara bertahap pada 11, 15 dan 26 Januari.

Sedangkan 67.946 pemilih akan mencoblos lewat kotak suara keliling (KSK) pada 4-10 Februari, dan 222.945 pemilih lainnya akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Putra World Trade Center (PWTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari.

Baca juga: Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur
Baca juga: WNI di Semenanjung Malaysia mulai kembalikan surat suara lewat pos

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Sembilan Surga

syarat cicilan kredivo 3 bulan

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

istri yang penyayang

manfaat aplikasi kredivo

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

link slot aman

Menag harap pers terus cerahkan umat dan perkuat kerukunan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan berharap pers Indonesia terus berkembang serta memberikan pencerahan kepada umat dan menguatkan kerukunan bangsa.

“Selamat Hari Pers Nasional. Terus mencerahkan dan memperkuat kohesi umat. Saya juga menyampaikan terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin antara pers dan Kementerian Agama dalam mengawal pembangunan bidang agama di Indonesia," kata Yaqut di Jakarta, Jumat.

Yaqut mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa'. Menurut dia, tema ini sangat relevan dengan konteks kebangsaan masa kini, karena dua alasan.

Pertama, HPN tahun ini berdekatan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pers berperan signifikan dalam mengawal pemilu yang jujur, adil dan rahasia, termasuk dalam mengedukasi umat untuk menggunakan hak suaranya secara bertanggung jawab.

"Sebagai pilar demokrasi keempat, pers memiliki peran strategis dalam ikut mengawal setiap tahapan pembangunan bangsa, termasuk dalam masa transisi kepemimpinan nasional," kata Yaqut.

Kedua, sebagai pesta demokrasi lima tahunan, pemilu tidak boleh merobek rajutan kerukunan bangsa. Setiap potensi segregasi karena perbedaan pilihan harus bisa dimitigasi dan diminimalkan setelah pemilu.

“Kita harap hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa gunakan hak suaranya. Semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pers juga terbukti berperan strategis dalam ikut menjaga keutuhan bangsa," kata dia.

Baca juga: Menkeu sebut peran pers penting bagi negara demokratis

Baca juga: Kemkominfo: Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan

Baca juga: Sambut HPN, pengamat ingatkan tahun politik jangan bahayakan jurnalis

Kecintaan pada hiburan Korea

voucher indomaret klik

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

《slot game terbaik》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，walitogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot game terbaik》bab terbaru。